Home » » Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia Tahun 1998

Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia Tahun 1998

Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reforrmasi di Indonesia Tahun 1998

A. Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reforrmasi di Indonesia Tahun 1998

Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di Indonesia Tahun 1998

Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar  adalah faktor utama atau penyebab lahirnya gerakan reformasi. Namun, masalahnya tidak muncul tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidaksetaraan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Suharto selama 32 tahun, tidak konsisten dan konsisten dalam melaksanakan ambisi-ambisi orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perintah baru adalah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.


Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan orde baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Padahal, Pancasila dan UUD 1945 hanya digunakan sebagai legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan ini telah menyebabkan krisis multidimensional yang mengarah pada penyebab umum dari gerakan reformasi, seperti:

2. Faktor Krisis politik di Indonesia Tahun 1998

Krisis politik tahun 1998 adalah munculnya berbagai kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru selalu atas dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru bukanlah demokrasi yang tepat, tetapi demokrasi rekayasa. Oleh karena itu, apa yang terjadi bukanlah demokrasi yang berarti, oleh, dan untuk rakyat, tetapi demokrasi yang bermakna, oleh, dan untuk pemerintah.

Pemerintahan Orde Baru selalu mengintervensi kehidupan politik. Misalnya, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua partai, sedangkan pemerintahan Suharto menunjuk Drs. Suryadi sebagai ketua PDI. Munculnya kondisi politik di negara itu mulai memanas. Namun, pemerintah Orde Baru yang didukung Golkar tidak bersalah. Situasi ini sengaja dirancang oleh pemerintah untuk memenangkan pemilihan umum absolut seperti pada tahun-tahun sebelumnya.Kebijakan politik terus dibangun oleh kerajaan orde baru sehingga Pasal 2 dari UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 2 Konstitusi 1945 menyebut bahwa: 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Konsultasi Rakyat'. Namun kenyataannya, kedaulatan ada di tangan pihak-pihak tertentu. Anggota MPR diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR didasarkan pada hubungan keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa anggota MPR / DPR terdiri dari istri, anak-anak, dan kerabat dari pegawai negeri. Situasi ini menyebabkan munculnya ketidaksukaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, MPR, dan DPR. Pemahaman inilah yang menyebabkan lahirnya gerakan reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa dan didukung oleh dosen dan ulama. Mereka menuntut agar segera dilakukan penggantian presiden, reshuffle kabinet, menggelar Sidang Istimewa MPR, dan melaksanakan pemilihan umum secepat mungkin. Gerakan reformasi menuntut untuk melakukan reformasi total di semua bidang kehidupan, termasuk MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap oleh KKN. Selain itu, gerakan reformasi juga menuntut pembaruan dilakukan kepada lima kemasan hukum politik yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan. Partai-partai politik dan Golkar dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Perkembangan negara selama pemerintahan Orde Baru dianggap gagal membawa masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. Padahal, pembangunan nas

Krisis politik meningkat setelah insiden abu-abu pada tanggal 27 Juli 1996. Insiden itu karena perselisihan internal di PDI. PDI Suryadi menyerbu markas PDI yang masih ditempati PDI Megawati. Insiden ini menyebabkan kerusuhan membawa korban, baik kendaraan, rumah, toko, kantor, dan korban. Pada dasarnya, peristiwa itu adalah surplus dana politik dan rekayasa yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru. Di era orde baru, kehidupan politik begitu opresif, yaitu tekanan pemerintah yang kuat terhadap oposisi atau pemikiran kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang menindas meliputi:

Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai subversif (melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pelaksanaan Lima Paket Hukum Politik Hal ini melahirkan rekayasa demokratis atau demokratis. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meluas dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengendalikannya. Fungsi ganda Angkatan Bersenjata yang melindungi kebebasan setiap warga negara egara (orang awam) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, penciptaan masa jabatan presiden yang tidak terbatas. Meskipun Suharto terpilih sebagai presiden melalui Majelis Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemilihan adalah hasil rekayasa dan non-demokratis, yaitu sifat tuntutan atau agenda reformasi dalam politik. Sepanjang tahun 1996, ada perselisihan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Kerusuhan terjadi di mana-mana, seperti pada Oktober 1996 di Situbondo (Jawa Timur), Desember 1996 di Tasikmalaya (Jabar) dan di Sanggau Ledo yang meluas ke Selayang Baru dan Pontianak (Kalimantan Barat). Ketegangan politik berlanjut hingga pemilu 1997 yang menjadi konflik etnis dan agama. Pada Maret 1997, terjadi kerusuhan di Pekalongan (Jawa Tengah) yang menyebar ke seluruh Indonesia. Sebenarnya, kerusuhan di Banjarmasin telah menyebabkan terlalu sedikit korban. Situasi inilah yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.frustrasi Rakyat meningkat karena semua fraksi di DPR / MPR mendukung pencalonan Suharto sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Dalam Majelis Umum MPR pada Maret 1998, Suharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 1998-2003. Bahkan, MPR menetapkan beberapa ketentuan yang memberi presiden kekuatan khusus untuk mengendalikan negara. Hal-hal ini tidak dapat dipisahkan dari komposisi keanggotaan MPR yang lebih mengarah pada hasil nepotisme, frustasi masyarakat terus bergulir dan mencoba untuk menekan kepemimpinan Presiden Suharto melalui berbagai demonstrasi. Siswa, anggota LSM, ulama marah ketika beberapa aktivis ditangkap oleh pasukan keamanan. Gerakan reformasi tidak bisa dikekang dan dilihat sebagai satu-satunya jawaban untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia. 

3. Faktor Krisis hukum di Indonesia Tahun 1998

Teknik baru yang dibangun oleh pesanan tidak terbatas pada politik. Dalam hukum, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan kehakiman harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan para penguasa dan tidak melayani masyarakat dengan keadilan penuh. Padahal, hukum sering digunakan sebagai pembenaran bagi raja. Pernyataan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan menyatakan bahwa 'peradilan memiliki kekuatan independen dan bebas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)'. Sejak munculnya reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa, masalah hukum telah menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat membutuhkan reformasi dalam hukum agar setiap masalah dapat diposisikan secara proporsional. Insiden ketidakadilan dalam kehidupan publik, salah satunya disebabkan oleh sistem hukum atau keadilan yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, siswa menuntut reformasi hukum yang dipercepat. Peradilan yang independen adalah salah satu pilar dari demo-life yang demokratis, serta kendaraan untuk menilai seseorang sesuai dengan kesalahannya. 

4. Faktor Krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1998

Krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 telah mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia. Tentunya, ekonomi Indonesia tidak mampu menanggulangi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575. Jadi menjadi Rp2603.oo per dolar AS. Pada Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp5.000 .oo per dolar. Bahkan, pada Maret 1998, rupiah melemah dan mencapai level terendah Rp16.000.lagi per dolar.Penurunan nilai tukar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi eko-nesia menjadi 0% dan iklim usaha memburuk. Kondisi moneter Indonesia telah memburuk dan beberapa bank harus dibubarkan pada akhir tahun 1997. Untuk membantu bank-bank bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Rupanya, upaya pemerintah tidak dapat menghasilkan sebagai akibat dari pinjaman bank yang bermasalah. Keadaan di atas menyebabkan pemerintah menanggung beban hutang yang sangat besar. Selain itu, kepercayaan internasional di Indonesia menurun dan semangat investasi semakin lemah. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan moneter yang ketat dan pentingnya bank yang tinggi untuk membangun kepercayaan internasional. Namun, krisis keuangan tetap tidak responsif. Banyak perusahaan tidak mampu melunasi utang luar negeri, meskipun mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, beberapa perusahaan perlu mengurangi aktivitas mereka dan beberapa harus menghentikan kegiatan mereka secara keseluruhan. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Tingkat pengangguran terus meningkat dan daya beli masyarakat terus melemah. Kemerosotan ekonomi telah terjadi sebelum melebar seiring dengan krisis ekonomi. Keadaan ekonomi semakin buruk pada akhir 1997 sebagai akibat dari persediaan makanan semakin menipis dan menghilang dari pasar. Akibatnya, harga pangan dasar menjadi lebih tinggi. Kekurangan makanan dan kelaparan melanda beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Irian Barat (Papua), Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Jawa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, pendanaan dari IMF tidak dapat direalisasikan. Padahal, pemerintah Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan, Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998.Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: Utang Luar Negeri Indonesia. Utang luar negeri yang besar dari Indonesia adalah penyebab krisis ekonomi. Meskipun, utang tersebut bukan utang negara sepenuhnya, tetapi berdampak besar pada upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada Sidang Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipim-pin Presiden Soeharto di Bina Graha, utang Indonesia telah menca-pai 63,462 dollar AS, sedangkan utang swasta menca-pai 73,962 dollar Amerika Serikat.Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Orde baru ini menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sejalan dengan situasi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah komunitas agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri adalah tugas yang sangat sulit karena orang Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan orde baru karena tidak dapat melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan kerucut-sekuen.Pemerintahan sentralistik. Pemerintahan Orde Baru sangat penting sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah federal sangat penting dan pemerintah daerah hanya merupakan perpanjangan dari pemerintah federal. Misalnya, dalam ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga pemerintah daerah tidak dapat memperluas wilayah mereka. Akibatnya, ada ketidakseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keadaan ini membuat Malaysia sulit mengatasi krisis ekonomi karena wilayahnya tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup. 

