Skip to main content

Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Contoh, Sumber, dan Asasnya

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Untuk memahami pengertian Hukum Administrasi Negara, maka harus dilihat dari sudut pandang secara umum dan menurut pendapat para ahli. Secara umum, Hukum Administrasi Negara adalah cabang ilmu hukum yang memuat materi tentang penyelenggaraan Negara atau juga dikenal dengan Hukum Tata Usaha Negara. Hukum administrasi Negara berisi seperangkat regulasi tentang fungsi sebuah Negara dalam menjalankan tugasnya  untuk melindungi warga Negara dari perilaku tindak administrasi Negara.
Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Contoh, Sumber, dan Asasnya

Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut pendapat para ahli dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. De La Bascecoir Anan

Hukum Administrasi Negara adalah kumpulan aturan sebagai rujukan bagi Negara dalam menjalankan fungsinya terkait hubungan antara pemerintah dan warganya.

Baca Juga: Kedudukan Hukum Administrasi Negara

2. L. J Van Apeldoorn

Menurut L.J. Van Apeldoorn, Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan bagi para pemangku kekuasaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Negara. Kumpulan peraturan tersebut harus diperhatikan oleh mereka sehingga fungsi Negara berjalan sebagaimana mestinya.

3. Djokosutono

Hukum Administrasi Negara menurut pendapat Djokosutono adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar hukum, antar jabatan pemangku Negara dengan warga Negara.

4. J. P. Hooykaas

J.P. Hooykaas berpendapat bahwa Hukum Administrasi Negara adalah ketentuan tentang partisipasi dan alat kelengkapan Negara terhadap wilayah swasta.

5. Sir. W. Ivor Jennings

Menurut Sir. W. Ivor Jennings, Hukum Administrasi Negara adalah jenis hukum yang berkaitan dengan Administrasi Negara yaitu tentang struktur pemerintahan tugas pejabat administrasi Negara.

6. Logemann

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat aturan yang mengkaji tentang hubungan hukum sehinggan para pejabat administrasi Negara dapat melakukan tugasnya secara khusus.  

7. J. H. P. Beltefroid

Hukum Administrasi Negara Menurut J. H. P. Beltefroid adalah seluruh ketentuan mengenai pemenuhan tugas perangkat pemerintah, badan kenegaraan, dan majelis pengadilan tata usaha Negara.

8. Oppen Hein

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat ketentuan badan Negara baik tinggi maupun rendah yang mengingat dalam menjalankan wewenangnya. 
Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat ketentuan yang mengingat lembaga tinggi dan rendah yang diberikan wewenang dalam menyelenggaran fungsi administrasi Negara.

B. Contoh Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara pada hakekatnya berisi tentang ketentuan penyelenggaraan Negara menyengkut lembaga-lembaga Negara dan hubungan antara Negara dan warganya. Contoh Hukum Administrasi Negara, seperti:
a. Ketentuan tentang perubahan cabinet oleh presiden
b. Peraturan tentang pelayanan masyarakat oleh lembaga Negara
c. Kententuan mengenai pembentukan badan dan komisi negara

C. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber materil dan formil. Penjelasan tersebut dapat dilihat berikut.

a. Sumber Materil

Sumber materil adalah ketentuan hukum yang berasal dari kejadian tertentu dalam kehidupan masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap penentuan sikap seperti hubungan sosial, pandangan keagamaan, kondisi ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sumber hukum ini dapat ikut serta dalam menentukan materi kaidah hukum.

b. Sumber Formil

Sumber formil adalah ketetapan hukum yang telah dibentuk sebelumnya melalui suatu peraturan sehingga mendapatkan kekuatan hukum yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Hukum formil berkaitan dengan asal kekuatan hukum tersebut diperoleh.

D. Asas Hukum Administrasi Negara

Asas Hukum Administrasi Negara adalah dasar yang dijadikan patokan dalam menentukan keputusan hukum penyelenggaraan Negara. Adapun asas Hukum Administrasi Negara, yaitu:

a. Asas Kepastian

Kepastian hukum dalam Negara berlandaskan hukum adalah hal yang paling prinsip. Kepastian hukum dalam Administrasi Negara dikenal dengan istilah wetmatigheid van het bestur, yang bermakna setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga: Fungsi Hukum Administrasi Negara

Dengan demikian, para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya akan bersikap adil berdasarkan hukum.

b. Asas Diskresi

Asas diskresi adalah dasar pengambilan kebijakan berdasarkan pandangan sendiri selamanya seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini dibedakan menjadi dua, yaitu diskresi terikat dan bebas. Terikat artinya pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dintentukan. Diskresi bebas adalah mengambilan keputusan baru oleh pejabat Administrasi Negara karena tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dalam Hukum Administrasi Negara adalah ketentuan tentang tindakan disiplin pejabat Negara yang dilakukan secara proporsional berdasarkan hukum. Penetapan tindak disiplin tidak boleh berdasarkan perasaan suka dan tidak suka.

d. Asas Yuridikitas 

Asas Yuridikitas adalah ketentuan menyangkut rasa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa setiap tindakan para pejabat administrasi Negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan atau melanggar hukum.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar