Skip to main content

Pengertian, Asas dan Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama

Pengertian, Asas dan Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama

A.Pengertian Hukum Material

Hukum Material Peradilan Agama merupakan hukum Islam yang lalu seringkali didefinisikan sebagai fikih yang sudah barang tentu rentan terhadap disparitas. Hukum materiil Peradilan Agama selama ini bukan merupakan aturan tertulis dan masih berserakan dalam berbagai kitab   karya ulama masa kemudian yang lantaran berdasarkan segi sosiokultural tidak selaras, seringkali menyebabkan perbedaan ketentuan hukumnya mengenai perkara yg sama, maka buat mengeliminasi disparitas tadi di satu sisi dan adanya kecenderungan di sisi lain, sudah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang N0. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-Undang ini lalu ditindaklanjuti dengan surat biro Pengadilan Agama No. B/I/735 lepas 18 Februari 1958 yg adalah aplikasi peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan kepercayaan  diluar Jawa dan Madura.

Dalam surat biro peradilan tadi pada atas dinyatakan bahwa buat menerima kesatuan aturan material dalam memeriksa dan menetapkan kasus, maka para hakim peradilan kepercayaan  dianjurkan agar memakai menjadi acum 13 buku-kitab   ini, yakni: 1) Al-Bajuri, 2) Fatkhul Mu’in, 3) Syaraqawi ‘Alat Tahrir’, 4) Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahali, 5) Fatkhul Wahhab, 6) Tuhfah, 7) Targhib Al-Mustaq, 8) Qawanin Syari’ah Li Sayyid bin Yahya, 9) Qawanin Syari’ah Li Sayyid Shadaqah, 10) Syamsuri li Fara’id, 11) Bughyat Al-Musytarsyidin, 12) Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba’ah dan 13) Mughni Al-Muhtaj.

B. Asas Hukum Material


Hukum material didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa segala bisnis dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan aturan di dalamnya dijiwai, digerakkan dan dikendalika sang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yg sebagai landasan spritural, moral dan etik pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Iman dan taqwa dan segala sesuatu yg berkaitan dengannya dipamdang dari sudut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) yg menjadi landasan kerangka dasar agama Islam, bersepadanan menggunakan aqidah dan syari’ah, dua menurut 3 komponen agama Islam, aqidah, syari’ah dan akhlak.

Pembangunan jangka panjang ke 2, berdasarkan GBHN 1993, diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan. Salah satu pada antaranya adalah bidang hukum. Peningkatan menurut sector menjadi bidang pada pembangunan hukum memiliki makna bahwa pada saat 2 puluh lima tahun diharapkan akan tercapai yakni terbentuk dan berfungsinya system aturan nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang bisa menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yg berintikan keadilan dan kebenaran.

C.  Pengembangan Hukum Material Pada Peradilan Agama


Hukum material yg hendak dikembangkan di Peradilan Agama dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua merupakan aturan perdata Islam tentang, a) Perkawinan, b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, c) Wakaf dan shadaqah, sesuai menggunakan wewenang yang diberikan sang Undang-Undang (No. 7 tahun 1989) pada Peradilan Agama buat menyelidiki, memutus, dan merampungkan masalah-kasus pada bidang tersebut. Hukum ini telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah pula disebarluaskan sinkron menggunakan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi hukum Islam ini, sesuai dengan konsiderans instruksi presiden  dimaksudkan bersifat terbuka buat dikembangkan sinkron menggunakan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.

Dilihat menurut sudut dimensi pembangunan aturan nasional tersebut pada atas, pengembangan aturan material peradilan kepercayaan  termasuk dalam kategori dimensi pembaharuan yaitu bisnis buat melengkapi dan menyempurnakan aturan material peradilan kepercayaan  yang kini   dihimpun secara sistematis dalam kompilasi hukum Islam. Ini berarti bahwa pada pengembangan aturan material peradilan kepercayaan, kita melengkapi apa yg belum ada pada kompilasi itu dan menyempurnakan apa yang sudah ada pada dalamnya.

Dilihat berdasarkan perangkat hukum nasional, disiplin aturan yang dikembangkan di lingkungan peradilan kepercayaan  seperti disebut di atas adalah aturan kekeluargaan, hukum kewarisan dan aturan kesejahteraan sosial. Di samping mempergunakan dimensi pembaruan atau dimensi penyempurnaan tadi di atas pada pengembangan aturan material peradilan kepercayaan  sinkron dengan arahan GBHN 1993 pada atas, perlu ditingkatkan kualitas pembentukan hukum melalui yurisprudensi peradilan agama. Peningkatan kualitas yurisprudensi peradilan agama ini sangat bergantung dalam kualitas dan wawasan hakim peradilan kepercayaan  sebagai penegak aturan dan keadilan dalam menggali, mengikuti dan tahu nilai-nilai aturan yg hayati dalam masyarakat (muslim).

Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu kasus yang diajukan (padanya) menggunakan dalih bahwa aturan nir atau kurang jelas, melainkan wajib  menilik dan mengadilinya. Ini berarti bahwa hakim menjadi organ kelengkapan pengadilan dianggap mengetahui dan memahami aturan. Kalau ia tidak menemukan hukum tertulis atau aturan tertulis ini kurang atau nir kentara, dia wajib  menggali hukum tidak tertulis buat tetapkan (kasus yg diajukan padanya) menurut hukum tidak tertulis itu atau memberi tafsiran terhadap hukum tertulis yg tidak jelas tersebut menjadi seseorang yg bijaksana, bertanggungjawab penuh tentang keputusannya pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar