Skip to main content

Definisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tujuan dan Karakteristinya

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pedoman bagi semua warga negara untuk memahami identitas mereka sebagai orang Indonesia yang nantinya akan berkembang dalam pertahanan dan pembangunan negara.
Dalam membangun negara maju dan mandiri, penting bagi orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi tentang identitas nasional mereka dan juga menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu dalam Sistem Pendidikan Nasional berisi pendidikan demokratis yang memiliki tujuan dalam membangun masyarakat berpikir kritis dan semangat demokrasi. Ini terkandung dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pancasila yang telah diadakan sejak awal sekolah dasar.

Definisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk mendidik kaum muda dan siswa untuk dapat menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan adalah alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu negara.
Namun bagaimanapun juga, pada dasarnya Pendidikan Pancasila adalah Pendidikan dengan tujuan agar warga negara dituntut untuk dapat hidup bermanfaat dan bermakna bagi negara dan rakyatnya, serta dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Untuk alasan ini, perlu memberikan pengarahan untuk sains dan teknologi berdasarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya nasional. Nilai-nilai dasar ini berfungsi sebagai panduan dan membimbing kehidupan setiap warga negara dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dan negara dan Pendidikan Pembelajaran Awal (PPBN) untuk menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Materi kewarganegaraan Civic adalah bidang studi interdisipliner, yang berarti materi ilmu kewarganegaraan diuraikan dari domain lain: disiplin ilmu, politik, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan filosofis. Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik, selain mencakup dimensi pengetahuan, mata pelajaran kewarganegaraan ditandai dengan menekankan dimensi sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam kehidupan nasional dan negara serta keterampilan dalam menentukan posisi seseorang, keterampilan hidup dan sebagainya.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memperluas wawasan pembaca, sehingga mereka memiliki motivasi bahwa Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan terkait erat dengan peran dan posisi warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang berpendidikan, dan ditentukan dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta mengembangkan potensi individu mereka sehingga mereka memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan utama Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bangsa dan negara Indonesia, untuk memiliki sikap dan perilaku patriotisme berdasarkan budaya dan filosofi bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filosofi bangsa dan negara Indonesia, menyiratkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan nasional, masyarakat dan kenegaraan harus didasarkan pada nilai-nilai Tuhan, Kemanusiaan, Persatuan, Masyarakat dan Keadilan Sosial untuk semua orang Indonesia.
Berdasarkan Kep. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 267 / Dikti / 2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:
1. Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dasar dan kemampuan kepada siswa mengenai hubungan antara warga negara dan negara dan PPBN untuk menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus
a. Agar siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan sopan, jujur, dan demokratis serta tulus sebagai warga negara Indonesia yang berpendidikan dan bertanggung jawab
b. Bagi siswa untuk menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan sosial, nasional dan negara, dan dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Sehingga siswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta akan tanah air, dan rela berkorban untuk tanah air dan bangsa.
Dasar Hukum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1. Konstitusi 1945, paragraf kedua dan keempat, Pasal 27 (1), Pasal 30 (1), Pasal 31 (1).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Indonesia (dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988).
3. UU Tahun 1989 NO.2 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Kep. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 267 / Dikti / Kep. / 2000 tentang peningkatan kurikulum 

Inti dari pendidikan dan kewarganegaraan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mendidik kehidupan bangsa bagi warga negara dengan mengembangkan identitas dan moral nasional sebagai dasar untuk menerapkan hak dan kewajiban dalam membela bangsa, demi kelangsungan hidup dan kemuliaan bangsa dan nyatakan. pengetahuan tentang administrasi negara, menumbuhkan kepercayaan pada identitas nasional dan moral nasional, tidak akan sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kemuliaan Indonesia.

Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang memiliki kepercayaan diri, maka warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang berpengetahuan luas dan memiliki kepribadian.

Aspek Pengetahuan PPKN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berhubungan dengan konten atau apa yang harus diketahui warga. Komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk makna struktur dasar sistem kehidupan masyarakat, politik, pemerintahan, bangsa dan negara. Penyediaan materi akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan beralasan tentang sifat kehidupan masyarakat
Oleh karena itu subjek Kewarganegaraan adalah bidang studi interdisipliner, menggunakan pendekatan isomeristik yang tercermin dalam ruang lingkup materi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi: Persatuan dan integritas, Norma hukum dan peraturan, Hak Asasi Manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik , Pancasila, dan Globalisasi.

Aspek Keterampilan PPKN

Keterampilan Kewarganegaraan mencakup keterampilan partisipatif dan keterampilan intelektual yang paling penting untuk pembentukan warga negara yang berpikiran luas, efektif dan bertanggung jawab. Termasuk keterampilan berpikir kritis yang meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi, menjelaskan, menjelaskan, mengevaluasi pendapat, menentukan dan mempertahankan sikap dan pendapat mengenai masalah publik. Keterampilan partisipatif adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, mulai dari kegiatan pembelajaran PKn
Siswa dapat belajar berinteraksi dalam kelompok, mengumpulkan informasi, bertukar pandangan atau merumuskan rencana tindakan sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka. Siswa dapat belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan secara efektif, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, kompromi, atau membuat perjanjian. Keandalan pemikiran siswa setelah sekolah menengah diharapkan untuk mengembangkan keterampilan dalam memantau kebijakan publik. Keterampilan intelektual dan partisipasi adalah keterampilan yang menjadi kompetensi siswa dalam mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

Aspek Sikap PPKN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengisyaratkan karakter publik dan pribadi yang penting untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.
Mengenai sikap karakter kewarganegaraan, dijelaskan dalam Standar Nasional untuk Kewarganegaraan dan Pemerintah bahwa karakter warga negara termasuk karakteristik pribadi, seperti tanggung jawab, disiplin diri, penghormatan terhadap martabat manusia dan martabat setiap individu. Karakter publik seperti, sopan santun, menghormati hukum, memiliki pandangan masalah sosial, berpikir kritis. berpendapat, kemauan untuk bernegosiasi dan kompromi.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar