Analisis Masa Depan Hukum dan Pembangunan di Indonesia

Masa Depan Hukum dan Pembangunan di Indonesia

Hukum dan pembangunan didefinisikan sebagai studi hukum dan pembangunan ekonomi dan sosial yang meneliti dan menganalisis bagaimana memanfaatkan hukum sebagai instrumen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Artikel ini bermaksud untuk melihat contoh spesifik dari arah hukum Indonesia yang mungkin terkait dengan komitmen terbaru untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. Ini penting untuk dipertimbangkan bagi setiap orang asing yang berkepentingan dengan masa depan lingkungan bisnis Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur, promosi energi hijau, dan strategi investasi.

Pada tahun 2011, Presiden mengumumkan peluncuran "Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (MP3EI). Master Plan ini melibatkan lebih dari selusin proyek infrastruktur baru. MP3EI berkonsentrasi pada tiga elemen utama, termasuk mengembangkan enam koridor ekonomi antara lima pulau besar kepulauan untuk pengembangan terkait energi, serta memperkuat konektivitas nasional dan perdagangan internasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Beberapa proyek berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga surya, jalan akses, jalan tol, dan tenaga air. Di bawah rencana ini, harapan untuk investasi pembangunan infrastruktur untuk fase satu (2011-2014) diperkirakan mencapai USD 150 miliar.

Master Plan mensyaratkan bahwa Pemerintah mengatur dan memfasilitasi tujuan rencana tersebut. Akibatnya, sektor swasta dapat menjadi sangat terlibat dalam proses dialog bersama dengan Pemerintah untuk mengubah atau menghapus peraturan yang menghambat investasi atau menahan perdagangan barang.

Namun, walaupun Rencana Induknya agak ambisius dan dipuji, Pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi yang berkaitan dengan perlindungan properti dan pasar tenaga kerja untuk mempromosikan investasi sektor swasta dan asing.

Sebagai contoh, diharapkan bahwa Pemerintah akan memperkuat pemberantasan korupsi dan menerapkan peraturan yang berurusan dengan perlindungan hak properti seperti hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah masalah yang agak signifikan di Indonesia dan mulai mendapatkan perhatian yang sangat dibutuhkan. Ini penting karena penegakan yang efektif atas hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

BAM HKI

Penting untuk dicatat bahwa pada bulan April 2012, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) didirikan di Jakarta. Ini menunjukkan komitmen untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang lebih baik dan kemungkinan akan ada kerangka kerja peraturan yang lebih komprehensif di bidang ini.

Langkah lain dalam inisiatif pembangunan Indonesia terkait dengan rencana strategis Indonesia untuk mencapai rencana pembangunan berkelanjutan yang mendukung penerapan ekonomi hijau, pertanian berkelanjutan dan manajemen kehutanan, dukungan teknologi bersih, dan pembangunan infrastruktur hijau.

Ini penting karena sekarang saatnya untuk memperhatikan kebijakan spesifik yang mencakup reformasi subsidi untuk industri listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kebijakan promosi energi terbarukan, serta insentif untuk industri yang mempromosikan produk ramah lingkungan.

Terakhir, perlu dicatat bahwa menurut "Tren Muncul di Real Estat Asia Pasifik 2013", Jakarta adalah yang pertama dalam investasi dan pengembangan dalam hal real estat komersial. Namun, terlepas dari pertumbuhan ekonomi, jelas bahwa kondisi operasi masih sulit ketika datang ke masalah aturan hukum dan konflik atas sertifikat tanah. Akibatnya, ketika melihat rencana ekonomi Indonesia, ada kemungkinan bahwa Pemerintah akan mengatasi masalah ini di masa depan dengan menyusun undang-undang yang akan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Secara umum, Indonesia terus menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dan ada insentif yang pasti untuk tinggal dan bekerja di sini. Masa depan, menurut banyak tujuan yang ditetapkan oleh Indonesia dan ASEAN, terlihat agak optimis. Ada janji kerja sama internasional, perlindungan hak properti, dan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Tampaknya Indonesia benar-benar melihat ke depan, namun yang masih harus dilihat adalah jika undang-undang tersebut berakhir dengan tujuan pembangunan yang ambisius, menciptakan masyarakat yang ramah investasi yang mendukung perlindungan sosial.