Skip to main content

Larangan Perkawinan Sesusuan Dalam Islam

Larangan Perkawinan Sesusuan Dalam Islam

A. Dasar Hukum Perkawinan Sesusuan

Yang menjadi dasar hukum untuk pelarangan pernikahan karena hubungan yang saling terkait sebagaimana ditentukan oleh para ahli fiqh adalah QS al-Nis '(4): 23 yang berbunyi:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.

Terjemahan:
Dilarang dari Anda (menikahi) ibu Anda; putri Anda; saudara dan saudarimu, saudara dan saudari ayahmu; saudara perempuan ibumu; putri saudara-saudarimu; anak perempuan saudara perempuanmu; ibu Anda yang menyusui Anda; saudara perempuan; ibu mertua istri Anda; anak-anak istri Anda yang berada dalam pengasuhan Anda terhadap istri yang telah Anda campur tangani, tetapi jika Anda tidak mengganggu istri Anda (dan telah menceraikan Anda), maka Anda tidak berdosa; (dan dilarang bagimu) istri anak kandungmu (menantu); dan mempertemukan (menikah) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lalu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Terlepas dari ayat di atas, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan larangan menikahi saudara kandung, yaitu:
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة (رواه مسلم وأود).
Berarti:
Dari ‘isyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah. mengatakan: "Sesungguhnya, Allah melarang hubungan seksual, seperti yang dilarang untuk kerabat darah" (HR Muslim dan Ab D ± wd).

Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi yang disebutkan di atas, para ulama fiqh sepakat untuk menetapkan bahwa larangan pernikahan yang disebabkan oleh kekerabatan, berlaku juga untuk hubungan buatan.

B. Wanita yang Haram Dikahi

Jika Anda memutuskan hubungan yang tidak pantas untuk dinikahi, Anda dapat mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Ibu Susuan
Yang dimaksud ibu menyusui adalah ibu yang menyusui anak. Jadi, seorang wanita yang menyusui anak laki-laki dipandang sebagai ibu dari anak yang disusui, dan oleh karena itu dilarang bagi mereka untuk menikah.
2. Nenek Susuan
Yang dimaksud oleh seorang nenek adalah seorang ibu yang telah menyusui atau seorang ibu dari seorang ibu menyusui. Suami dari ibu menyusui dianggap sebagai ayah dari anak yang menyusui. Karena itu, haram bagi mereka untuk menikah.
3. Bibi Susuan
Bibi menyusui yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ibu menyusui atau saudara perempuan dari suami yang menyusui. Saudara perempuan dari suami yang menyusui dianggap sebagai bibi dari ayah oleh anak-anak yang menyusui, dan oleh karena itu mereka dilarang menikah.
4. Kemanakan Susuan
Yang dimaksud dengan susu kemanakan adalah anak perempuan dari susunya. Larangan pernikahan di sini disebabkan oleh pandangan bahwa penggunaan susu sama dengan kemanakan itu sendiri.
5. Saudara Susuan
Saudara kandung ilegal menikah karena dianggap memiliki posisi yang sama dengan saudara kandung, saudara kandung, atau saudara kandung.
6. Cucu Susuan
Cucu ibu menyusui dilarang untuk menikah, karena status mereka sama dengan anak-anak saudara perempuan mereka atau anak-anak saudara laki-laki mereka.

Pasal 39 KHI memuat aturan tentang larangan menikah dalam tiga cara, yaitu:
(1) karena ikatan nasab
(2) karena ikatan keluarga dengan Semenda
(3) karena saling terkait
Dalam kasus terakhir, larangan menikah meliputi:
Sebuah. dengan wanita yang menyusui dan sebagainya dalam garis lurus ke atas.
b. dengan seorang wanita seusiamu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
c. dengan seorang wanita dari jenis saudara perempuanmu, dan dari saudara perempuannya ke bawah.
d. dengan seorang wanita menyusui, bibi dan nenek bibi ke atas.
e. dengan anak-anak yang disusui oleh istri dan anak mereka.
Jika kita memperhatikan larangan pernikahan karena hubungan antara hal-hal yang terkandung dalam KHI sebagaimana disebutkan di atas, itu tidak berbeda dari hal yang sama sesuai dengan ketentuan Fikih Islam. Tentu saja ini karena referensi utama dalam persiapan KHI berasal dari buku-buku fikih yang ditulis oleh para cendekiawan dari berbagai sekolah.

C. Masalah Larangan Pernikahan 

Jika kita melihat lebih jauh ke dalam ketentuan pasal 39 KHI di atas, itu hanya berisi ketentuan tentang larangan pernikahan karena saling terkait, tetapi tidak merinci lebih lanjut tentang frekuensi atau jumlah ASI, karakteristik ASI, dan usia anak yang disusui yang menghasilkan larangan menikah. Masalah-masalah ini perlu diklarifikasi dan diberikan solusi.

1. Frekuensi dan Tingkat Keluhan yang Melarang Menikah
Mengenai berapa kali jumlah susu melarang pernikahan, apakah hanya satu kali dan menghisap susu sesaat atau apakah harus bertahan beberapa kali dengan sedotan panjang? Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama:
Pertama, menurut pendapat 'Aliy bin Abiy ° ± lib, Ibn' Abb ± s, Sa'³d ibn Musayyab, al-Zuhriy, Qat ± dah, dan ¦amm ± d, jumlah implan bukan yang utama, tetapi yang utama adalah menyusui. Jadi, menyusui sekali, baik dalam jumlah rendah atau besar, itu mengakibatkan larangan pernikahan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam sekolah, seperti Ab ³an³fah, M ± lik, al-Auza'iy, dan al-uriauriy.
Kedua, menurut pendapat ‘Abdull ± h ibn Zubair,‘ A¯ ± ’, dan ° ± wus, jumlah implan yang melarang pernikahan adalah lima kali susu dengan tingkat memuaskan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Imam al-Sy ʻ fi'iy dan A ¥ mad ibn ¦anbal menurut satu sejarah.
Ketiga, menurut pendapat Ab ‘Ubaid dan Ibn al-Munrir, pengaturan yang mendukung pernikahan adalah tiga kali pengaturan ke atas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh sejumlah imam sekolah, seperti Ab Abaur, Ab D wd al-h ± hiriy, dan A ¥ mad ibn ¦anbal menurut satu sejarah.
Dari tiga pendapat yang disebutkan di atas, logika yang paling toleran dan dapat diterima adalah pendapat kedua. Menurut pendapat ini, jika pengisian tidak mencapai jumlah lima kali, atau jumlah susu cukup lima kali tetapi tidak mengisi anak menyusui, maka hubungan antara anak dan wanita yang menyusui belum dikategorikan sebagai seorang ibu susu. Pendapat ini dianggap kuat, karena yang dimaksud dengan susu sebenarnya adalah susu yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menghisap air dan anak tidak berhenti menyusui kecuali kehendaknya sendiri tanpa paksaan.
Dengan demikian, jika anak hanya disusui di bawah lima ASI, maka itu tidak mengakibatkan larangan pernikahan, karena ASI anak belum disebut menyusui yang sempurna dan memuaskan.

2. Komposisi Pernikahan yang Melarang Menikah
Terlepas dari jumlah dan kandungan susu, sifat susu yang melarang pernikahan juga harus jelas. Semua sarjana sepakat bahwa yang dimaksud dengan ibu susu adalah semua wanita yang bisa mendapatkan ASI dari payudara mereka, apakah mereka sudah menikah atau belum, masih menstruasi atau telah menopause, hamil atau tidak hamil.
Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah pencampuran air tetek dengan benda cair lainnya, seperti susu kaleng atau air minum biasa. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama:
Pertama, Imam al-Sy ± fi'iy, Ibn aibubaib, dan Ibn al-Majisn berpendapat bahwa tolok ukur di sini adalah keberadaan tetek air. Tidak dapat dibedakan, apakah airnya murni atau telah dicampur dengan benda cair lainnya. Tidak dapat dibedakan, apakah dalam campuran itu kadar airnya memiliki kadar lebih banyak atau kadar lebih sedikit daripada benda cair lainnya. Semuanya masih melarang pernikahan.
Kedua, Ab ³an³fah, Ab ¤aur, dan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa jika dalam campuran, level air memiliki lebih banyak level daripada benda cair lainnya, maka itu akan menghasilkan larangan pernikahan. Adapun jika dalam campuran, level air kurang kuantitas dari benda cair lainnya, maka itu tidak melarang pernikahan.
Dari dua pendapat yang disebutkan di atas, penulis menganggap bahwa pendapat yang terakhir adalah pendapat yang dapat diterima, karena dengan sedikit kandungan air tidak membuat anak kenyang. Dengan kata lain, penambahan benda-benda cairlah yang membuat anak kenyang.

3. Usia Anak Menyusui
Sarjana Jumhur setuju bahwa usia anak-anak yang menyusui sebagai akibat dari pernikahan tidak sah adalah di bawah usia dua tahun. Pendapat ini cukup masuk akal, baik dari segi argumen naqliy dan argumen ‘aqliy.
Ada ayat Alquran yang dapat digunakan sebagai argumen untuk mendukung pendapat ini, yaitu QS al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ...
Terjemahan:
Ibu harus menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, mereka yang ingin menyusui dengan sempurna ...
Ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa waktu makan untuk seorang anak paling banyak dua tahun. Jika menyusui melebihi waktu itu, maka semua konsekuensi hukum akibat menyusui tidak lagi berlaku.
Bayi yang usianya di bawah dua tahun, makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh hanyalah ASI. ASI adalah makanan pokok yang dibutuhkan bayi pada usia itu. Karena itu, meski bayi pada usia itu tidak diberi makanan tambahan, ASI akan dapat membentuk perkembangan tubuhnya. Sebaliknya, meskipun bayi pada usia itu diberi makanan tambahan, yang lebih dominan dalam pertumbuhan bayi adalah ASI.
Berbeda dengan pendapat Jumhur di atas, beberapa ulama salaf berpendapat bahwa tidak ada bedanya, apakah menyusui terjadi di masa kanak-kanak atau terjadi setelah dewasa, sehingga pelanggaran masih mengakibatkan larangan pernikahan, karena susu orang dewasa sama. seperti halnya anak bayi.
Pendapat ulama salaf ini didasarkan pada studi kasus yang terjadi di Ummi Kalsum. Suatu ketika, Aisha pernah mengatakan kepada Umm Kalsumm bahwa dia menyusui pria lain yang ingin bebas masuk dan meninggalkan rumahnya.

Referensi
Ghazaly, Abd. Rahman Fiqh Munakahat. Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Hukum No. I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet I; Jakarta: Literasi Bumi 1996.
Rasdiyanah, Andi. Masalah dan Kendala yang Dihadapi dengan Hukum Islam dalam Mengubah Upaya Menjadi Hukum Nasional. Makalah disajikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Mendorong Hukum Nasional setelah Lima Puluh Tahun Kemerdekaan Indonesia, dalam konteks IAAI Syari'ah IAIN Alauddin Reuni I Makassar, 1-2 Maret 1996.
Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie. Komentar tentang UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Cet I; Bandung: Nusantara Press, 1991.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah. Volume VI. Cet IX; Bandung: PT Alma'arif, 1994.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar