Home » » Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia
Secara umum Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia yaitu :

a. Faktor internal
Faktor internal meliputi jajaran global pendidikan baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan jua sekolah yang berada di garis depan.Dalam hal ini,interfensi berdasarkan pihak-pihak yg terkait sangatlah diharapkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.

b. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah rakyat dalam umumnya.Dimana,rakyat merupakan ikon pendidikan & adalah tujuan berdasarkan adanya pendidikan yaitu sebagai objek berdasarkan pendidikan.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk wahana fisik misalnya, poly sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, kitab   perpustakaan nir lengkap. Sementara laboratorium nir standar, pemakaian teknologi fakta tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yg nir memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak mempunyai laboratorium dan sebagainya.

Keadaan pengajar pada Indonesia jua amat memprihatinkan. Kebanyakan pengajar belum mempunyai profesionalisme yg memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diklaim dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian & melakukan darma masyarakat.

Kendati secara kuantitas jumlah pengajar di Indonesia relatif memadai, namun secara kualitas mutu guru pada negara ini, dalam umumnya masih rendah. Secara umum, para guru pada Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya menggunakan optimal, lantaran pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya menaikkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru pada Indonesia nisbi nir terlalu buruk. Jika dilihat ratio pengajar dengan siswa, nomor -angkanya cukup cantik yakni pada SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/Sekolah Menengah Kejuruan 1:12. Meskipun demikian, pada hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi terdapat daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, & pada sisi lain ada wilayah atau sekolah yg kekurangan pengajar. Dalam poly perkara, terdapat Sekolah Dasar yg jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sebagai akibatnya mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

Jika diukur berdasarkan persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal juga kesesuaian bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, ternyata poly guru yg nir memenuhi kualitas mengajar (under quality).

Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yg belum sarjana, tetapi mengajar pada SMU/SMK, serta banyak pengajar yang mengajar tidak sinkron dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh pengajar pada Indonesia, baik pada SD, SLTP & SMU/Sekolah Menengah Kejuruan. Artinya lebih menurut 50 % guru SD, SLTP & SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan syarat dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah wajib  secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak & harus menanamkan budi pekerti kepada murid. “Sangat kurang tepat apabila sekolah hanya berbagi kecerdasan murid, namun mengabaikan penanaman budi pekerti pada para siswanya.

Walaupun guru dan guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran adalah titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga guru memberikan andil sangat akbar pada kualitas pendidikanyang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan guru yg rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya taraf kesejahteraan guru.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru memiliki peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja poly guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yg mengajar lagi di sekolah lain, memberi les dalam sore hari, sebagai tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, & sebagainya.

Dengan adanya UU Guru & Dosen, barangkali kesejahteraan guru & dosen (PNS) relatif tidak mengecewakan. Pasal 10 UU itu telah memberikan agunan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan pengajar & dosen akan menerima penghasilan yang pantas & memadai, antara lain mencakup honor  pokok, tunjangan yang melekat dalam gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus dan penghasilan lain yang berkaitan menggunakan tugasnya. Mereka yang diangkat Pemerintah Kota/pemkab bagi wilayah spesifik juga berhak atas rumah dinas.

Tapi, kesenjangan kesejahteraan pengajar swasta & negeri sebagai masalah lain yg timbul. Di lingkungan pendidikan partikelir, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebesar 70 persen dari 403 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat & Banten tidak bisa buat menyesuaikan kesejahteraan dosen sinkron menggunakan amanat UU Guru dan Dosen.

4. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, & kesejahteraan pengajar) pencapaian prestasi murid pun sebagai tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi ekamatra dan matematika murid Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada pada ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan pada ranking ke-37 menurut 44 negara pada hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi anak didik kita jauh di bawah murid Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yg terdekat.

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 kemudian United Nations for Development Programme (UNDP) pula telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak pada seluruh global melalui laporannya yg berjudul Human Development Report 2004. Di pada laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Jika dibanding menggunakan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh pada bawahnya.

Dalam skala internasional, berdasarkan Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) pada Asia Timur membuktikan bahwa keterampilan membaca murid kelas IV Sekolah Dasar berada pada peringkat terendah. Rata-homogen skor tes membaca buat anak didik Sekolah Dasar: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), & 51,7 (Indonesia).

Anak-anak Indonesia ternyata hanya sanggup menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

Selain itu, output studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada dalam urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 buat Matematika. Dalam global pendidikan tinggi berdasarkan majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvai pada asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 & ke-75.

5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas dalam taraf Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional & Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 pertanda Angka Partisipasi Murni (APM) buat anak usia SD dalam tahun 1999 mencapai 94,4% (28,tiga juta anak didik). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan pada SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan pada usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya insan secara keseluruhan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan & taktik pemerataan pendidikan yang sempurna buat mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

6. Rendahnya Relevansi Pendidikan menggunakan Kebutuhan
Hal tersebut dapat ditinjau menurut banyaknya lulusan yg menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan  dari tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yg dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebanyak 27,lima% & PT sebanyak 36,6%, sedangkan pada periode yg sama pertumbuhan kesempatan kerja relatif tinggi buat masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya lebih kurang 3 juta anak putus sekolah dan nir memiliki keterampilan hidup sebagai akibatnya mengakibatkan perkara ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan global kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang diperlukan saat siswa memasuki global kerja.

7. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini seringkali muncul buat menjustifikasi mahalnya porto yang wajib  dikeluarkan warga  buat mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya porto pendidikandari Taman Kanak-Kanak (Taman Kanak-kanak) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat warga  miskin nir memiliki pilihan lain kecuali nir bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk Taman Kanak-kanak & SDN saja waktu ini dibutuhkan biaya  Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan terdapat yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta hingga Rp lima juta.

Makin mahalnya porto pendidikan kini   ini tidak tanggal berdasarkan kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia dalam realitanya lebih dimaknai menjadi upaya buat melakukan mobilisasi dana. Lantaran itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yg lebih luas. Hasilnya, sehabis Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, dalam taraf implementasinya, dia tidak transparan, lantaran yg dipilih sebagai pengurus & anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya sebagai legitimasi berdasarkan divestasi tanggung jawab negara terhadap perseteruan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini akan lebih buruk menggunakan adanya RUU mengenai Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum kentara memiliki konsekuensi ekonomis & politis amat akbar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara gampang bisa melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan aturan yang sosoknya tidak jelas. PTN pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS merupakan beberapa model kebijakan pendidikan yg kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya  pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara pada sektor pelayanan publik tak tanggal berdasarkan tekanan utang dan kebijakan buat memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 % menurut APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yg menyerap pendanaan akbar misalnya pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dari APBN 2005 hanya 5,82% yg dialokasikan buat pendidikan. Bandingkan dengan dana buat membayar hutang yg menguras 25% belanja dalam APBN (www.Kau.Or.Id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar & Menengah, & RPP mengenai Wajib Belajar. Penguatan dalam privatisasi pendidikan itu, contohnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara &/atau satuan pendidikan formal yg didirikan oleh Pemerintah atau rakyat berbentuk badan aturan pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari kapital buat diinvestasikan pada operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan menggunakan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki swatantra buat menentukan sendiri porto penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya  dengan tinggi-tingginya buat menaikkan & mempertahankan mutu. Akibatnya, akses masyarakat yang kurang mampu buat menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi & masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut beliau, privatisasi pendidikan adalah agenda Kapitalisme dunia yg telah dibuat sejak usang sang negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan sebagai badan hukum pendidikan (BHP) yg wajib  mencari asal dananya sendiri. Hal ini berlaku buat seluruh sekolah negeri, dari SD sampai perguruan tinggi.

Bagi warga  tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika sebab bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku pada Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, & pada beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yg bermutu namun biaya  pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara terdapat yang menggratiskan biaya  pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, nir wajib  murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yg berkewajiban buat menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan & menjamin akses rakyat bawah buat menerima pendidikan bermutu. Akan namun, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kumpulan Makalah
Kumpulan Makalah Updated at: 11/21/2017

1 komentar : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia

  1. Pendidikan memang adalah hal yang utama. Jangan sampai biaya menghalangi langkah kita.
    Universitas Gunadarma menyediakan berbagai jurusan dengan akreditasi A BAN-PT.
    Bagi kalian yang mencari beasiswa full, Universitas Gunadarma juga menyediakan beasiswa untuk berbagai jurusan loh.Ayo dicek ! :)
    Universitas Gunadarma
    Kemahasiswaan Universitas Gunadarma

    ReplyDelete

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak