Skip to main content

Pengertian Hukum dan Macam-Macamnya

Hukum adalah sistem yang paling penting dalam pelaksanaan sumber daya kelembagaan. Tidak adanya definisi hukum jelas merupakan halangan bagi mereka yang baru saja ingin belajar ilmu hukum. Tentu saja, itu memerlukan pemahaman awal atau pengertian umum hukum sebelum mulai belajar apa hukum adalah semua tentang. Bagi masyarakat, pengertian hukum tidak begitu penting. Lebih penting lagi penegakan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Pengertian Hukum Secara Umum

Hukum adalah sistem buatan manusia untuk membatasi perilaku manusia sehingga perilaku manusia dapat dikendalikan. Hukum adalah aspek terpenting dalam melaksanakan rantai daya institusional. Hukum memiliki kewajiban untuk memastikan kepastian hukum dalam masyarakat. 
Baca Juga : Jenis-Jenis Lembaga Peradilan di Indonesia
Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak atas pembelaan dalam hukum sehingga dapat dipahami bahwa hukum tertulis atau tidak tertulis aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan orang dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
Arti dari hukum dalah salah satu norma dalam masyarakat. Pelanggaran norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Pengertian hukum sangat beragam, jadi kita harus tahu apa pengertian hukum dari sudut pandang yang berbeda.

Pengertian Hukum Menurut Ahli

Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian hukum dari sudut pandang mereka masing-masing. Berikut pengertian hukum berdasarkan pendapat ahli. 
Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat aturan yang terorganisir dengan baik dan terorganisir dan mengikat hakim dan masyarakat.
Immanuel Kant mengartikan hukum adalah seluruh kondisi di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari satu orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan mematuhi hukum kebebasan.
Hukum menurut Achmad Ali adalah seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui oleh pemerintah, Apakah terkandung dalam aturan tertulis atau tidak terikat, terikat dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat, dan dengan sanksi aturan norma.
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan pengertian hukum sebagai seluruh aturan dan semua prinsip yang mengatur Asosiasi hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencakup berbagai lembaga dan proses dalam rangka mewujudkan aturan aturan sebagai realitas dalam masyarakat.
Menurut Borst, pengertian hukum adalah seluruh aturan perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dimana Pelaksanaan dapat dikenakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.
M. Meyers mengartikan hukum sebagai aturan yang mengandung pertimbangan moral. Hukum ini ditujukan untuk perilaku manusia dalam masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
Pengertian hukum menurut S.M. Amin bahwa Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuannya adalah untuk melakukan ketertiban dalam perkumpulan manusia dalam masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan dipertahankan dan dipelihara.
Drs. E. Utrecht, S.H. Menyatakan bahwa pengertian hukum adalah seperangkat peraturan di mana ia berisi perintah dan larangan, yang mengatur urutan kehidupan dalam masyarakat dan harus dipatunkan oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran pedoman hidup dapat menyebabkan tindakan dari pemerintah negara atau lembaga pendidikan.
Pengertian hukum menurut Sunaryati Hatono yaitu bahwa hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dalam kaitannya dengan manusia lain, dengan kata lain hukum adalah untuk mengatur berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Soerso, pengertian hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik komando dan larangan yang dipaksa untuk memaksakan sanksi hukuman bagi pelanggar.
Tullius Cicerco, mendefinisikan hukum sebagai alasan tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam setiap manusia untuk menegakkan segala sesuatu yang dapat dilakukan dan tidak harus dilakukan.
Definisi hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja yaitu seluruh aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan perilaku dalam Association of Life. Mereka yang melanggar hukum akan dikenakan denda, denda, kurungan, penjara atau sanksi lainnya.
Pengertian hukum menurut pandangan Aristoteles, bahwa hukum hanyalah kumpulan aturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat. Dimana undang-Undanglah mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang yang bersalah atau pelanggar hukum.

Macam-Macam Hukum

Untuk memahami hukum lebih jauh, maka perlu diketahui macam-macam hukum itu sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut dijelaskan secara lengkap macam-macam hukum yaitu: 

a. Hukum Berdasarkan Sumber

Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi lima macam yaitu: 
  • Undang-Undang, yaitu hukum adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan.
  • Kebiasaan, adalah hukum yang terletak pada aturan kebiasaan masyarakat.
  • Perjanjian, adalah hukum yang ditetapkan oleh negara dalam Perjanjian Interstate. Perjanjian ini biasanya mencakup wilayah politik dan ekonomi.
  • Yurisprudensi, adalah hukum yang dibentuk oleh pengadilan hakim. Keputusan hakim itu kemudian dibuat referensi oleh hakim di sebelah berikutnya untuk memutuskan sesuatu.
  • Hukum ilmu pengetahuan, adalah hukum yang pada dasarnya ilmu hukum yang ditemukan dalam pandangan para ahli Taurat terkenal dan berpengaruh.

b. Hukum Berdasarkan Bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 
Baca Juga : Pengertian dan Metodologi Filsafat Hukum

1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dimasukkan ke dalam berbagai hukum dan peraturan. Hukum tertulis ada dua jenis, antara lain, sebagai berikut:
  1. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUHP atau hukum pidana. Kodifikasi adalah pembukuan bahan hukum yang serupa secara sistematis dan lengkap dalam sebuah kitab hukum.
  2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasi misalnya hukum perkotaan.

2. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis tidak terkandung dalam dokumen, tetapi diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Dalam praktek negara, hukum tidak tertulis disebut Konvensi. Contoh: pidato Presiden setiap 17 Agustus di depan DPR.

c. Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya

Menurut tempat berlakunya,  hukum dibagi menjadi tiga macam yaitu:
  1. Hukum nasional, hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara.
  2. Hukum internasional, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum di dunia internasional.
  3. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara luar.

d. Hukum Berdasarkan Masa Berlakunya

Hukum menurut masa berlakunya, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 
  1. Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang untuk masyarakat tertentu di wilayah tertentu.
  2. Pra Konstitendum Ius, yaitu hukum yang diharapkan dapat berjaya di masa.
  3. Hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana di setiap saat dan kepada semua bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengakui tenggat waktu tetapi berlaku selamanya  kepada siapa pun di semua tempat. 

e. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua secara umum, yaitu: 

1. Hukum materil

Hukum materil yaitu hukum yang memuat aturan yang mengatur kepentingan dan hubungan dari perintah dan larangan yang nyata. Contoh:
  1. Hukum pidana
  2. Hukum perdata
  3. Hukum perdagangan

2. Hukum formil

Hukum formil yaitu hukum yang berisi aturan yang mengatur bagaimana menerapkan dan memelihara hukum bahan atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-gmn mengirimkan sesuatu pengadilan dan bagaimana cara-gmn hakim memberikan putusan. Contoh:
  1. Hukum acara pidana
  2. Hukum program perdata
  3. Hukum dari acara peradilan administrasi negara

f. Hukum Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu :


1. Hukum Yang Memaksa

Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam hal apapun harus dan memiliki keharusan mutlak. Misalnya dalam kasus pidana, seorang pencuri tertangkap karena sedang membongkar jendela rumah orangtuanya di malam hari. Kemudian diproses untuk diserahkan ke pengadilan, kemudian terputus. Meskipun orangtuanya tidak membantah anaknya mencuri, mereka bahkan tidak harus dibawa ke pengadilan, tetapi hukum diperlukan untuk masalah diproses.
Baca Juga : Pengertian Filsafat Hukum dan Objek Kajiannya

2. Hukum Yang Mengatur 

Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan jika para pihak yang bersangkutan telah membuat aturan mereka sendiri dalam sebuah perjanjian. Biasanya dilakukan dalam kasus perdata.

g. Hukum Berdasarkan Isinya

Jenis hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua yaitu:


1. Hukum Privat

Hukum privat ayaitu hukum yang mengatur pergaulan antara setiap orang terkait kepentingannya masing-masing. Termasuk hukum privat adalah hukum perdata, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan interpersonal, dengan penekanan pada kepentingan individu. Hukum privat meliputi:
  • Hukum individu adalah hukum yang berisi aturan manusia sebagai subyek hukum dan tentang keterampilan untuk memiliki hak dan bertindak sendiri menjalankan haknya.
  • Hukum keluarga adalah hukum yang memuat aturan pernikahan dan hubungan dalam hukum kekayaan antara suami dan istri, mengenai hubungan orang tua, anak, tahanan, dan pengampunan.
  • Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinegosiasikan dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak yang berlaku untuk seseorang atau pihak tertentu.
  • Hukum warisan adalah hukum yang mengatur milik seseorang yang telah ditinggikan.
  • Hukum perdagangan yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen dalam membeli dan menjual barang dan jasa.

2. Hukum Publik 

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan peralatan atau hubungan antara negara dan perorangan. Hukum publik terdiri dari:
  • Hukum konstitusional, adalah hukum yang mengatur bentuk dan ketertiban pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara peralatan negara satu sama lain dan hubungan antara negara dengan bagian negara itu sendiri.
  • Hukum administrasi Negara, yang mengatur sarana untuk melaksanakan tugas kekuasaan peralatan negara.
  • Hukum internasional, yang mencakup hukum perdata internasional dan hukum publik internasional.
  • Hukum pidana, adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan memberikan pidana kepada yang melanggar dan mengatur cara-cara pengajuan masalah ke pengadilan.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar