Masa Depan Hukum dan Pembangunan di Indonesia
Hukum dan pembangunan didefinisikan sebagai studi hukum dan
pembangunan ekonomi dan sosial yang meneliti dan menganalisis bagaimana
memanfaatkan hukum sebagai instrumen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi,
hak asasi manusia, dan demokrasi.
Artikel ini bermaksud untuk melihat contoh spesifik dari
arah hukum Indonesia yang mungkin terkait dengan komitmen terbaru untuk
mempromosikan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. Ini
penting untuk dipertimbangkan bagi setiap orang asing yang berkepentingan
dengan masa depan lingkungan bisnis Indonesia, termasuk pengembangan
infrastruktur, promosi energi hijau, dan strategi investasi.
Pada tahun 2011, Presiden mengumumkan peluncuran
"Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia" (MP3EI). Master Plan ini melibatkan lebih dari selusin proyek
infrastruktur baru. MP3EI berkonsentrasi pada tiga elemen utama, termasuk
mengembangkan enam koridor ekonomi antara lima pulau besar kepulauan untuk
pengembangan terkait energi, serta memperkuat konektivitas nasional dan
perdagangan internasional, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
nasional.
Beberapa proyek berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga
surya, jalan akses, jalan tol, dan tenaga air. Di bawah rencana ini, harapan
untuk investasi pembangunan infrastruktur untuk fase satu (2011-2014)
diperkirakan mencapai USD 150 miliar.
Master Plan mensyaratkan bahwa Pemerintah mengatur dan
memfasilitasi tujuan rencana tersebut. Akibatnya, sektor swasta dapat menjadi
sangat terlibat dalam proses dialog bersama dengan Pemerintah untuk mengubah
atau menghapus peraturan yang menghambat investasi atau menahan perdagangan
barang.
Namun, walaupun Rencana Induknya agak ambisius dan dipuji,
Pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi yang berkaitan dengan
perlindungan properti dan pasar tenaga kerja untuk mempromosikan investasi
sektor swasta dan asing.
Sebagai contoh, diharapkan bahwa Pemerintah akan memperkuat
pemberantasan korupsi dan menerapkan peraturan yang berurusan dengan
perlindungan hak properti seperti hak kekayaan intelektual.
Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah masalah yang
agak signifikan di Indonesia dan mulai mendapatkan perhatian yang sangat
dibutuhkan. Ini penting karena penegakan yang efektif atas hak kekayaan
intelektual sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
BAM HKI
Penting untuk dicatat bahwa pada bulan April 2012, Badan
Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) didirikan di Jakarta.
Ini menunjukkan komitmen untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang lebih
baik dan kemungkinan akan ada kerangka kerja peraturan yang lebih komprehensif
di bidang ini.
Langkah lain dalam inisiatif pembangunan Indonesia terkait
dengan rencana strategis Indonesia untuk mencapai rencana pembangunan
berkelanjutan yang mendukung penerapan ekonomi hijau, pertanian berkelanjutan
dan manajemen kehutanan, dukungan teknologi bersih, dan pembangunan
infrastruktur hijau.
Ini penting karena sekarang saatnya untuk memperhatikan
kebijakan spesifik yang mencakup reformasi subsidi untuk industri listrik untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca, kebijakan promosi energi terbarukan, serta
insentif untuk industri yang mempromosikan produk ramah lingkungan.
Terakhir, perlu dicatat bahwa menurut "Tren Muncul di
Real Estat Asia Pasifik 2013", Jakarta adalah yang pertama dalam investasi
dan pengembangan dalam hal real estat komersial. Namun, terlepas dari
pertumbuhan ekonomi, jelas bahwa kondisi operasi masih sulit ketika datang ke
masalah aturan hukum dan konflik atas sertifikat tanah. Akibatnya, ketika
melihat rencana ekonomi Indonesia, ada kemungkinan bahwa Pemerintah akan
mengatasi masalah ini di masa depan dengan menyusun undang-undang yang akan
melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Secara umum, Indonesia terus menjadi salah satu ekonomi
dengan pertumbuhan tercepat dan ada insentif yang pasti untuk tinggal dan
bekerja di sini. Masa depan, menurut banyak tujuan yang ditetapkan oleh
Indonesia dan ASEAN, terlihat agak optimis. Ada janji kerja sama internasional,
perlindungan hak properti, dan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan.
Tampaknya Indonesia benar-benar melihat ke depan, namun yang masih harus
dilihat adalah jika undang-undang tersebut berakhir dengan tujuan pembangunan
yang ambisius, menciptakan masyarakat yang ramah investasi yang mendukung
perlindungan sosial.