5. Faktor Krisis sosial di Indonesia Tahun 1998

Krisis politik, hukum dan ekonomi adalah penyebab krisis sosial. Praktik politik yang menindas dan tidak demokratis menyebabkan konflik politik dan konflik etnis dan agama. Semua itu berakhir dengan erupsi kerusuhan di beberapa daerah. Implementasi hukum keadilan sering menyebabkan ketidakpuasan yang menyebabkan demonstrasi dan kerusuhan. Sementara itu, ketimpangan ekonomi Indonesia berkontribusi paling besar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan makanan pokok yang terbatas, harga makanan dasar yang tinggi, daya beli yang rendah merupakan faktor terlemah dalam krisis sosial. Krisis sosial dapat terjadi di mana saja tanpa mengetahui waktu dan tempat. Rendahnya tingkat pendidikan publik dapat menjadi faktor penentu karena sebagian besar warga tidak dapat mengendalikan diri. Sementara itu, pelajar dan ulama dengan kemampuan mengkritisi kebijakan pemerintah. Untuk itu, salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah melakukan demonstrasi skala besar. Semangat para siswa telah mendorong para pekerja, petani, nelayan, dan pedagang kecil untuk tampil. Ini semua adalah sumber krisis sosial. Demonstrasi yang tidak terkendali menghasilkan kehidupan kota yang penuh kecemasan, ketakutan, ketidakamanan dan ketenangan. Situasi yang tidak terkendali telah mendorong beberapa komunitas, terutama dari etnis Cina untuk memilih pergi ke luar negeri demi alasan keamanan. 

6. Faktor Krisis kepercayaan di Indonesia Tahun 1998

Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Demonstrasi diintensifkan oleh siswa, terutama setelah pemerintah mengumumkannya kenaikan harga minyak dan biaya transportasi pada 4 Mei 1998. Puncak aksi mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Aksi mahasiswa yang berlangsung secara damai telah berubah menjadi aksi kekerasan, setelah tertembaknya empat orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lim, Hendriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidhin Royan. Sedangkan para mahasiswa yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit jumlah, setelah bertempur dengan pasukan keamanan yang berusaha membubarkan para demonstran.Pada saat tragedi Trisakti terjadi, Presiden Suharto sedang menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir. Publik menuntut agar Presiden Suharto menjadi satu-satunya pemegang pemerintahan yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Pada 15 Mei 1998, Presiden Soeharto kembali ke negara dan rakyat menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Bahkan, beberapa rekan terdekatnya mendesak agar Presiden Suharto segera turun. Dengan demi-kian, tuntutan pengunduran diri itu tidak hanya datang dari para siswa dan para oposisi politiknya.Kunjungan para siswa ke gedung DPR / MPR yang kembali untuk mengadakan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR telah berubah menjadi mimbar bebas. Siswa memilih untuk tinggal di gedung perwakilan rakyat, sebelum permintaan penuh untuk reformasi terpenuhi. Akhirnya, tuntutan para siswa menerima respon dari Harmoko sebagai kepala DPR / MPR. Pada 18 Mei 1998, DPR / MPR mengeluarkan pernyataan kepada Presiden Suharto untuk mengundurkan diri. Namun, seruan Dewan Perwakilan Rakyat / MPR untuk mengundurkan diri Presiden Suharto dianggap sebagai pendapat pribadi oleh ABRI. Oleh karena itu, ketidakpastian sikap elit politik nasional telah mengundang banyak siswa untuk datang ke gedung DPR / MPR. Menanggapi perkembangan tersebut, Presiden Suharto mengadakan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan Dewan Reformasi, reshuffle Kabinet Pembangunan VII, akan melakukan Pemilu, dan tidak bersedia dicalonkan kembali. Namun, upaya Presiden Suharto tidak dapat ditegakkan karena kebanyakan orang menolak duduk di Dewan Reformasi dan seorang menteri mengumumkan pengunduran dirinya. Kondisi itu merupakan bukti bahwa Presiden Suharto telah menghadapi krisis kepercayaan, baik dari para siswa, aktivis LSM, pihak oposisi, para cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat, maupun dari teman-teman terdekatnya.Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan (Berhenti) sebagai Presiden dan memberdayakan Wakil Presiden. Pada saat yang sama Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa mencangkup beberapa tuntutan, seperti: Adili suharto dan kroni - kroninya, Laksanakan amandemen UUD 1945 Penghapusan dwi fungsi ABRIPelaksanaan otonomi daerah yang seluas - luasnyaTegakan supremasi hukum Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia Tahun 1998

Kumpulan Makalah
Kumpulan Makalah Updated at: 6/23/2018

0 komentar Faktor-faktor Penyebab Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia Tahun 1998

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak