Skip to main content

Sejarah Penerapan Demokrasi di Indonesia

A. Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Berikut akan diuraikan Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa periode yaitu:

a. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia  pada masa revolusi (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950 Belanda berencana kembali Indonesia. Secara otomatis bangsa Indonesia melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaanya yang telah diproklamirkan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi Indonesia pada saat itu belum berjalan baik. Revolusi fisik merupakan alasan utama sehingga hal itu belum bisa diterapkan meskipun terdapat keinginan kuat dari para pemimpin bangsa yang berlandaskan konstitusi yaitu UUD 1945.

Pada mulanya, pemerintahan Indonesia memperlihatkan terdapatnya sentralisasi kekuasaan pada divi presiden terkait lembaga-lembaga politik demokrasi belum terbentuk. Seperti MPR dan DPR belum dibentuk. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 tertulis “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. 

Untuk menghindari pandangan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang absolut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan demi terciptanya pemerintahan demokratis. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan yang ditempuh:
  • Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
  • Maklumat Pemerintah Tanggal 03 November 1945 mengenai pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet  Presidensial ke Kabinet Parlementer.
Itulah kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada masa itu, keinginan untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda serta pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada saat kritis itu, kepemimpinan dwitunggal Soekarno-Hatta kembali berperan dalam pemerintahan nasional. Selanjutnya,  sistem pemerintahan presidensial dikembalikan pada akhir tahun 1949.

b. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama (1950-1959)

1. Masa demokrasi liberal
Kabinet berubah ke sistem parlementer pada masa tahun 1950-1959. Sementara dwitunggal Soekarno-Hatta merupakan simbol dengan kedudukan sebagai kepala Negara. Demokrasi yang diterapkan pada saat itu adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer bisa disebut sebagai masa kejayaan demokrasi, karena hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat diwujudkan. Perkembangan partai politik, dijaminnya hak rakyat dalam politik serta terlaksananya pemilu yang bebas merupakan unsur-unsur demokrasi yang sudah mulai nampak. Akan tetapi, proses pelaksanaan demokrasi ketika itu dinilai gagal terkait dengan stabilitas politik yang tidak terjamin, kesejahteraan rakyat belum merata serta kelangsungan pemerintahan yang belum stabil. Kegagalan penerapan sistem demokrasi liberal disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
  1. Dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik dan partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri daripada mengutamakan kepentingan bangsa.
  2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
  3. Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.
Ini merupakan latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959 yang berisi:
  1. Menetapkan pembubaran konstituante
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Masa demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin diterapkan antara tahun 1959-1965. Demokrasi terpimpin bermula dari ketidaksenangan Presiden Soekarno terkait partai politik yang dinilai lebih mendahulukan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing serta kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas.


Makna dasar demokrasi terpimpin sesuai ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  / perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri-ciri:
  • Dominasi presiden
  • Terbatasnya peran partai politik
  • Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
Dalam perjalanannya, terjadi penyimpangan terkait demokrasi terpimpin dari prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu:
  • Mengaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
  • Peranan parlemen yang lemah
  • Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
  • Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah
  • Terbatasnya kebebasan pers
Puncaknya adalah pemberontakan G30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan akhir dari demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh presiden soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan Presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada disisinya, yaitu PKI dan militer yang kudua-duanya berpengaruh. Ketika itu PKI ingin membentuk angkatan kelima, sedangkan militer tidak menyepakati pembentukan tersebut. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi keadaan.

c. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde Baru memulai pemerintahannya dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru melihat bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 merupakan sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde Baru adalah tatanan peri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang diterapkan disebut demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dari sila-sila dari pancasila.

Pemerintahan orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret sampai tahun 1968 dengan pengangkatan Jendral Soeharto sebagai Presiden RI. Orde baru melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Seluruh lembaga negara, seperti MPR dan DPR dibentuk. Orde baru juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Untuk berjalannya demokrasi, pemerintah Orde Baru menyusun mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun yang merupakan serangkaian garis besar kegiatan kenegaraan yang dirancang secara periodik selama masa lima tahun. Dengan berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun, pemerintahan orde baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan menyelenggarakan pembangunan nasional yang dimulai dengan adanya pembangunan lima tahun (Pelita), yaitu Pelita I tahun  1973-1978 sampai Pelita VI tahun 1993-1998. Keberhasilan tersabut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan warga negara, pembangunan infrastruktur, berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan Orde Baru mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Demokrasi masa Orde Baru telihat pada kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegitan politik dan pemberi legacies bagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Akibatnya, secara subtantif tidak ada perkembangan demokrasi justru penurunan derajat demokrasi. 

B. Demokrasi di Indonesia

Kemajuan terkait penerapan sistem demokrasi di Indonesia sudah mulai terlihat. Kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan, berbicara, berorganisasi, mengemukakan pendapat, memberikan kritikan serta pengawasan terhadap pemerintah merupakan bukti dari terciptanya demokrasi di Indonesia. 

Namun demikian, Masih terdapat permasalahan yang muncul terkait pemerintah yang belum seluruhnya dapat memastikan kebebasan setiap warga negaranya. Meningkatnya angka pengangguran, kemacetan masih terjadi di jalan raya, banjir masih menghantui masyarakat perkotaan, korupsi yang masih merayapi setiap instansi pemerintahan merupakan bukti belum sempurnaya pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami terkait perpolitikan pada setiap Negara yang sudah merasakan keindahan berpolitik yang bebas, bahwa tidak seluruhnya perpolitikan berjalan sesuai harapan. Masing-masing sistem politik memiliki kekurang dan kelebihannya tersendiri.

Demokrasi merupakan sebuah proses dinamis yang senatiasa mengalami perubahan terkait dengan ide dan gagasan. Negara yang dianggap berhasil menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi yaitu sebuah Negara yang bisa menampakkan keadilan, kebebasan dan kesejehteraan umum dengan sempurna. Apabila suatu Negara gagal dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dengan ketidakmampuannya menjaga kebebasan, keadilan dan kesejahteraan, maka Negara tersebut selayaknya tidak disebut sebagai Negara demokrasi. Sebab demokrasi adalah bagaimana Negara menjamin hak setiap warga negaranya.

Dengan demikian, selaku warga negara Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana pancasila sebagai dasar negara, maka seharusnya kita terus menjaga dan memperbaiki asset berharga Negara kita yaitu demokrasi pancasila agar Negara kita bisa menjadi salah satu Negara terbaik di dunia paling tidak dalam hal penerapan sistem demokrasi.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar