Home » » Pengertian Kepailitan dan Masalahnya

Pengertian Kepailitan dan Masalahnya

   
Pengertian Kepailitan dan Upaya Hukumnya

A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit ialah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa suasana berhenti menunaikan utang-utang debitur yang sudah jatuh tempo. Si pailit ialah debitur yang memiliki dua orang atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar satu atau lebih utangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih.

Pihak-pihak yang termasuk debitur atau seseorang yang dapat ditetapkan pailit ialah (zainal Asikin, 2001: 34):
1. Siapa saja/ masing-masing orang yang menjalankan perusahaan  atau tigak menjalankan perusahaan.
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koprasi,perusahaan Negara, dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia bisa  ditetapkan pailit bilamana orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya tersebut berada dalam suasana berhenti menunaikan utangnya, atau harta warisannya pada ketika meninggal dunia si pewaris tidak memadai untuk menunaikan utangnya.
4. Setiap perempuan bersuami (si istri )yang dengan tenaga sendiri mengerjakan suatu kegiatan tetap atau sebuah perusahaan atau memiliki kekayaan sendiri.

Seorang debitur hanya disebutkan pailit bilamana telah ditetapkan oleh pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengemukakan permohonan supaya seorang debitur disebutkan pailit merupakan:
1.  Debitur tersebut sendiri
2.  Para kreditur
3.  Jaksa penuntut umum

Permohonan dapat dikemukakan kepada panitera pengadilan Niaga pada pengadilan negeri. Pengadilan Niaga yang dimaksudkan ialah sebagai berikut. (pasal 2 UU No.4 Tahun 1998):
1.  Pengadilan dalam wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat status hukum debitur.
2. Jika debitur meninggalkan distrik Republik Indonesia, pengadilan Niaga ialah pengadilan dalam distrik hukum lokasi tinggal / status terakhirdari debitur.
3. Dalam urusan debitur ialah persero sebuah firma, pengadilan yang berwenang guna memeriksa ialah pengadilan Niaga dalam distrik hukumnya/kedudukan firma tersebut.
4.  Dalam urusan debitur tidak berkedudukan di dalam distrik Republik Indonesia, namun menjalankan profesi atau usahanya dalam distrik republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menyimpulkan perkara kepailitan ialah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat status kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
5. Dalam urusan debitur ialah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang menyimpulkan perkara kepailitan ialah pengadilan yang mencakup tempat status hukumnya sebagaimana tertuang dalam perkiraan dasar badan hukum tersebut.  

B. Tata teknik Permohonan Kepailitan

Permohonan kepailitan mesti dikemukakan secara tertulis oleh pemohon yang isinya antara beda :
a. Nama, tempat status perusahaan yang dimohonkan
b. Nama, tempat status pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas
c.  Nama, tempat status para kreditor
d.  Jumlah borongan utang
e.   Alasan pemohon

Selanjutnya, dalam pasal 6 UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan, sesudah menerima permohonan itu, mengerjakan pendaftaran dalam registernya dengan menyerahkan nomor pencatatan dan untuk pemohon diserahkan tanda bukti tertulis yang ditandatangani panitera.

Tanggal bukti penerimaan tersebut harus cocok dengan tanggal pencatatan permohonan. Dalam jangka masa-masa 1 x 24 jam, panitera mengucapkan permohonan kepailitan tersebut kepada ketua pengadilan guna dipelajari sekitar 2 x 24 jam untuk lantas oleh ketua pengadilan akan diputuskan hari persidangan.

Setelah hari persidangan ditetapkan, semua pihak (permohonan dan termohon) dipanggil guna menghadiri pengecekan kepailitan. Pemeriksaan mesti sudah dilaksanakan paling lambat dua puluh hari semenjak permohonan didaftarkan di kepaniteraan.

Dalam urusan pemanggilan semua pihak, pasal 8 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 menilai inilah ini :
1. Jika permohonan kepailitan dikemukakan debitur, pengadilan tidak mesti memanggil debitur dalam persidangan.
2. Sebaliknya andai permohonan dikemukakan oleh kreditor/ semua kreditor atau kejaksaan, debitur mesti dipanggil. Pemanggilan tersebut dilaksanakan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna menyerahkan kesempatan untuk debitur guna mempelajari permohonan kepailitan.

Selama permohonan pailit belum diputuskan oleh Pengadilan, masing-masing kreditor atau jaksa, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, Badan Pengawasan Pasar Modal atau Menteri Keuangan, yang mengemukakan permohonan dapat pun memohon untuk Pengadilan untuk:
1. Meletakkan sita garansi terhadap beberapa atau semua harta kekayaan debitur.
2. Menunjuk curator sementara, yang bertugas:
    a. Mengawasi pengelolaan usaha debitur
    b. Mengawasi pembayarankepada semua kreditur
    c. Mengawasi pengalihan atau pemakaian harta kekayaan debitur.

Apabila dalam pengecekan terbukti bahwa debitur berada dalam suasana berhenti membayar, hakim bakal menjatuhkan putusan kepailitan untuk debitur. Putusan atau penetapan kepailitan mesti telah dikeluarkan atau dibacakan paling lambat tiga puluh hari semenjak tanggal pendaftaraan permohonan kepailitan, dan putusan ini mesti dibacakan dalam siding tersingkap untuk umum.

Setelah keputusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka masa-masa dua hari mesti mengumumkan dengan surat dinas terdaftar atau melewati kurir mengenai putusan tersebut beserta salinannya, kepada:
a.      Debitur yang ditetapkan pailit
b.      Pihak yang mengemukakan permohonan pengakuan pailit
c.      Curator serta Hakim Pengawas

Di samping itu, dalam urusan penetapan (putusan) sudah dikeluarkan, dalam jangka waktu sangat lambat lima hari semenjak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan, curator memberitahukan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang diputuskan oleh Hakim Pengawas. Dalam pengumuman tersebut harus diajukan hal-hal yang menyangkut:
a.      Ikhtisar putusan kepailitan
b.      Identitas, pekerjaan, dan alamat debitur
c.       Identitas, pekerjaan, dan alamat anggota sedangkan kreditur (apabila sudah ditunjuk)
d.      Tempat dan masa-masa penyelenggaraan rapat kesatu kreditur
e.      Identitas Hakim Pengawas

Di samping itu, Panitera Pengadilan wajib mengadakan suatu susunan umum untuk menulis setiap perkara kepailitan, yang secara berurutan mesti memuat:
a.      Ikhtisar putusan pailit atau pembatalan pailit
b.      Isi singkat perdamaian dan pengesahannya
c.       Pembatalan perdamaian
d.      Jumlah pembagian dalam pemberesan
e.      Pencabutan kepailitan dan
f.        Rehabilitasi, dengan menyinggung tanggalnya masing-masing

Dalam putusan pengakuan kepailitan, di samping dapat memutuskan debitur dalam suasana pailit, hakim pun dapat memutuskan curator tetap dan Pengawas sepanjang diminta oleh debitur atau kreditor. Akan tetapi, bilamana debitur atau kreditor tidak meminta, Balai Harta Peninggalan (BHP) beraksi selaku curator.

C. Upaya Hukum terhadap Putusan Kepailitan

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, upaya hukum yang bisa dilakukan berkaitan dengan adanya putusan atas permohonan pengakuan pailit ialah “kasasi” dan “peninjauan kembali”.
Prosedur Kasasi yang bisa dilakukan ialah sebagai berikut:

a. Pemohon mengemukakan permohonan kasasi dalam jangka masa-masa delapan hari terhitung semenjak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diputuskan dengan mendaftarkannya ke panitera pengadilan yang telah memutuskan putusan pailit iu, dan untuk pemohon diserahkan tanda terima permohonan kasasi oleh panitera. Dan pemohon kasasi mesti menyampaikan kenangan kasasinya untuk panitera pada ketika permohonan kasasinya didaftarkan.

b. Dalam masa-masa dua hari, panitera wajib mengantarkan permohonan kasasi beserta kenangan kasasi tersebut kepada termohon kasasi

c. Termohon kasasi dalam waktu sangat lambat tujuh hari wajib mengucapkan kontra kenangan kasasinya untuk panitera.

d. Dalam waktu sangat lambat empat belas hari panitera wajib mengucapkan permohonan kasasi dan kontra kenangan kasasi ke Mahkamah Agung melewati Panitera Mahkamah.

e. Mahkamah Agung sangat lambat dua hari terhitung semenjak tanggal permohonan kasasi tersebut diterima mempelajari permohonan tersebut, lantas menetapkan hari siding.

f. Siding permohonan kasasi dilaksanakan paling lambat dua puluh hari semenjak permohonan kasasi didaftarkan

g. Putusan permohonan kasasi tersebut harus sudah diputuskan paling lambat tiga puluh hari semenjak permohonan kasasi didaftarkan, dan keputusankan itu dibacakan dalam siding tersingkap untuk umum.

h. Dalam masa-masa dua hari duplikat Putusan Mahkamah Agung yang memuat secara menyeluruh pertimbangan hukum yang mendasari putusan wajib dikatakan kepada Panitera Pengadilan Niaga, pemohon, termohon, curator, dan Hakim Pengawas.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Pengertian Kepailitan dan Masalahnya

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 10/02/2017

0 komentar Pengertian Kepailitan dan Masalahnya

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak