Skip to main content

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

A. Definisi Kompilasi Hukum Islam

Istilah "kompilasi" diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata compilare yang artinya mengumpulkan bersama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi kompilasi dalam bahasa Inggris atau compilatie dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menjadi "kompilasi", yang berarti terjemahan langsung dari dua kata ini. Dalam Kamus Inggris-Indonesia, kompilasi berarti komposisi dan kutipan dari buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata compilatie diterjemahkan ke dalam kompilasi dengan makna kumpulan esai lain.
Berdasarkan pengertian ini, dapat dilihat bahwa dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan pada masalah tertentu. Sedangkan definisi kompilasi dalam hal hukum adalah buku hukum atau buku koleksi yang berisi uraian atau materi hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.
Pemahaman Kompilasi Hukum Islam adalah ringkasan dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai buku yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diproses dan dikembangkan dan disusun menjadi satu set.
Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang ditulis dan diatur secara teratur. KHI bukan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun itu tertulis, bukan hukum, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan sebagainya. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pengumpulan materi hukum sebagai pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama.

B. Latar Belakang Kompilasi Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penyusunan Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07 / KMA / 1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Proyek Pengembangan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.
Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia sejauh ini. Menurut M. Ali Ali, dalam membahas hukum Islam di Indonesia, fokusnya akan pada posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan bagian dari ajaran dan kepercayaan Islam dan berada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan unsur dalam perkembangan mereka dan pengembangan.
Hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya sampai sekarang adalah hukum fiqh yang ditafsirkan pada abad kedua Hijrah dan beberapa abad sesudahnya. Buku-buku klasik di bidang fiqh masih berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Studi pada umumnya sebagian besar difokuskan pada masalah ibadah dan al-syakh¡iyyah. Studi tidak banyak diarahkan pada muamalah fiqh. Ini membuat hukum Islam terlihat sangat kaku dalam menangani masalah saat ini. Masalah yang dihadapi tidak hanya dalam bentuk perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuk.
Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dimunculkan. Satu pihak ingin berpegang pada tradisi interpretasi ulama mujtahid sebelumnya, sementara pihak lain menawarkan bahwa berpegang pada interpretasi lama tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Interpretasi ini harus diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk alasan ini, ijtihad perlu didorong.
Kompilasi hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar bagi Muslim Indonesia di pemerintahan Orde Baru. Muslim di Indonesia akan memiliki pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua Muslim Indonesia. Dengan ini, diharapkan tidak akan ada kebingungan dalam keputusan Pengadilan Agama dan penyebab sebenarnya yang disebabkan oleh masalah fiqh dapat diakhiri. Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang diadakannya kompilasi adalah karena adanya kebingungan keputusan dan perbedaan pendapat yang tajam tentang masalah hukum Islam.
Lebih lanjut, M.Yahya Harahap menambahkan bahwa kecenderungan kecenderungan memprioritaskan fatwa atau interpretasi ulama dalam membangun dan menerapkan hukum adalah salah satu alasan untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Pengadilan Agama, secara umum, menjadikan buku fikih sebagai dasar hukum. Awalnya buku-buku ini adalah studi sastra tentang yurisprudensi Islam, para hakim Pengadilan Agama telah menjadikannya "buku hukum" (undang-undang).
Dengan demikian, tidak adanya undang-undang yang dirumuskan secara sistematis sebagai dasar referensi absolut atau hukum Islam di Indonesia, secara umum, juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

C. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya menyusun Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari upaya dalam konteks menemukan pola fikih yang khas Indonesia. Proses ini adalah serangkaian yang berlangsung sejak 1985. Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Indonesia, Munawir Syadzali pada Februari 1985 sebelum mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Gagasan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah dua setengah tahun beroperasi Mahkamah Agung (MA) mendorong bidang teknis peradilan Pengadilan Agama. Tugas pedoman ini didasarkan pada UU No. 14 tahun 1970 yang menetapkan bahwa pengaturan personel, keuangan, dan organisasi pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 1970, implementasinya di Pengadilan Agama dilaksanakan pada tahun 1982 setelah Keputusan Bersama (SKB) ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Menteri Agama. Berdasarkan hal ini, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang muncul sekitar tahun 1985.
Menurut Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pemimpin umum dari proyek tersebut adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Agama Mahkamah Agung Urusan Lingkungan dibantu oleh dua wakil pemimpin umum, HRDjoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Yudisial Hukum Perdata Umum Mahkamah Agung tidak tertulis dan H. Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pengembangan Kelembagaan Islam Kementerian Agama.
Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditetapkan bahwa tugas utama dari proyek ini adalah untuk melakukan upaya mengembangkan hukum Islam melalui yurisprudensi melalui kompilasi hukum. Tujuannya adalah untuk mempelajari buku-buku yang digunakan sebagai dasar untuk keputusan hakim yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia terhadap hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas-tugas dasar ini, proyek membangun hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan oleh:
1. pengumpulan data dengan melakukan studi / studi buku
2. wawancara dengan para ulama
3. bengkel hasil studi / studi buku dan wawancara perlu disebarluaskan
4. studi banding untuk mendapatkan sistem / norma / seminar hukum satu sama lain dengan membandingkan.
Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum hukum di Pengadilan Agama. Dengan demikian, tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk merumuskan hukum materiil untuk Pengadilan Agama, dengan bidang usaha sebagai berikut:
a. studi buku-buku fiqh;
b. wawancara dengan para sarjana;
c. yurisprudensi Pengadilan Agama;
d. studi perbandingan hukum dengan negara lain;
5. lokakarya / seminar tentang matriks hukum untuk Pengadilan Agama.
Pada tahun 1989, pemerintah mengumumkan diberlakukannya UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hukum ini memiliki pengaruh besar pada proses penyelesaian kompilasi Hukum Islam. UU No.7 tahun 1989 mengatur hukum formal yang akan digunakan di lingkungan Pengadilan Agama. Hukum formal dalam teori adalah untuk melayani hukum material. Namun, tidak jelas hukum material apa yang digunakan untuk Pengadilan Agama. Maka dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan merujuk pada lahirnya hukum material, yaitu Kompilasi Hukum Islam.
Dorongan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Namun, ada perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mengakomodasi kompilasi. Idealnya, harus dinyatakan dalam satu undang-undang, tetapi untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu lama. Ada juga keinginan untuk memasukkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

D. Posisi Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam arti sebagai dasar hukum bagi keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:
1. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, warisan, perwakilan oleh badan-badan pemerintah dan orang yang membutuhkannya;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991;
3. Surat Edaran Direktur Pengembangan Dewan Kehakiman Islam atas nama Direktur Jenderal Pengembangan Institusi Islam pada 22 Juli 1991 No.3694 / EV / HK.003 / AZ / 91 ditujukan kepada Ketua Tinggi Agama Pengadilan dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mengenai distribusi Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Berdasarkan dasar hukum atau dasar kompilasi, dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini memiliki posisi sebagai pedoman dalam arti bahwa itu adalah pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan kasus. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berkewajiban untuk menerapkan ketentuan yang diuraikan dalam kompilasi, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar untuk mengembangkan dan menyelesaikannya melalui yurisprudensi yang mereka buat.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan penyusunannya, yaitu:
a. Merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret
b. Untuk digunakan sebagai dasar untuk penerapan hukum Islam dalam Pengadilan Agama
c. Kompilasi, dengan perspektif nasional yang akan diperlakukan untuk seluruh komunitas Muslim Indonesia
d. Pembentukan penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam asosiasi masyarakat Islam.

Referensi
Gus Dur. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademisi Pressindo, 1992.
Ali, M. Daud. Prinsip Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
Amal, Taufiq Adnan. Islam dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1990.
Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Star Moon, 1975.
Attamimi, Hamid S. Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, di Amrullah Ahmad. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Harahap, M.Yahya. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Perpustakaan Kartini, 1990.
Husaini, Ahmad. Sistem Pengembangan Komunitas Islam. Bandung: Pembaca, 1983.
Saekan dan Erniati Effendi. Sejarah Kompilasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola, 1997.
Tono, Sidik dan Dadan Muttaqin. Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Prosedur Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Wojowasito dan W.J.S. Poerwadareminta. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia. Jakarta: Hasta, 1982.
Wojowasito. Kamus Umum Belanda-Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1981.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar