Home » » Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

B. Hubungan Agama dan Negara

Perhelatan yang tidak habis-habis dan tak kenal  ujung pangkalnya sampai sekarang, yaitu seputar perdebatan hubungan antara agama dan negara. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dimana pertautan agama dan negara dengan segala perbedaan dan perdebatannya sulit untuk dipertemukan. Karena itu, perdebatan ini setidaknya terpolarisasi dalam dua gerbong pemikiran.

Pertama, kelompok sekularisme. Kelompok ini berpandangan bahwa agama dan negara sama sekali tidak ada saling keterpautannya. Negara secara keseluruhan adalah masalah duniawi yang menjadi kewenangan manusia dengan akal budi  (hawa nafsu)-nya. Tidak boleh ada satu butir ajaran agama yang intervensi perihal bagaimana masyarakat manusia mengatur negara, karena akan kemungkinan terjadi adalah politisasi agama untuk kepentingan politik sesaat.

Kedua, kelompok teosentris (fundamentalism). Kelompok ini bersikeras bahwa tidak ada satu ruang kehidupan pun di dunia ini, termasuk negara, yang boleh lepas dari kendali agama. Di sinilah sebenarnya ruang untuk meletakkan dengan sebaik-baiknya  agar dapat diketahui dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan  negara dan agama dalam hubungan antar keduanya.

Menurut Masdar F. Masudi yang mempertanyakan, apakah yang dimaksud dengan negara adalah bangunan kelembagaannya?; atau sistem nilai yang menjadi ruh dan jiwanya, yang menjadi acuan gerak dan langkahnya?. Demikian pula, apakah yang dimaksud dengan agama di sini; apakah ajaran moral transendennya, ataukah pranata kelembagaan dan keorganisasiannya? Tanpa kejelasan hal ini, maka  jawaban yang diberikan pun bisa salah alamat.

Lebih jauh Masdar katakan jika yang dimaksud dengan negara adalah bangunan kelembagannya serta bagaimana negara diselenggarakan, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mampu dan layak untuk menjawabnya. Akan tetapi lain halnya, jika yang dimaksud dengan konsep negara adalah prinsip-prinsip etik dan moral yang menjadi acuan orientasinya (untuk apa negara didirikan dan dibela, bagi kepentingan siapa, dan dengan prinsip etika yang bagaimana). Jika hal ini yang dimaksud, Masdar meyakini bahwa agama (baca: Islam) memiliki kepentingan untuk menjawabnya.

Memang sangat filosofis apa yang dikatakan oleh Masdar di atas, hal itu diungkapkan dengan mengangkat contoh kasus tentang zakat dan pajak yang dikontekstualisasikan dengan menitik beratkan pada relasi dan peranan agama dan negara. Tentu disadari bahwa tesis  tersebut merupakan satu sisi dari sekian banyak nilai dan ajaran agama yang dapat diangkat dan dikontekstualisasikan dengan menyandingkan negara  sebagai patner atau bagian yang dapat menyatu dengan agama. Namun demikian, hal itu dapat dilakukan kalau relasi agama dan negara dipahami sebagaimana  dimaksud oleh Masdar.

Jika dianalisis lebih jauh lagi Masdar meletakkan agama dan negara dalam satu kesatuan utuh, artinya keduanya (agama dan negara) sangat jelas hubungan horisontalnya dan saling membutuhkan. Meskipun Masdar dalam kasus ini  tidak menyatakan dengan jelas hubungan langsung antara agama dan negara.

Amat banyak dalam catatan sejarah tentang pergumulan antara agama dan negara yang tidak mendapatkan jalan keluar (solution) atau sulit menemukan titik persamaan. Semuanya masih dalam perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli untuk menegaskan boleh tidaknya agama dan negara dipisahkan. Namun demikian, di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat.

Menurut Hussein Muhammad, negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan  masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hal yang sama  juga diungkapkan oleh Kaelani, menurutnya negara merupakan  suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.

Jadi kalau disadari bahwa sesungguhnya manusia itu selain sebagai warga negara juga sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Di sini sangat jelas diungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebebasan untuk  memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya, menjalankan apa yang dianggap baik dan berguna bagi masyarakat sosialnya. Memahami nilai atau etika kemasyarakatan.

Sedangkan sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepadaNya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Menjalankan apa yang telah digariskan oleh agama lalu dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, memahami ajaran agama dengan baik dan konsekuen.

Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara. Berdasarkan  uraian tersebut segera dipahami pula bahwa sesungguhnya konsep hubungan agama dan negara sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Ajaran agama  yang diyakini manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia, khususnya dalam menggali kebijakan permanen terhadap sebuah negara.                                  

C. Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Secara umum, keterkaitan antara agama dan negara di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya khas Islam. Bahkan, menurut Azyumardi Azra perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. Membicarakan   tentang hubungan agama dan negara  dalam pemikiran Islam agaknya sulit untuk tidak dikaitkan dengan pandangan para tokoh (muslim atau non-muslim) dan  cendekiawan Islam sebagai acuan dan perbandingan. Sebab  hampir dipastikan bahwa masing-masing pandangan mereka dijadikan rujukan dalam melegalisasikan sebuah pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara, meskipun di antara mereka mempunyai pandangan yang berbeda melihat hubungan tersebut.

Pada kenyataannya, jika seseorang memandang dunia atau negara Islam sekarang ini, maka terdapat tiga arah atau model dalam hubungan antara agama dengan negara yaitu: Islam. Sekular, Muslim. Dengan ketiga pandangan tersebut akan memudahkan untuk mengklasifikasi pandangan para tokoh dan cendekiawan muslim berikutnya dalam memandang hubungan agama dan negara dalam persfektif Islam.

Menurut Nurcholis Madjid, pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengensankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua,  sepanjang sejarah hubungan antara kaum muslim dan non- muslim barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan.

Adapun hubungan agama dan negara dalam pemikiran Islam, dapat ditemukan dalam pandangan Munawir Sjadzali, menurutnya ada tiga aliran yang menanggapi hal tersebut. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, begitu pula sebaliknya.

Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus  mengembangkan dan melaksanakan  nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.

Selain itu, Hussein Muhammad juga menyebutkan bahwa dalam pemikiran Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Model pertama, ia sebut hubungan integralistik, dan kedua, ia sebut hubungan simbiosis-mutualistik.  Adapun hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara.

Sedangkan hubungan simbiosis-mutualistik, beliau (Hussein Muhammad) menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Agama harus dijalankan dengan baik, dan hal itu dapat terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara.

Konsep yang dikemukakan oleh Hussein Muhammad sangat tegas menetapkan  korelasi langsung antara agama dan negara  yang tidak mungkin dipisahkan (integral). Sepintas kalau diperhatikan sulit membedakan antara kedua pandangannya ini, sebab keduanya (agama dan negara) saling membutuhkan dan tidak akan mungkin berjalan atau tercipta suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik tanpa keduanya menyatu dalam satu kesatuan.

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Ibnu Taimiyah, menurutnya tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama  berada dalam bahaya. Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Teori seperti ini juga dikemukakan oleh pemikir politik Islam lainnya, seperti Al-Mawardi.Dalam buku teori politiknya yang amat terkenal, beliau mengungkapkan bahwa negara dibangun untuk menggantikan tugas kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Bagi Al-Mawardi, kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara.

Sementara itu, Al-Ghazali dalam bukunya al-Iqtishad fi al-I’tiqad, mengatakan bahwa agama dan negara  adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar, dan penguasa atau kekuasaan negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Lebih lanjut Al-Ghazali menyimpulkan bahwa sultan (pemimpin negara atau kekuasaan) adalah keniscayaan dalam sistem kehidupan dunia, dan sistem kehidupan dunia adalah keniscayaan dalam sistem agama. Selanjutnya sistem agama adalah keharusan mutlak dalam mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah maksud para nabi diutus Tuhan. Maka adanya pemimpin negara merupakan keharusan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Keragaman pandangan para tokoh dan cendikiwan inilah merupakan suatu khasanah keilmuan dalam Islam yang dapat diapresiasikan sebagai pemikiran Islam (klasik/modern) khususnya berbicara tentang hubungan agama dan negara, Apalagi keragaman itu telah dibuktikan dalam dunia Islam dan menjadi sebuah corak tersendiri dalam mengenal konsepsi Islam tentang hubungan agama dan negara.

Disadari bahwa agak sulit menemukan sebuah teori yang baku dan permanen yang bisa dianggap refresentasi pemikiran Islam dalam melihat hubungan agama dan negara. Sebab selain wacana yang dikembangkan tidak mengalami perubahan makna secara substansial, juga  apa yang telah diuraikan di atas, merupakan wacana yang diasumsikan selalu bergeliat untuk setiap zaman.

Namun demikian, polarisasi yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh dan cendikiawan di atas, khususnya pandangan mereka  terhadap hubungan agama dan negara, lalu kemudian diarahkan untuk melihat format atau contoh  yang telah dilakukan oleh nabi dengan negara Madinah. Maka nampak bahwa  hampir tidak ada yang dapat menyangsikan terlepas pro dan kontra terhadap negara Madinah kalau dikatakan bahwa hubungan agama dan negara dalam pemikiran Islam dapat dijumpai dalam sejarah keteladanan Nabi Muhammad saw. sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan kata Nurcholis Madjid, dari nama yang dipilih oleh Nabi saw. bagi kota hijrahnya  itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara.


Daftar Pustaka

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut: Dar el-Fikr, t.th.
Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Iqtishad fi al-I’tiqad, Beirut: Dar el-Fikr, t.th
Al-Raziq, Ali Abd. al-Islam wa Ushul al-Hukm, Cet. III; Mesir: Syarikah Musahamah Misriyyah, 1925.
Anshari, Endang Saefuddin. Ilmu, Filsafat, dan Agama, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
A. Ubaidillah. et al, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
Budhy Munawar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, dalam Nurcholish Madjid, Agama Dan Negara Dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni, Cet.II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality, yang diterjemahkan oleh Alwiyah Abdurrahman dan MISSI dengan judul  “Ancaman Islam Mitos Atau Realitas, Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington”,Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.
Jamilah, Maryam. Islam and Modernism, diterjemahkan oleh A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni dengan  judul “Islam dan Modernisme”, Surabaya: usaha Nasional, 1995.
Kaelani, Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan, Cet.I; Yogyakarta: Paradigma, 1999.
Muhammad, Hussein. Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik,  dalam Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, Yogyakarta: LKIS, 2000.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1979.
________.Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Sjadzali. Munawir, Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
Syalaby, Ahmad. al-Mujtama’ al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Muchtar Yahya dengan judul Masyarakat Islam , Surabaya: Ahmad Nubhan, 1957.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II; Jakarta, 1989.
Wahid, Abdurrahman. Membangun Demokrasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.th.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Zainuddin, A. Rahman. Kekuasaan Dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Kumpulan Makalah
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017

0 komentar Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak