Skip to main content

Jenis-Jenis Lembaga Peradilan di Indonesia

Sebagai alat kelengkapan negara Indonesia, lembaga peradilan memiliki tugas dan fungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum secara adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kedudukan berdasarkan fungsinya masing-masing.

Jenis-Jenis Lembaga Peradilan 

Jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia dikelompokkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Adapun lembaga peradilan di Indonesia yang dimaksud, yaitu:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang melaksanakan tugasnya terlepas dari efek pemerintah atau pengaruh-pengaruh lain. Susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, panitera dan seorang sekretaris.
Adapun fungsi Mahkamah Agung yaitu :
  • Permohonan kasasi.
  • Sengketa tentang kewenangan mengadili.
  • Permohonan peninjauan pulang putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan aturan yang tetap.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu badan negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Kedudukan MK adalah pada Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Baca Juga : Analisis Masa Depan Hukum di Indonesia
Fungsi MK berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 adalah :
  • Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memutus sengketa kewenagan forum negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Memutus pembubaran partai politik.
  • Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.
  • Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan delik.
Prinsip dari wewenang Makamah Konstitusi merupakan cheks and balances yang menempatkan seluruh lembaga pada kedudukan setara.

3. Komisi Yudisial

Tujuan dari pembentukan komisi Yudiasial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan forum penegak aturan dan lainya yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa ataupun pihak lain, KY berkedudukan pada Ibu Kota Negara RI.

Adapun Fungsi Komisi Yudisial yaitu :

  • Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
  • Menegakkan dan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim diseluruh lingkungan peradilan.
KY memiliki tugas melekukan pengawasan terhadap konduite hakim. Tugas supervisi tadi meliputi :
  • Menerima laporan rakyat mengenai konduite hakim.
  • Meminta laporan secara terencana kepada badan peradilan tentang perilaku hakim.
  • Memeriksa pelanggaran konduite hakim yang diduga melangggar kode etik konduite hakim.
  • Memanggil dan meminta warta menurut hakim yang diduga melanggar kode etik konduite hakim.
  • Membuat laporan output inspeksi yang berupa rekomendasi yang akan disampaikan pada MA dan MK yang terdasar disampaikan pada presiden dan DPR.

4. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku dominasi bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri kedudukanya pada kota madya atau di bunda kota kabupaten, adapun susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita,. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menyelidiki, tetapkan, dan menyelesaikan masalah pidana dan perdata pada tingakat pertama.

b. Pengadilan Tinggi

Merupakan pengadilan tinggi banding yang berkedudukan pada bunda kota provinsi, dan wilayah yang hukumnya mencakup daerah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi meliputi Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, Adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi adalah :
  1. Mengadili kasus pidana dan perdata di tingkat banding.
  2. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai konkurensi kewenangan mengadili antar pengadilan negeri pada daerah hukumnya.
  3. Menjaga jalanya pengadilan pada taraf Pengadilan Negeri agar peradilan diselenggarakan dengan akurat dan sewajarnya.
  4. Memberikan informasi, pertimbangan dan nasehat mengenai hukum pada instansi pemerintah bila diminta.
  5. Tugas atau wewenang berdasarkan undang-undang. Ketua Pengadilan juga bertugas mengadakan supervisi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di wilayah hukumya.

5. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan pengadilan kepercayaan  Islam. Pengadilan Agama terdapat di setiap bunda kota Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan pada setiap ibukota Propinsi. Susunan Pengadilan Agama terdiri berdasarkan Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri berdasarkan Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 
Baca Juga : Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelidiki, memutus, dan menuntaskan masalah-masalah di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  • Perkawinan.
  • Kewarisan,wasiat dan bantuan gratis yang pada lakukan berdasarkan hukum Islam.
  • Wakaf dan sadakah.
Fungsi Pengadilan Tinggi Agama yaitu :
  • Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam taraf banding.
  • Mengadili di taraf pertama dan terakhir konkurensi wewenang mengadili antar Pengadilan Agama pada wilayah hukumnya.
  • Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan kabar, pertimbangan, dan nasehat tentang aturan Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta.

6. Peradilan Militer

Dalam peradilan militer pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan militer. Peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada lingkungan Angkatan Bersenjata buat menegakkan aturan dan keadilan menggunakan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah  satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga  pencari keadilan terhadap konkurensi tata bisnis Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dari tata usaha negara antara orang atau badan aturan perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat juga wilayah. Dan yang dimaksud menggunakan tata usaha Negara merupakan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi buat menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pada sentra juga wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar