Home » » Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

A. Pendidikan Tinggi Islam

Pada tahun 1989 ada dua peristiwa penting terkait dengan restrukturisasi pendidikan tinggi di Fakultas Syariah. 

Pertama, hukum no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung mempengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan pada jenis dan jalur dan tingkat pendidikan, kedua UU No. 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama.

UU no. 2 tahun 1989 dapat dilihat sebagai cara mengubah sistem pendidikan nasional yang baru dapat dirumuskan sejak kemerdekaan Indonesia. Dia mengubah sistem pendidikan secara keseluruhan. Khusus untuk universitas, pengaturan kurikulum yang diselenggarakan oleh berbagai universitas (universitas, institut, akademi dan akademisi) telah mengalami perubahan signifikan. Di antara perubahan adalah otonomi Pendidikan Tinggi, kebebasan akademik dan otonomi dalam sains, serta keragaman program Pendidikan Tinggi.

Otonomi Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan bagi para penyedia pendidikan tinggi untuk mengembangkan diri. Peluang adalah seperti berikut: Pertama, manajer pendidikan tinggi memiliki peluang untuk merumuskan tujuan lembaga mereka sendiri, yang mengacu pada undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Tujuan lembaga adalah dalam program studi yang dikembangkan sebagai terjemahan dalam pengembangan ilmu yang ditransfer ke siswa. 

Kedua, universitas memiliki otonomi untuk merumuskan dan mengembangkan kurikulum, sesuai dengan tujuan institusional. Hal ini kemudian ditunjukkan dalam kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Ini menunjukkan bahwa universitas memiliki otonomi untuk mengembangkan program pendidikan akademik, pendidikan profesional dalam bidang ilmu yang menjadi disiplin dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

Ketiga, setiap universitas memiliki kesempatan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang mendukung pelaksanaan dan perluasan kurikulum. Keempat, universitas memiliki otonomi untuk membangun sistem penilaian yang dianggap sesuai dan tepat, baik untuk pemeliharaan pembelajaran siswa dan pelaksanaan pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Hal tersebut memberikan kemungkinan kepada Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi Islam (IAIN / STAIN atau PTAIS) untuk menggunakan autonominya. Universitas ini memiliki otonomi untuk mengembangkan program pendidikan tinggi, baik pendidikan akademik dan profesional dan pendidikan profesional dalam satu bidang ilmu keagamaan Islam, terutama dalam bidang hukum Islam dan lembaga sosial.

Berkenaan dengan kurikulum IAIN sebelum kelahiran UU no. 7 tahun 1989 dan kemudian tampak perbedaan dalam hal restrukturisasi struktural (terutama di Fakultas Syari'ah).

Dalam kurikulum 1988 pada Fakultas Syari'ah terdiri atas tiga jurusan, yaitu jurusan Peradilan Agama, jurusan Perdata Pidana Islam atau Muamalah dan jurusan Tafsir Hadis. Sedangkan berdasarkan kurikulum 1995 Fakultas Syariah, terdiri atas jurusan atau program Ahwal al-Syakhshiyah, jurusan studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, jurusan program studi Jinayah Siyasah dan jurusan program studi Muamalah. Perubahan kurikulum diatas, sangat tepat dilakukan sekarang, bersamaan dengan perubahan kurikulum Fakultas Hukum di tanah air kita, sebab tujuan pendidikan hanya dapat dicapai melalui penataan dan pengembangan kurikulum. Hal tersebut merupakan inovasi yang sangat tepat mengingat pada kurikulum 1988, Peradilan Agama secara khusus lebih difokuskan pada jurusan Peradilan Agama, sedang pada kurikulum 1995 tersebar merata pada setiap program studi.

Bertolak dari hal tersebut, kebijaksanaan tentang penataan jurusan pada Fakultas Syari'ah merupakan kontribusi posistif dengan harapan lulusan / alumni Fakultas Syari'ah, dapat diarahkan dan dipersiapkan menjadi tenaga yang profesional, keprofesionalannya paling tidak tercermin pada penguasaannya pada hukum formil dan materil yang terjadi dilingkup Pengadilan Agama.

Itu tergantung pada gelar akademis mereka sendiri tentang bagaimana mereka menggunakan menu yang telah dituangkan ke dalam kurikulum.

B. Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

Secara umum Perguruan Tinggi memiliki dua misi yang saling terkait, yaitu misi kecil: menyiapkan generasi muda dengan jalan mengembangkan potensi pribadi setiap siswa, dan misi besar: memainkan peran kepemimpinan atas kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dalam GBHN 1993 pembangunan pendidikan di Perguruan Tinggi juga diusahakan agar Perguruan Tinggi mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta memberikan pengabdian kepada komunitas yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam GBHN 1999-2004 dikatakan bahwa setiap warga negara hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi. Dikatakan pula bahwa Perguruan Tinggi bertugas mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

Oleh karena itu, misi Pendidikan tinggi hukum Islam dalam upaya meningkatkan kualitas Pengadilan Agama dapat diprediksi dalam konteks itu tetapi ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan sejak situasi saat ini, kemudian beberapa strategi untuk dijalankan. Di antara strategi berikut: 
a. Pembaharuan metode pendidikan hukum selama pelajaran hukum yang diajarkan masih merupakan trikotomi antara Hukum Islam Barat dan Adat.
b. Memproyeksikan pusat hukum Islam tingkat tinggi untuk studi hukum. Ulangi studi tentang hukum Islam. 

Sebenarnya telah dimulai beberapa tahun yang lalu ketika Kerajaan dan Mahkamah Agung menyusun Undang-Undang tentang Pengadilan Agama dan KHI sebagai pelaksana Repelita IV. 

Menurut Bustanul Arifin, hal tersebut dinamakan konsep meluruskan konsepsi tentang syariat yang terdiri dari: membenahi Peradilan Agama terutama hakim-hakimnya, mengakrabkan umat Islam dengan yuridisprudensi dan membuat Kompilasi Hukum IslamDisamping hal-hal yang tersebut di atas, maka ada hal yang perlu dicermati dikalangan Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas Pengadilan Agama itu sendiri. Ini adalah kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh Universitas dalam merumuskan subyek masyarakat yang menjadi objek langsung pengadilan agama dalam litani. 

Batasan internal meliputi: 
a. Masih lemahnya pemahaman hukum Islam dalam komunitas Muslim itu sendiri. Dalam hal ini perlu disosialisasikan dari universitas ke masyarakat untuk memahami hukum Islam itu sendiri. Keterbatasan Muslim di lembaga-lembaga hukum negara. 
b. Sumber daya terbatas, kekuatan untuk melakukan evaluasi. 
c. Konflik di sekolah belum selesai di masyarakat bawah. 

Meskipun kendala eksternal meliputi: 
a. Orientasi hukum yang lemah dalam masyarakat 
b. Wilayah nasional yang lemah dan masyarakat multikultural 
c. Produk hukum Colonial 
d Masih terjadi. Masih ada citra negatif dari hukum Islam, terutama non-Muslim. Munculnya berbagai kesenjangan sosial dalam masyarakat yang mendorong maraknya tindakan kriminal.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Perguruan Tinggi Islam harus meneliti situasi Pemilu 1999. Apalagi jika dikaitkan otonomi daerah, di mana daerah berhak menentukan kebijakan dan pemerintahannya sendiri, sebab bukan tidak mungkin pada tahun-tahun berikutnya pada setiap daerah berhak menentukan hukum yang akan diterapkan pada kawasan masing-masing.Hal itu mengharapkan lebih lanjut tentang kemungkinan hukum Islam diterapkan di setiap daerah, khususnya Sulawesi Selatan, karena pernyataan menyebutkan adanya keinginan masyarakat, misalnya, hukum pidana masyarakat merasa perlunya reformasi dengan sanksi pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan, yaitu hukum pidana (jinayah) Islam. Karena hukum yang ada (kejahatan) tidak lagi cocok, penting bagi Universitas Islam untuk berpikir dan merumuskan hukum berdasarkan hukum Islam, Universitas Islam harus proaktif dalam upaya itu.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

Kumpulan Makalah
Kumpulan Makalah Updated at: 7/07/2018

2 komentar Peran Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Kualitas Pengadilan Agama

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak