Skip to main content

Definisi Supremasi Hukum Fungsi, Tujuan dan Prinsipnya

Supremasi hukum adalah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang diatur dalam prinsip atau pandangan yang mantap dan bermanifestasi dari sikap bukan sebagai rangkaian terjemahan nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, melestarikan, dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.

Definisi Supremasi Hukum

Supremasi Hukum merupakan upaya untuk menjamin realisasi keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki posisi dan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya perbedaan. Hal semacam ini dimuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, yang berbunyi "semua warga negara berada pada posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajid menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian".
Supremasi hukum juga dikenal sebagai pemerintahan oleh manusia sebab hukum itu tidak diatur oleh dirinya sendiri. Hukum itu hanya metode atau dasar dan semua fasilitas atau alat, tetapi harus ada orang yang bergerak dan melakukannya secara berkelanjutan berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang atau sewenang-wenang. Supremasi hukum berlaku secara berkelanjutan tanpa diskriminasi dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.
Supremasi Hukum

Definisi  supremasi hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat membuat perlindungan semua lapisan masyarakat tanpa intervensi oleh dan dari pihak manapun juga termasuk oleh administrator negara.

Fungsi Supremasi Hukum

Fungsi Supremasi hukum tidak lain adalah perwujudan ketertiban dan keadilan sosial yang mencakup semua aspek kehidupan, oleh karena itu hukum harus ditegakkan oleh semua orang sehingga kehidupan yang adil bagi setiap masyarakat. Dengan Supremasi hukum kejahatan dapat dikurangi karena ada kesadaran masyarakat tentang apa yang diizinkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Selain itu, pelaksana pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membuat keputusan karena mereka harus mempertimbangkan hukum sebagai esensi tertinggi dari pengambilan keputusan sebagai konsep politik utama mengenai keputusan yang diambil secara kolektif, mengingat bahwa seluruh masyarakat, supremasi dapat mengendalikan kekuatan lembaga negara untuk melaksanakan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. dengan kebijakan dasar kehidupan masyarakat. Negara hukum menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan dan menjelaskan hubungan di antara mereka untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang mendasar bagi nilai-nilai kemanusiaan.
Fungsi utama supremasi hukum adalah mewujudkan keadilan. Tanpa penegakan hukum, hukum bukan hanya formula tekstual tanpa bentuk, yang disebut hukum mati. Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh masyarakat untuk mencerminkan hukum dalam sikap dan perilaku nyata dan konkret. 
Sistem penegakan hukum yang baik terkait dengan harmonisasi nilai-nilai dengan aturan dan dengan perilaku manusia yang nyata serta dapat menjamin kehidupan sosial yang lebih sejahtera, pasti dan adil.

Tujuan Supremasi Hukum

Supremasi hukum memiliki tujuan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 yang digunakan sebagai prioritas dan pedoman dalam sistem penerapan Supremasi hukumitu sendiri. Tujuan dari Supremasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Rasa Tanggungjawab

Tujuan pertama dari Supremasi hukum adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat atas tindakannya, sehingga dalam melakukan hal tersebut masyarakat akan lebih berhati-hati karena mereka menyadari bahwa hukum sangat ditegakkan dan memiliki posisi tinggi dalam negara. Dengan demikian, karena Supremasi hukum, masyarakat dapat menjalani proses kehidupan yang lebih adil dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah.

2. Menjamin Rasa Keadilan

Tujuan kedua dari Supremasi hukum adalah untuk menjamin masyarakat bahwa keadilan akan diberikan kepada setiap warga negara secara adil tanpa perbedaan. Karena derajat manusia di hadapan hukum adalah sama tanpa memandang posisi, properti, dan lainnya. Namun sayangnya sekarang posisi legal seperti itu sudah mulai berkurang karena sekarang semuanya dapat dibeli dengan uang. Diharapkan bahwa semua warga negara dan pihak berwenang akan menempatkan supremasi hukum ini sebagai hukum yang sebenarnya.

3. Menciptakan Moralitas Masyarakat

Tujuan ketiga dengan supremasi hukum dapat menciptakan kondisi yang lebih bermoral di masyarakat. Karena hukum mengatur apa yang harus dilakukan manusia dan apa yang sebenarnya tidak mereka lakukan, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik bagi manusia. Jadi definisi supremasi supremasi hukum benar-benar ditegakkan.
Dalam pelaksanaan supremasi hukum, akan ideal jika ketiga nilai tujuan di atas dianggap serius dari sisi penegakan hukum dan masyarakat itu sendiri. Ini adalah indikator terpenting dalam supremasi hukum, yang akan menciptakan situasi sosial yang adil dan akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas.

Prinsip  Supremasi Hukum

Di Indonesia, UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi sebagai titik rujukan bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum di suatu negara dapat bekerja dengan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip penegakan hukum

Prinsip ini mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

2. Prinsip konstitusional

Prinsip ini mengajarkan bahwa dasar dan referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam masyarakat, bangsa dan negara adalah konstitusi, sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara dapat dijamin.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar