Skip to main content

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kualitas Pendidikan di Indonesia
Pendidikan di Indonesia saat ini, sudah mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan masa lalu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum merata dan masih terdapat lembaga pendidikan yang masih jauh dari kata berkualitas. Ini merupakan masalah pendidikan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa penyebab kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu:
  1. Faktor Internal. Faktor internal termasuk jajaran pendidikan global di Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan sekolah di garis terdepan. Dalam hal ini, interfensi berdasarkan pihak terkait diharapkan untuk menjaga agar pendidikan selalu terjaga dengan baik.
  2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah orang pada umumnya. Dimana, orang adalah ikon pendidikan dan merupakan tujuan yang didasarkan pada pendidikan Asertaya sebagai objek berdasarkan pendidikan.

Sementara itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor ini adalah:
  • Fasilitas fisik berkualitas rendah

Untuk wahana fisik, misalnya, Poly sekali di sekolah dan perguruan tinggi kami yang telah memecahkan bangunan, kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah, Perpustakaan NIR lengkap. 


Baca Juga : Solusi Pendidikan di Indonesia

Sementara itu, standar penggunaan laboratorium teknologi fakta yang tidak memadai. Bahkan banyak sekolah memiliki bangunan sendiri, tidak memiliki Perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
  • Guru berkualitas rendah

Situasi pengajaran Indonesia sangat perhatian. Sebagian besar guru tidak memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diklaim dalam Pasal 39 UU No. 20/2003, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, penyelenggaraan pendampingan, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan riset dan melakukan komunitas.
Meskipun kuantitas guru di Indonesia relatif memadai, tetapi dalam kualitas guru di negeri ini, secara umum masih rendah. Secara umum, guru di Indonesia kurang mampu untuk memainkan fungsinya secara optimal, karena pemerintah masih kurang peduli dengan mereka, terutama dalam upaya meningkatkan profesionalisme mereka. Secara kuantitatif, jumlah guru di Indonesia tidak terlalu buruk. Jika rasio guru terlihat dengan siswa, angka yang cukup indah di SD 1:22, SSS 1:16, serta SMA/SMK sekolah tinggi 1:12. Namun, dalam kasus distribusi guru, ada banyak kelemahan yang di satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah kurang guru. Dalam kasus Poli, ada sekolah dasar yang gurunya hanya tiga sampai empat orang, sebagai hasilnya mereka harus mengajar kelas secara paralel serta simultan.
Jika diukur berdasarkan persyaratan akademik, baik yang bersangkutan dengan Pendidikan minimal juga kesesuaian dari bisertag studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, ternyata Poli guru yang memenuhi kualitas mengajar.
Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya guru yang belum lulus, melainkan mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang tidak bersinkronisasi dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Situasi ini menimpa lebih dari separuh guru di Indonesia, baik di sekolah dasar, JLTP dan SMU/sekolah menengah kejuruan. Artinya, lebih dari 50% guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan syarat dan ketentuan, pendidikan yang berlangsung di sekolah wajib dapat seimbang dalam kehidupan anak dan harus menanamkan etika kepada siswa.  "Hal ini kurang tepat jika sekolah hanya berbagi kecerdasan murid, tetapi mengabaikan penanaman etika untuk murid-muridnya.


Baca Juga : Terobosan Nadiem Makarim Sebagai Menteri Pendidikan

Meskipun guru dan guru bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan tetapi, mengajar adalah titik pusat pendidikan serta kualifikasi, sebagai cermin kualitas, kekuatan guru memberikan posisi yang sangat besar dalam kualitas Educationanyang tanggung jawab. Kualitas guru dan guru juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
  • Kesejahteraan guru yang rendah

Guru dengan kesejahteraan rendah berperan dalam membuat pendidikan Indonesia yang berkualitas rendah. Dengan pendapatan rendah, guru Poli terang dipaksa untuk melakukan pekerjaan sampingan. Ada mengajar lagi di sekolah lain, memberikan Les pada sore hari, sebagai sopir taksi sepeda motor, seorang pedagang Mie rebus, Penjual buku/LKS, pedagang ponsel, dan sebagainya.

Pasal 10 UU telah memberikan kelayakan hidup. Dalam artikel yang disebutkan guru dan dosen akan menerima pendapatan yang tepat dan memadai, seperti meliputi kehormatan pokok, manfaat yang melekat pada gaji, manfaat profesional, dan/atau tunjangan khusus dan pendapatan terkait lainnya menggunakan tugas. Mereka yang ditunjuk oleh pemerintah kota/Kabupaten untuk wilayah tertentu juga berhak atas Service House.
Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negara sebagai masalah lain muncul. Dalam lingkungan pendidikan partisipatif, masalah kesejahteraan masih sulit untuk mencapai tingkat yang ideal. Orang mengatakan kepada pikiran 9 Januari 2006, sebesar 70 persen dari 403 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten tidak dapat membuat menyesuaikan kesejahteraan dosen sinkron dengan menggunakan mandat dari guru ACT dan dosen.
  • Pencapaian siswa yang rendah

Dengan keadaan seperti itu (fasilitas fisik yang rendah, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian siswa sebagai prestasi yang tidak memuaskan. Sebagai contoh pencapaian prestasi Ekamatra dan matematika mahasiswa Indonesia di dunia internasional sangat minim. Menurut tren dalam studi matematis dan ilmu pengetahuan (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya menempati ranking 35 dari 44 negara dalam hal pencapaian matematis dan juga di jajaran 37 sesuai dengan 44 negara dalam hal pencapaian ilmu pengetahuan. Dalam hal ini anak didik kami jauh di bawah pupil Malaysia dan juga Singapura sebagai negara tetangga terdekat.
Dalam hal pencapaian, 15 September 2004 maka program PBB untuk pembangunan (UNDP) juga mengumumkan hasil kajian mutu manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul laporan pembangunan manusia 2004. Dalam laporan tahunan ini, Indonesia hanya menduduki posisi 111 dari 177 negara. Jika dibandingkan dengan negara tetangga saja, posisi Indonesia jauh di bawahnya.
Dalam skala internasional, berdasarkan laporan Bank Dunia (Greaney, 1992), studi The IEA (Asosiasi Internasional untuk evaluasi prestasi pendidikan) di Asia Timur membuktikan bahwa kemampuan membaca siswa kelas IV di sekolah dasar adalah peringkat terendah . Nilai tes rata-homogen dibaca untuk anak sekolah dasar: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).
Anak Indonesia hanya mampu menguasai 30% dari bahan bacaan dan ternyata mereka sulit menjawab pertanyaan dalam bentuk blurrness yang membutuhkan penalaran. Ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafalkan dan mengerjakan beberapa pertanyaan pilihan.
Selain itu, hasil penelitian matematis dan ilmu pengetahuan internasional ketiga-repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) menunjukkan bahwa, di antara 38 negara, pencapaian kelas 2 siswa JSS Indonesia adalah dalam urutan 32 untuk IPA, to-34 untuk matematika. Dalam pendidikan tinggi global yang didasarkan pada majalah Asia Week dari 77 Universitas yang disurvei di Asia Pasifik ternyata bahwa 4 dari universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 61, 68, 73 dan 75.
  • Kurangnya kesempatan pendidikan yang adil

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar. Data Departemen Pendidikan Nasional serta Direktorat Jenderal Binbaga Kementerian agama 2000 tanda nomor partisipasi murni (APM) untuk anak SD di 1999 mencapai 94,4% (28, 3.000.000 siswa). Prestasi APM termasuk kategori tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan murni di JLTP rendah 54, 8% (9.400.000 siswa). Sementara itu, pelayanan pendidikan anak usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan pada usia dini pasti akan menghambat perkembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan taktik untuk pendidikan yang sempurna untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan.
  • Relevansi pendidikan rendah berdasarkan kebutuhan

Hal ini dapat ditinjau menurut banyak lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan dari tahun 1990 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan sekolah tinggi sebesar 25,47%, diploma/S0 sebanyak 27, lima% serta PT sebanyak 36,6%, periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja relatif tinggi untuk setiap tingkat pendidikan, yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Depdiknas 1999, setiap tahun, sekitar 3.000.000 anak putus sekolah dan Nir memiliki keterampilan hidup sebagai hasil dari pekerjaan. Ketidaksensitifan asertaya di antara hasil pendidikan serta kebutuhan global pekerjaan ini disebabkan oleh kurikulum yang kurang legal pada keterampilan yang diperlukan ketika siswa memasuki dunia kerja global.
  • Biaya Pendidikan mahal

Pendidikan yang berkualitas mahal. Kalimat ini sering muncul untuk membenarkan Porto mahal yang harus dikeluarkan warga membuat rasa bangku pendidikan. Yang mahal TK edukatif (TK) pendidikan tinggi (PT) telah membuat orang miskin yang memiliki pilihan lain kecuali untuk sekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.
Pendidikan yang lebih mahal sekarang bukan tanggal berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengimplementasikan MBS (manajemen berbasis sekolah). MBS di Indonesia pada kenyataannya lebih dapat dimengerti untuk membuat mobilisasi SERTAA. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu diperlukan unsur pengusaha Asertaya.


Baca Juga : Polemik Ujian Nasional Dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Asumsi adalah bahwa majikan memiliki akses ke modal yang lebih luas. Akibatnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, Semua biaya uang selalu meniru, "menurut keputusan komite sekolah ". Namun, pada tingkat pelaksanaannya, ia tidak transparan, karena dipilih sebagai manajer dan anggota Komite sekolah adalah orang yang dekat dengan kepala sekolah. Sebagai hasilnya, Komite sekolah telah menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah, dan hanya sebagai legitimasi yang sah berdasarkan divestasi tanggung jawab negara atas perseteruan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk untuk menggunakan RUU Asertaya mengenai Baserta hukum pendidikan (BILL BHP). Mengubah status pendidikan dari masyarakat ke bentuk Baserta hukum yang terlihat memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang sangat besar. Dengan perubahan status bahwa pemerintah dapat dengan mudah membuang tanggung jawabnya untuk pendidikan warganya kepada pemilik Baserta aturan yang angka itu tidak jelas. PTN diubah menjadi badan hukum milik negara Baserta (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa model kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri memiliki dampak pada perlambatan biaya kuliah di beberapa perguruan tinggi favorit mereka.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara di sektor pelayanan publik tidak bertanggal berdasarkan tekanan utang serta kebijakan untuk memastikan pelunasan utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40% menurut anggaran setiap tahunnya merupakan faktor pendorong bagi privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor menyerap Grand penobatan misalnya pendidikan menjadi korban. Pendidikan Sertaa dipendekkan menjadi 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Dari APBN 2005 hanya 5,82% dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan Sertaa untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja di anggaran. pemerintah berencana untuk memprivatisasi pendidikan disahkan melalui sejumlah peraturan, misalnya Unsertag-Unsertag sistem pendidikan nasional, RUU Baserta UU Pendidikan, draft peraturan pemerintah (RPP) tentang pendidikan dasar serta dan RPP pada Studi wajib. Penguatan dalam privatisasi pendidikan, misalnya, terlihat pada Pasal 53 (1) UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS). Dalam artikel yang disebutkan, penyelenggara serta/atau unit pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau rakyat membentuk baserta aturan pendidikan.
Dalam melakukannya, sekolah akan memiliki seperangkat penentuan nasib sendiri untuk pelaksanaan pendidikan. Sekolah tentu saja akan membuat biaya dengan tinggi-tingginya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas. Akibatnya, akses ke masyarakat yang kurang mampu menikmati pendidikan yang berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara orang kaya dan miskin.
Hal yang sama diucapkan oleh pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan adalah agenda kapitalisme dunia yang telah dibuat sejak usang negara donor melalui Bank Dunia. Melalui desain Unsertag-Unsertag Baserta hukum pendidikan (BILL BHP), pemerintah berencana untuk memprivatisasi pendidikan. Semua unit pendidikan nantinya akan menjadi Baserta pendidikan hukum (BHP) yang berkewajiban untuk menemukan asal-usul sendiri. Hal ini berlaku untuk semua sekolah umum, dari SD hingga perguruan tinggi.
Untuk penduduk tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah statusnya sebagai hukum milik negara Baserta (BHMN) menjadi Spectre. Jika alasan pendidikan yang berkualitas itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku untuk Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, ada banyak perguruan tinggi berkualitas tetapi biaya pendidikan rendah. Bahkan beberapa negara bebas biaya pendidikan.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar