Sejarah Penerapan Demokrasi di Indonesia

A. Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Berikut akan diuraikan Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa periode yaitu:

a. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia  pada masa revolusi (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950 Belanda berencana kembali Indonesia. Secara otomatis bangsa Indonesia melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaanya yang telah diproklamirkan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi Indonesia pada saat itu belum berjalan baik. Revolusi fisik merupakan alasan utama sehingga hal itu belum bisa diterapkan meskipun terdapat keinginan kuat dari para pemimpin bangsa yang berlandaskan konstitusi yaitu UUD 1945.
Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pada mulanya, pemerintahan Indonesia memperlihatkan terdapatnya sentralisasi kekuasaan pada divi presiden terkait lembaga-lembaga politik demokrasi belum terbentuk. Seperti MPR dan DPR belum dibentuk. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 tertulis “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. 

Untuk menghindari pandangan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang absolut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan demi terciptanya pemerintahan demokratis. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan yang ditempuh:
Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
Maklumat Pemerintah Tanggal 03 November 1945 mengenai pembentukan Partai Politik.
Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet  Presidensial ke Kabinet Parlementer.

Itulah kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada masa itu, keinginan untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda serta pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada saat kritis itu, kepemimpinan dwitunggal Soekarno-Hatta kembali berperan dalam pemerintahan nasional. Selanjutnya,  sistem pemerintahan presidensial dikembalikan pada akhir tahun 1949.

b. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama (1950-1959)

1. Masa demokrasi liberal
Kabinet berubah ke sistem parlementer pada masa tahun 1950-1959. Sementara dwitunggal Soekarno-Hatta merupakan simbol dengan kedudukan sebagai kepala Negara. Demokrasi yang diterapkan pada saat itu adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer bisa disebut sebagai masa kejayaan demokrasi, karena hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat diwujudkan. Perkembangan partai politik, dijaminnya hak rakyat dalam politik serta terlaksananya pemilu yang bebas merupakan unsur-unsur demokrasi yang sudah mulai nampak. Akan tetapi, proses pelaksanaan demokrasi ketika itu dinilai gagal terkait dengan stabilitas politik yang tidak terjamin, kesejahteraan rakyat belum merata serta kelangsungan pemerintahan yang belum stabil. Kegagalan penerapan sistem demokrasi liberal disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

Dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa.
Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.

Ini merupakan latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959 yang berisi:
Menetapkan pembubaran konstituante
Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS

2. Masa demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin diterapkan antara tahun 1959-1965. Demokrasi terpimpin bermula dari ketidaksenangan Presiden Soekarno terkait partai politik yang dinilai lebih mendahulukan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing serta kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas.

Makna dasar demokrasi terpimpin sesuai ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  / perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri-ciri:
Dominasi presiden
Terbatasnya peran partai politik
Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.

Dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan terkait demokrasi terpimpin dari prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu:
Mengaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
Peranan parlemen yang lemah
Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah
Terbatasnya kebebasan pers

Puncaknya adalah pemberontakan G30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan akhir dari demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh presiden soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan Presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada disisinya, yaitu PKI dan militer yang kudua-duanya berpengaruh. Ketika itu PKI ingin membentuk angkatan kelima, sedangkan militer tidak menyepakati pembentukan tersebut. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi keadaan.

c. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde Baru memulai pemerintahannya dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru melihat bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 merupakan sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde Baru adalah tatanan peri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang diterapkan disebut demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dari sila-sila dari pancasila.

Pemerintahan orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret sampai tahun 1968 dengan pengangkatan Jendral Soeharto sebagai Presiden RI. Orde baru melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Seluruh lembaga negara, seperti MPR dan DPR dibentuk. Orde baru juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Untuk berjalannya demokrasi, pemerintah Orde Baru menyusun mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun yang merupakan serangkaian garis besar kegiatan kenegaraan yang dirancang secara periodik selama masa lima tahun. Dengan berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun, pemerintahan orde baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan menyelenggarakan pembangunan nasional yang dimulai dengan adanya pembangunan lima tahun (Pelita), yaitu Pelita I tahun  1973-1978 sampai Pelita VI tahun 1993-1998. Keberhasilan tersabut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan warga negara, pembangunan infrastruktur, berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan Orde Baru mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Demokrasi masa Orde Baru telihat pada kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegitan politik dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Akibatnya, secara subtantif tidak ada perkembangan demokrasi justru penurunan derajat demokrasi. 

Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan demokrasi tidak terlihat pada masa Orde Baru yaitu:
Rotasi kekuasan eksekutif hamper dapat dikatakan tidak ada.
Rekvutmen politik yang tertutup
Pemilu yang jauh dari semangat Demokrasi
Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang terbatas.

Pada dasarnya, masa orde baru telah mampu membangun stabilitas pemerintahan dan kemajuan dari segi ekonomi. Akan tetapi, semakin lama jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Akibatnya, pemerintahan menjadi korup, sewenang-wenang, dan akhirnya jatuh. Beberapa faktor penyebab jatuhnya kekuasaan Orde Baru yaitu:
Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
Terjadinya krisis politik
Tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru (Menteri dan TNI)
Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya yang menandai sistem pemerintahan Orde Baru berkahir.

d. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998-saat ini)

Pada masa reformasi, kehidupan demokrasi kembali dibangun. Beberapa ketentuan diterapkan pada masa ini yaitu:
Keluarnya ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum.
Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN
Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Amandemen UUD 1945 sudah sampai aman demen I, II, III

Periodesasi pemerintahan dalam pelaksanaan demokrasi pada masa juga terjadi pada masa ini yaitu:

1. B.J. Habiebie
Pada masa pemerintahan B.J. Habiebie terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan yaitu:
a. Membentuk kabinet reformasi pembangunan
Dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari GOLKAR, PPP, PDI

b. Mengadakan reformasi pada bidang politik
Habiebie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen

c. Kebebasan menyampaikan pendapat
Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

d. Reformasi dalam bidang hukum
Target reformasinya yaitu subtansi hukum, aparator penegak hukum, yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan yang independen.

e. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI
f. Keanggotaan ABRI dalam DPR/ MPR dikurangi bahkan pada akhirnya ditiadakan.
g. Mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10-13 November 1998 oleh MPR
h. Mengadakan pemilu tahun 1999
i. Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, umum, bersih) dan JURDIL (jujur dan adil)

2. Abdurrahman Wahid
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh Abdurrahman Wahid antara lain:
Meneruskan kehidupan demokrasi seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya Tionghoa)

Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
Ingin memanfaatkan jabatan sebagai Panglima tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gusdur.

3. Megawati Soekarno Putri
Kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya antara lain:
Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan.
Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso.

Melanjutkan amandemen UU 1945, keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah.

4. Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh SBY antara lain:
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN
Konversi minyak tanah ke gas
Pembayaran utang secara bertahap kepada PBB
Buy-back saham BUMN
Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil
Subsidi BBM
Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia
Meningkatkan sektor pariwisata “Visit Indonesia 2008”
Pemberian bibit unggul pada petani
Pemberantasan korupsi melalui dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

B. Demokrasi di Indonesia

Kemajuan terkait penerapan sistem demokrasi di Indonesia sudah mulai terlihat. Kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan, berbicara, berorganisasi, mengemukakan pendapat, memberikan kritikan serta pengawasan terhadap pemerintah merupakan bukti dari terciptanya demokrasi di Indonesia. 

Namun demikian, Masih terdapat permasalahan yang muncul terkait pemerintah yang belum seluruhnya dapat memastikan kebebasan setiap warga negaranya. Meningkatnya angka pengangguran, kemacetan masih terjadi di jalan raya, banjir masih menghantui masyarakat perkotaan, korupsi yang masih merayapi setiap instansi pemerintahan merupakan bukti belum sempurnaya pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami terkait perpolitikan pada setiap Negara yang sudah merasakan keindahan berpolitik yang bebas, bahwa tidak seluruhnya perpolitikan berjalan sesuai harapan. Masing-masing sistem politik memiliki kekurang dan kelebihannya tersendiri.

Demokrasi merupakan sebuah proses dinamis yang senatiasa mengalami perubahan terkait dengan ide dan gagasan. Negara yang dianggap berhasil menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi yaitu sebuah Negara yang bisa menampakkan keadilan, kebebasan dan kesejehteraan umum dengan sempurna. Apabila suatu Negara gagal dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dengan ketidakmampuannya menjaga kebebasan, keadilan dan kesejahteraan, maka Negara tersebut selayaknya tidak disebut sebagai Negara demokrasi. Sebab demokrasi adalah bagaimana Negara menjamin hak setiap warga negaranya.

Dengan demikian, selaku warga negara Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana pancasila sebagai dasar negara, maka seharusnya kita terus menjaga dan memperbaiki asset berharga Negara kita yaitu demokrasi pancasila agar Negara kita bisa menjadi salah satu Negara terbaik di dunia paling tidak dalam hal penerapan sistem demokrasi.

Belum ada Komentar untuk "Sejarah Penerapan Demokrasi di Indonesia"

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel