Home » » Pengertian, Metodologi, dan Objek Filsafat Hukum

Pengertian, Metodologi, dan Objek Filsafat Hukum

Pengertian, Metodologi, dan Objek Filsafat Hukum

A. Pengertian Filsafat Hukum

Purnadi Purbasraka dan Soerjono Soekanto menuliskan “filsafat hukum ialah perenungan dan perumusan nilai-nilai, filsafat hukum pun mencakup penyerasian nilai-nilai contohnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakraban, dan antara kelanggengan konservatisme dengan pembaharuan”.Berdasarkan keterangan dari Muhadi berpendapat: “filsafat hukum ialah falsafah mengenai hukum, pandangan hidup tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam hingga ke akar-akarnya secara sistematis. 

Soedjono Dirdjosisworo menuliskan filsafat hukum ialah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara mengenai hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum. 

Van Apeldoorn menguraikan sebagai berikut: “filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan : apakah hukum itu? Ia menghendaki supaya kita beranggapan secara mendalam mengenai tanggapan anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebetulnya kita anggap mengenai hukum”.

E.Utrecht : “filsafat hukum menyerahkan jawaban atas pertanyaan laksana : apakah hukum tersebut sebenarnya? (persoalan : adanya dan destinasi hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya juga dibalas oleh ilmu hukum, namun juga untuk orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengalaman hanya menyaksikan hukum sebagai sutau gejal saja, yang menerima hukum sebagai sebuah “gegebenheit” belaka. 

Radbruch : Fisafat hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedang Langemeyer, menuliskan bahwa filsafat hukum ialah pembahasan secara filosofis mengenai hukum. 

Anthoni D’Amato: “Jurisprudensi atau filsafat hukum ialah acapkali dikonotasikan sebagai penelitian fundamental dari definisi hukum secara abstrak”. 

Theo Huijbers: filsafat hukum memiliki makna yang mendalam dimana adanya penetapan hukum untuk sebuah komunitas oleh pimpinan kelompok.

Bruse D.Fischer: Jurisprudensi ialah suatu studi mengenai filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin yang berarti kearifan (“prudencce”) berkaitan dengan hukum (“juris”) sampai-sampai secara tata bahasa berarti studi mengenai filsafat hukum”. 

Kari N. Llewellyn : kendala dalam menyerahkan kerangka dan konsep mengenai hukum ialah karena terlalu banyaknya perihal yang bersangkutan sedangkan satu sama lain salah satu perihal yang berhubungan ini sangat bertolak belakang sekali.

Filsafat hukum ialah cabang filsafat yang merundingkan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, kenapa dia terdapat dan kenapa orang mesti tunduk untuk hukum. Di samping membalas pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum pun membahas soal-soal kongkret tentang hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan sekian banyak  macam lembaga hukum.

Dapat disimpulkan bahwa Filsafat hukum ialah salah satu unsur dari filsafat yang membicarakan secara mendalam mengenai hukum dan yang berhubungan dengan hukum baik faedah maupun guna adanya hukum tersebut sendiri, yang lantas membicarakan secara konkrit mengenai filsafat hukum dimana terdapat relefansinya dengan etika dan moral dalam suatu tatanan masyarakat.

B. Metodologi Filsafat Hukum

Sebagaimana filsafat pada lazimnya yang memiliki keserupaan didalam metodologi begitu pun filsafat hukum pun mempunyai metodologi diantaranya merupakan:
1. Radikal, dengan kata lain berpikir hingga ke akar-akamya, sampai sampai pada esensi atau substansi yang dipikirkan.
2. Universal dengan kata lain pemikiran filsafat mencantol pengalaman umum manusia. Kekhususan beranggapan filsafat menurut keterangan dari Jaspers terfetak pada aspek keumumannya.
3. Konseptual, dengan kata lain adalahhasil generallsasi dan abstraksi empiris manusia. Misalnya : apakah kemerdekaan itu?
4. Koheren dan konsisten (runtut). Koheren dengan kata lain sesuai dengan kaidah-kaidah berpfikir logis. Konsisten dengan kata lain tidak berisi kontradiksi.
5. Sistematik, dengan kata lain pendapat kefilsafatan tersebut harus saling bersangkutan secara tertata dan terdapat adanya maksud atau destinasi tertentu.
6. Komprehensif, dengan kata lain menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan adalahusaha menyatakan alam semesta secara keseluruhan.
7. Bebas, dengan kata lain sampal batas-batas yang luas, pemikiran filsafat boleh disebutkan adalahhasil pemikiran yang bebas, yaitu bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan relijius.
8. Bertanggungjawab, dengan kata lain seseorang yang berfilsafat ialah orang yang beranggapan sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, sangat tidak terhadap hati nuraninya sendiri.

C. Objek Filsafat Hukum

Ada pendapat yang menuliskan bahwa filsafat hukum adalahbagian eksklusif dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum melulu mempelajari hukum secara khusus. Sehingga, hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan benang merah seperti ini sebenarnya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai sebuah filsafat yang eksklusif mempelajari hukum hanyalah sebuah pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan mengindikasikan hakekat dari filsafat hukum tersebut sendiri. Sebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai obyek dari filsafat hukum akan memprovokasi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Maka lantas jelaslah posisi filsafat hukum ialah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari esensi hukum. Dengan ucapan lain, filsafat hukum ialah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Sehingga sebab posisi filsafat hukum sebagai cabang dari filsafat maka tak ubahnya laksana filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, dan filsafat yang lain.

Oleh karena tersebut objek filsafat hukum ialah hukum, dan obyek itu dikaji secara mendalam sampai untuk inti atau dasarnya, yang dinamakan hakikat. Pertanyaan mengenai apa apa esensi hukum tersebut sekaligus adalahpertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut barangkali saja dapat dibalas oleh ilmu hukum, namun jawaban yang diserahkan ternyata serba tidak memuaskan. Berdasarkan keterangan dari Apeldorn, urusan itu tidak lain sebab ilmu hukum melulu memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum melulu melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat dicermati oleh pancaindra insan mengenai perbuatan-perbuatan insan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara tersebut pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum, luput dari pemantauan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum, tidak tergolong dunia fakta (sein), namun berada pada dunia nilai (sollen), sampai-sampai norma hukum bukan dunia penyelelidikan ilmu hukum. Hakikat hukum dapat diterangkan dengan teknik memberikan suatu pengertian tentang hukum. Sampai ketika ini menurut keterangan dari Apeldorn, sebagaimana dilansir dari Immanuel Kant, para berpengalaman hukum masih menggali tentang apa pengertian hukum. Definisi (batasan) mengenai hukum yang diajukan para berpengalaman hukum paling beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Pengertian, Metodologi, dan Objek Filsafat Hukum

Kumpulan Makalah
Kumpulan Makalah Updated at: 10/05/2017

0 komentar Pengertian, Metodologi, dan Objek Filsafat Hukum

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak