Skip to main content

Bentuk-Bentuk Gerakan Reformasi

Penggantian kepemimpinan negara diharapkan dapat meningkatkan kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Gerakan reformasi adalah cara hidup yang aman, damai, dan aman. Rakyat tidak akan mempertanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa, selama kehidupan yang adil dalam kemakmuran dan keadilan dapat direalisasikan. 

Pengertian Gerakan Reformasi


Gerakan Reformasi adalah gerakan yang ingin mengubah kehidupan rakyat, negara, dan bangsa menuju konstitusi yang lebih baik. Artinya, bentuk-bentuk gerakan reformasi terkait dengan perubahan dalam kehidupan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. 
Baca Juga : Reformasi Hukum Islam
Bentuk gerakan reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak dapat dibalik dan karena itu, hampir semua orang Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan ini. Dalam semangat reformasi, rakyat Indonesia menginginkan perubahan kepemimpinan nasional sebagai langkah pertama.


Dengan demikian, masyarakat Indonesia berharap mereka yang terpilih menjadi pemimpin negara adalah mereka yang peduli akan kesulitan komunitas kecil dan krisis sosial.

Bentuk-Bentuk Reformasi


Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi merupakan sebuah gerakan yang menginginkan sebuah perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Maka gerakan reformasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Gerakan Reformasi Prosedural


Gerkan reformasi prosedural adalah permintaan untuk membuat perubahan di tingkat regulasi normatif atau legal dari otoritas otoriter untuk pemerintahan yang demokratis. Hukum yang mengatur ruang politik harus memastikan bahwa ada ruang bagi kebebasan bagi publik untuk terlibat dalam aktivitas politik. Hukum yang mengatur bidang sosial-budaya harus memberi orang kesempatan untuk membentuk kelompok sosial sebagai ekspresi kolektif dari identitas individu mereka. Hukum yang mengatur ekonomi harus melindungi kepentingan publik bukan pengusaha dan otoritas. Ini adalah deskripsi umum tentang prosedur pembaruan. Dalam konteks ini, Indonesia dapat dikatakan telah mereformasi prosedurnya. Setelah tahun 1998, undang-undang diubah meskipun peraturan yang mengatur pembentukan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah diubah empat kali.

UU No. 5/1974 tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang dianggap terpusat telah diubah menjadi UU No. 22/1999 dan diubah lagi menjadi UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yaitu dengan desentralisasi tenaga dan listrik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Diskusi tentang amandemen terhadap semua undang-undang tidak dimungkinkan untuk dibahas dalam makalah ini. Setidaknya di era reformasi ini secara prosedural ada harapan reposisi pola hubungan antara masyarakat dan negara.
Seperti dicatat oleh Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Systemic Revolution, di era reformasi negara telah menyediakan seluas mungkin kesempatan bagi orang untuk melakukan upaya produktif untuk memperkuat posisi tawar ke negara. Pertanyaannya adalah, mana yang bisa merasakan pembaruan prosedur? Orang-orang, menurut Gramsci, memiliki tiga model yaitu kapitalis, politik kolektif, dan bawahan. 
Sejauh ini, bentuk gerakan reformasi prosedur hanya dapat dinikmati oleh orang-orang dari ibukota yaitu para konglomerat dan orang-orang politik kolektif. Sedangkan bawahan termasuk petani dan buruh hanyalah penonton, objek politik, dan sering dieksploitasi oleh politisi, pengusaha, dan penguasa.

2. Gerakan Reformasi Struktural


Gerakan reformasi struktural adalah tuntutan untuk perubahan institusi negara dari birokrasi menjadi birokrasi. Birokrasi adalah institusi pemerintah yang hierarkis, sentralistik dan otoriter. Birokrasi adalah lembaga negara yang responsif, menegakkan keadilan, transparan, dan demokratis yang menjunjung tinggi syarat-syarat sistem pendukung reformasi yang disuarakan di awal makalah ini. Pembentukan beberapa lembaga non-komisi menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki reformasi struktural. Komisi adalah lembaga ekstra struktural yang memiliki fungsi pengawasan, mengandung unsur implementasi atau bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pihak selain lembaga pemerintah, biasanya anggota terdiri dari masyarakat atau profesional dan posisi sekretariat tidak melekat pada lembaga pemerintah konvensional. 
Baca Juga : Faktor Gerkan Reformasi di Indonesia
Bentuk reformasi struktural setelah gerakan reformasi 1998 hingga sekarang, terdapat 12 lembaga non-struktural, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Nasional, Nasional Komisi Pemilihan Umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan. 
Lembaga-lembaga non-struktural ini memiliki kekuatan, yaitu: meminta bantuan, bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan aparat atau lembaga terkait, melakukan pemeriksaan, memberikan pernyataan pendapat, melakukan konseling, melakukan kolaborasi dengan individu, LSM, universitas, lembaga pemerintah, Monitor dan memantau sesuai dengan bidang pekerjaan, menyusun dan mengirim laporan reguler dan insidental, Meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota. Secara umum, komisi-komisi ini memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan membantu masyarakat untuk memantau, mengembangkan, mengawasi dan menyelidiki proses kerja lembaga-lembaga negara, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan semua tingkatan birokrasi di bawahnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. sangat baik sehingga bentuk pemerintahan yang bersih dan baik adalah birokrasi yang mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan publik.

3. Gerkan Reformasi Budaya


Gerakan reformasi budaya adalah tuntutan untuk mengubah pola pikir, perspektif, dan budaya semua elemen bangsa untuk menerima semua perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Pembaharuan budaya adalah kata kunci untuk mewujudkan agenda dan prosedur reformasi yang dijelaskan di atas. Tanpa pembaruan budaya, pembaruan prosedur dan struktur adalah simbol yang tidak memiliki makna. Dengan asumsi, dimana prosedural dan reformasi budaya adalah milik mereka, bentuk reformasi budaya adalah perangkat lunaknya. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak dikatakan sebagai komputer yang baik.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar