Home » » Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

   
Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

A. Indonesia Pada Masa Kemerdekaan 

1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Mendengar keterangan bahwa Jepang nir lagi mempunyai kekuatan buat menciptakan keputusan seperti itu dalam 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar tentang proklamasi menyebar melalui radio & selebaran ad interim pasukan militer Indonesia dalam masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya eksklusif berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.


Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno menjadi Presiden & Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yg dibuat beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi parlemen ad interim hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru dalam 31 Agustus & menghendaki Republik Indonesia yang terdiri berdasarkan 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (nir termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

2. Perang kemerdekaan Indonesia

Usaha Belanda buat kembali berkuasa dihadapi perlawanan yg bertenaga. Setelah pulang ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut balik  ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis mengakibatkan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember1949 (lihat artikel mengenai 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan & perundingan, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan pada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB.Dari 1945 sampai 1949, persatuan kelautan Australia yg bersimpati dengan bisnis kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang pertarungan ini agar Belanda tidak memiliki dukungan logistik maupun suplai yang diharapkan buat membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Tidak lama   selesainya itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri berdasarkan sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh & bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sehabis pemilu pertama dalam tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yg rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila ad interim beberapa grup Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yg menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin sang seseorang Perdana Menteri. Perdana menteri & menteri-menteri pada kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai ketua negara.

Pemberontakan yg gagal pada Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan Majelis Permusyawaratan Rakyat buat menyebarkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya dalam 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan pulang konstitusi 1945 yang bersifat ad interim, yang menaruh kekuatan presidensil yang akbar, beliau tidak menemui poly hambatan.

Dari 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno berkuasa pada rezim yang otoriter pada bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia pula menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yg menolak aliansi resmi menggunakan Blok Barat juga Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul pada Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yg kelak sebagai Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an & awal 1960-an, Soekarno berkecimpung lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia & pada Partai Komunis Indonesia (PKI) di pada negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet & China, dukungan massanya tidak pernah memberitahuakn penurutan ideologis pada partai komunis misalnya di negara-negara lainnya.

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan dalam 1 Desember 1961. Negosiasi menggunakan Belanda tentang penggabungan daerah tersebut menggunakan Indonesia gagal, & pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia & Belanda dalam 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar sepakat melakukan perbincangan rahasia menggunakan Indonesia yg menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, & Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei1963.

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia & menyebut bahwa hal tadi merupakan sebuah "planning neo-kolonial" buat mempermudah planning komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dipercaya akan memperluas dampak imperialisme negara-negara Barat di tempat Asia & menaruh celah pada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia & menjadikan Malaysia anggota tidak permanen Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB dalam tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu jua konfrontasi ini lalu mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu sang Inggris).

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak berdasarkan organisasi massa yg dibuat Soekarno buat memperkuat dukungan buat rezimnya dan, dengan persetujuan menurut Soekarno, memulai kampanye buat membentuk "Angkatan Kelima" menggunakan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

B. Indonesia Pada Masa Orde Baru

Presiden Habibie segera membangun sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah balik  mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional & komunitas negara-negara donor buat acara pemulihan ekonomi. Dia pula membebaskan para tahanan politik & mengurangi kontrol pada kebebasan beropini & kegiatan organisasi.

Pemilu buat MPR, DPR, & DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang dalam pemilu parlemen dengan menerima 34% menurut seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati menjadi wakil presiden buat masa bakti lima tahun. Wahid membangun kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 & melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi & perkembangan ekonomi di bawah situasi yg menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya jua menghadapi perseteruan antar etnis & antar kepercayaan , terutama pada Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, perkara yang disebabkan warga  Timor Timur yg nir memiliki tempat tinggal & kekacauan yg dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-kasus kemanusiaan & sosial yang akbar. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid menaruh laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu Majelis Permusyawaratan Rakyat & meminta Presiden supaya mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan menurut MPR buat memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yg memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati merogoh alih jabatan presiden tidak usang kemudian. Kabinet dalam masa pemerintahan Megawati diklaim dengan Kabinet Gotong Royong.

Tahun 2002, Masa pemerintahan ini menerima pukulan besar  saat Pulau Sipadan dan Ligitan tanggal dari NKRI dari keputusan Mahkamah Internasional. Pada 2004, pemilu satu hari terbesar pada global diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yg dipilih secara eksklusif oleh rakyat, lalu membangun Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima aneka macam cobaan & tantangan besar , seperti gempa bumi akbar pada Aceh dan Nias dalam Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian menurut Aceh dan gempa bumi lain dalam awal 2005 yg mengguncang Sumatera.
Pada 17 Juli 2005, sebuah konvensi bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri perseteruan berkepanjangan selama 30 tahun pada wilayah Aceh.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 10/29/2017

0 komentar Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak