Skip to main content

Sejarah Indonesia Pada Masa Kemerdekaan dan Orde Baru

Mendengar keterangan bahwa Jepang nir lagi mempunyai kekuatan buat menciptakan keputusan seperti itu dalam 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. 

A. Indonesia Pada Masa Kemerdekaan 

Kabar tentang proklamasi menyebar melalui radio serta selebaran ad interim pasukan militer Indonesia dalam masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, serta lainnya eksklusif berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.
Sejarah Indonesia

1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno menjadi Presiden serta Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yg dibuat beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi parlemen ad interim hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru dalam 31 Agustus serta menghendaki Republik Indonesia yang terdiri berdasarkan 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (nir termasuk wilayah Sabah, Sarawak serta Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) serta Nusa Tenggara.

Baca Juga : Sejarah Awal Terbentuknya Bangsa Indonesia

2. Perang kemerdekaan Indonesia

Usaha Belanda buat kembali berkuasa dihadapi perlawanan yg bertenaga. Setelah pulang ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut balik  ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis mengakibatkan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember1949 (lihat artikel mengenai 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan serta perundingan, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan pada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB.Dari 1945 sampai 1949, persatuan kelautan Australia yg bersimpati dengan bisnis kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang pertarungan ini agar Belanda tidak memiliki dukungan logistik maupun suplai yang diharapkan buat membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Tidak lama   selesainya itu, Indonesia mengadopsi unsertag-unsertag baru yang terdiri berdasarkan sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh serta bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terbagi kepada partai-partai politik sebelum serta sehabis pemilu pertama dalam tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yg rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila ad interim beberapa grup Muslim lebih menginginkan negara Islam atau unsertag-unsertag yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yg menempatkan kedudukan baserta legislatif lebih tinggi daripada baserta eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin sang seseorang Persertaa Menteri. Persertaa menteri serta menteri-menteri pada kabinet diangkat serta diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai ketua negara.

Pemberontakan yg gagal pada Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat serta pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan Majelis Permusyawaratan Rakyat buat menyebarkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya dalam 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan pulang konstitusi 1945 yang bersifat ad interim, yang menaruh kekuatan presidensil yang akbar, beliau tidak menemui poly hambatan.

Dari 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno berkuasa pada rezim yang otoriter pada bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia pula menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yg menolak aliansi resmi menggunakan Blok Barat juga Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul pada Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yg kelak sebagai Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an serta awal 1960-an, Soekarno berkecimpung lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia serta pada Partai Komunis Indonesia (PKI) di pada negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet serta China, dukungan massanya tidak pernah memberitahuakn penurutan ideologis pada partai komunis misalnya di negara-negara lainnya.

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), serta mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri serta pendeklarasian kemerdekaan dalam 1 Desember 1961. Negosiasi menggunakan Belanda tentang penggabungan daerah tersebut menggunakan Indonesia gagal, serta pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia serta Belanda dalam 1961 serta 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar sepakat melakukan perbincangan rahasia menggunakan Indonesia yg menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, serta Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei1963.

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia serta menyebut bahwa hal tadi merupakan sebuah "planning neo-kolonial" buat mempermudah planning komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dipercaya akan memperluas dampak imperialisme negara-negara Barat di tempat Asia serta menaruh celah pada negara Inggris serta Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia serta menjadikan Malaysia anggota tidak permanen Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB dalam tanggal 20 Januari 1965 serta mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB serta GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu jua konfrontasi ini lalu mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia serta Malaysia (yang dibantu sang Inggris).

Baca Juga : Sejarah Singkat Terbentuknya Bangsa Indonesia

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak berdasarkan organisasi massa yg dibuat Soekarno buat memperkuat dukungan buat rezimnya serta, dengan persetujuan menurut Soekarno, memulai kampanye buat membentuk "Angkatan Kelima" menggunakan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

B. Indonesia Pada Masa Orde Baru

Presiden Habibie segera membangun sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah balik  mendapatkan dukungan dari sertaa Moneter Internasional serta komunitas negara-negara donor buat acara pemulihan ekonomi. Dia pula membebaskan para tahanan politik serta mengurangi kontrol pada kebebasan beropini serta kegiatan organisasi.

Pemilu buat MPR, DPR, serta DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang dalam pemilu parlemen dengan menerima 34% menurut seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden serta Megawati menjadi wakil presiden buat masa bakti lima tahun. Wahid membangun kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 serta melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi serta perkembangan ekonomi di bawah situasi yg menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya jua menghadapi perseteruan antar etnis serta antar kepercayaan , terutama pada Aceh, Maluku, serta Papua. Di Timor Barat, perkara yang disebabkan warga  Timor Timur yg nir memiliki tempat tinggal serta kekacauan yg dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-kasus kemanusiaan serta sosial yang akbar. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pada Sisertag Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid menaruh laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu Majelis Permusyawaratan Rakyat serta meminta Presiden supaya mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan menurut MPR buat memperbaiki manajemen serta koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yg memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati merogoh alih jabatan presiden tidak usang kemudian. Kabinet dalam masa pemerintahan Megawati diklaim dengan Kabinet Gotong Royong.

Tahun 2002, Masa pemerintahan ini menerima pukulan besar  saat Pulau Sipaserta serta Ligitan tanggal dari NKRI dari keputusan Mahkamah Internasional. Pada 2004, pemilu satu hari terbesar pada global diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yg dipilih secara eksklusif oleh rakyat, lalu membangun Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima aneka macam cobaan serta tantangan besar , seperti gempa bumi akbar pada Aceh serta Nias dalam Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian menurut Aceh serta gempa bumi lain dalam awal 2005 yg mengguncang Sumatera.

Baca Juga : Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada 17 Juli 2005, sebuah konvensi bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri perseteruan berkepanjangan selama 30 tahun pada wilayah Aceh.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar