Home » » Pengertian dan Bentuk-bentuk Reformasi

Pengertian dan Bentuk-bentuk Reformasi

   
Pengertian dan Bentuk-bentuk Reformasi

A. Pengertian Reformasi

Reformasi adalah gerakan yang ingin mengubah kehidupan rakyat, negara, dan bangsa menuju konstitusi yang lebih baik secara lebih baik. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demo-kratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Gerakan reformasi lahir sebagai respons terhadap krisis yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan sosial adalah faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Padahal, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi itu dilihat sebagai gerakan yang tidak dapat diubah dan oleh karena itu, hampir semua orang Indonesia sepenuhnya mendukung gerakan tersebut. Dengan semangat pembaruan, rakyat Indonesia menginginkan perubahan kepemimpinan nasional sebagai langkah awal. 


Penggantian kepemimpinan negara diharapkan untuk meningkatkan kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Mereka adalah cara hidup yang aman, damai, aman. Rakyat tidak mempersoalkan siapa yang akan pemimpin nasional, yang penting kehidupan yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat segera terwujud (cukup pangan, sandang, dan papan). Namun, rakyat Indonesia mengharapkan orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara adalah mereka yang peduli dengan kesulitan masyarakat kecil dan krisis sosial.

B. Bentuk-bentuk Reformasi

Reformasi dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Reformasi Prosedural

Reformasi Prosedural adalah permintaan untuk membuat perubahan pada level normative atau legal regulatory otoritas otoriter untuk pemerintahan yang demokratis. Undang-undang yang mengatur ruang politik harus memastikan bahwa ada ruang bagi kebebasan bagi publik untuk terlibat dalam aktivitas politik. Undang-undang yang mengatur bidang sosial budaya harus memberi orang kesempatan untuk membentuk kelompok sosial sebagai ekspresi kolektif dari identitas individu mereka. Hukum yang mengatur ekonomi harus melindungi kepentingan publik (ekonomi kerakyatan), bukan pengusaha dan otoritas. Ini adalah gambaran umum tentang prosedur pembaruan. Dalam konteks ini, para penulis yang hemat, Indonesia dapat dikatakan telah mereformasi prosedurnya. Setelah tahun 1998, undang-undang itu diubah meskipun peraturan yang mengatur pendirian Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah diubah empat kali.

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang dinilai sentralistik telah diubah menjadi Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjunjung tinggi asas demokrasi yaitu dengan adanya desentralisasi kekuasaan dan listrik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Diskusi perubahan untuk semua hukum tidak mungkin untuk dibahas dalam makalah ini. Setidaknya dalam era reformasi ini secara prosedural terbersit harapan adanya repositioning pola hubungan antara masyarakat dan negara, seperti yang dicatat oleh Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Revolusi Sistemik (2003: 196) di era reformasi, negara telah memberikan kesempatan seluas mungkin kepada rakyat untuk melakukan upaya produktif untuk memperkuat posisi tawar ke negara tersebut. Pertanyaannya adalah, mana yang bisa merasakan pembaruan prosedur? Orang, menurut Gramsci, memiliki tiga model kapitalis, orang-orang politik kolektif, dan bawahan. Tabungan penulis, selama ini prosedur reformasi hanya dinikmati oleh orang-orang dari modal (konglomerat) dan orang-orang politik kolektif (Partai Politik, LSM). Sedangkan bawahan (petani dan buruh) hanya penonton, obyek politik, dan sering dieksploitasi oleh politisi, pengusaha, dan penguasa.

2. Reformasi Struktural

Reformasi Struktural adalah permintaan untuk perubahan institusi negara dari birokrasi ke birokrasi. Birokrasi adalah institusi pemerintahan yang hierarkis, sentralistis dan otoriter. Birokrasi adalah lembaga negara yang responsif, penegak keadilan, transparantif, dan demokratis yang menegakkan istilah-istilah suport system reformasi yang diuaraikan diawal tulisan ini. Pembentukan beberapa lembaga non-komisi (komisi) menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki reformasi struktur. Komisi adalah Lembaga ekstra struktural yang memiliki fungsi pengawasan, mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pihak selain instansi pemerintah (lapis primary), biasanya anggota terdiri dari masyarakat atau profesional dan posisi sekretariat tidak menempel dengan instansi pemerintah konvensional. Pasca gerakan reformasi 1998 sampai saat ini lembaga non struktural berjumlah 12 komisi, yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman, Komisi Nasional HAM, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan. Lembaga non struktural tersebut memiliki kekuatan, yakni: meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat atau lembaga yang terkait, melakukan pemeriksaan (penyelidikan), mengajukan pernyataan pendapat, melakukan penyuluhan, melakukan kerjasama dengan perseorangan, LSM, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah , Pantau dan pantau sesuai dengan bidang tugas, kompilasi dan kirim laporan rutin dan insidentil, Tingkatkan keterampilan dan keahlian anggota. Pada umumnya, komisi-komisi tersebut memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan membantu masyarakat untuk memonitoring, membangun, mengawasi, dan menyelidiki proses kerja lembaga negara, Presiden, MA, MK, DPR, DPD, dan seluruh jajaran birokrasi di bawahnya agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga wujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) yaitu birokrasi yang sanggup menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

3. Reformasi budaya

Reformasi budaya adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pola pikir, cara pandang, dan budaya seluruh elemen bangsa untuk menerima segala perubahan menuju bangsa lebih baik. Pembaharuan budaya adalah kata kunci untuk mewujudkan agenda reformasi dan prosedur yang dijelaskan di atas. Tanpa pembaruan budaya, pembaruan prosedur dan struktur adalah simbol yang tidak memiliki makna. Dengan asumsi reformasi komputer, prosedural dan budaya adalah milik mereka, reformasi budaya adalah perangkat lunaknya. Perangkat lunak tanpa perangkat lunak tidak dikatakan komputer yang bagus.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Pengertian dan Bentuk-bentuk Reformasi

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 6/23/2018

0 komentar Pengertian dan Bentuk-bentuk Reformasi

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak