Home » » Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan

Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan

   
Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan

A. Hubungan antara Hukum dan Kekuasaan

Hukum tentang kekuasaan adalah bahwa dua pihak yang dibedakan adalah hukum obyektif, adalah kekuatan pengaturan dan hukum subyektif adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa hukum satu tangan adalah kekuatan, tetapi bukan hukum. Undang-undang baru dapat bergerak jika disertai oleh kekuatan sebagaimana dinyatakan oleh Harun Whole (1998: 118) "Hukum dapat bergerak karena kekuasaan (kekuasaan), kekuasaan dapat bergerak karena kekuatan (force), tetapi kekuasaan dan kekuasaan harus diatur oleh hukum hukum di negara bagian adalah hukum dan kebiasaan dan sumber hukum lainnya. Manifestasi kekuasaan adalah pemerintah atau pemerintah, dan manifestasi kekuasaan adalah kekuatan bersenjata ".

Dari pandangan di atas, jelas menunjukkan bahwa undang-undang mensyaratkan adanya kekuasaan, tetapi undang-undang tidak akan mengizinkan kekuatan untuk mengendarainya. Sering ada komplikasi antara keduanya karena kekuasaan dalam berbagai bentuk tidak menerima sanksi, bahkan terlalu jauh dalam hukum baik dalam perwujudan dan dalam pelaksanaan atau penegakannya.

Idealnya dalam hal ini, hukum harus bekerja untuk memberikan standar perilaku dalam bentuk pembatasan kekuasaan selain menyalurkan atau memberdayakan orang-orang tertentu. Satjipto Rahardjo (1996: 148) dalam hal ini menyatakan: "Hukum adalah sumber kekuasaan, karena itu adalah kekuatan yang didistribusikan di masyarakat."

Hubungan antara hukum dan kekuasaan sangat dekat, hukum membutuhkan kekuatan dan sebaliknya membutuhkan peraturan hukum. Sudikno Mertokusumo (1991: 20) menyatakan "Hukum itu ada karena kekuasaan sah kekuasaan sah yang membuat undang-undang. Ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukan hukum, maka hukum itu berasal dari kekuatan yang valid "

Tanpa kekuasaan, maka penegakan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan. Selain itu, masyarakat dapat dikatakan tertib ketika orang memiliki kesadaran hukum, yang terkait erat dengan bagaimana kekuasaan diimplementasikan dengan cara sebaik mungkin. Suatu kenyataan dalam masyarakat, wibawa negara (kekuasaan) dipertanyakan oleh rakyatnya, jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang sangat mendasar terhadap tata hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam kondisi demikian ternyata hukum mengatur segala perintah dari negara sehingga suatu kekuatan yang dibangun adalah otoritas. 

Di sisi lain, kekuatan yang menggunakan kekuatan tidak selalu tidak memadai, karena ketaatan saat ini berubah dengan oposisi terhadap kekuasaan dan kekuatan negara. Karena itu menciptakan hubungan antara hukum dan kekuasaan yang kondusif untuk kesadaran dan budaya masyarakat dan berorientasi untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan.

B. Efektivitas Hukum dan Kepatuhan terhadap Hukum

Hukum sebagai frase empiris hanya dapat dipahami ketika hukum dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat. Sejauh mana hukum itu efektif atau tidak terlihat dalam bentuk penegakannya, apakah sosial atau moral.

Persepsi bahwa hukum mungkin ada karena kekuatan fisik sebagai elemen penting di dalamnya, tanpa kekuatan fisik, maka hukum kehilangan kemampuannya sebagai kekuatan yang mengikat. 

Meskipun pandangan bahwa hukum mengatur perilaku orang meskipun tidak ada pemaksaan kekerasan. Tetapi fakta bahwa efektivitas hum tidak dapat dipisahkan dari adanya paksaan. Terlepas dari hukum, yang sering dicontohkan, batas usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dalam hukum perkawinan dengan set yang cukup terlipat, ternyata jika terdeteksi tidak benar. Seperti yang disarankan oleh (Achmad Ali, 1998: 185) bahwa ketentuan hukum perkawinan memaksa pejabat yang berwenang untuk menikah calon pengantin yang tidak memenuhi kriteria usia perkawinan. "Karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu metode dapat dikategorikan sebagai hukum, maka dengan sendirinya unsur pemaksaan menjadi penentu efektivitas hukum. 

Jadi. Jika aturan hukum yang efektif misalnya, maka kemungkinan ancaman paksaan kurang parah atau mungkin ancaman paksaan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam kasus ini ia terkait erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, tingkat kesadaran hukum itu pada gilirannya mempengaruhi kualitas ketaatan terhadap hukum, apakah ketaatan itu lahir dari hati yang tulus ataukah hanya karena faktor eksternal. Mengenai kualitas ketaatan terhadap hukum tersebut.

Menurut HC Khelman (Achmad Ali, 1998: 193) terdiri dari tiga jenis, yaitu: 
1. taat yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi 
2. Ketaatan diidentifikasi, yaitu jika seseorang menganut aturan hukum ada ketakutan hubungan yang baik dengan seseorang untuk dipatahkan
3. Faktor internalisasi, yaitu, jika seseorang mematuhi aturan benar-benar karena dia merasa aturannya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang ia emban. 

Berdasarkan pendapat di atas, pengukuran efektivitas hukum berikutnya adalah kualitas ketaatan masyarakat. Jika sebagian besar masyarakat mentaati berarti hukum itu efektif, dan jika yang terjadi sebaliknya kebanyakan masyarakat tidak taat yang ditandai dengan terjadinya frekuensi pelanggaran dan atau kejahatan yang cukup tinggi, bahkan semakin meningkat, maka itu berarti ada hukum tidak atau kurang efektif. Ketika membutuhkan penegakan hukum yang dipaksakan dengan kekuasaan (kekuasaan) tidak ada pilihan lain selain untuk membuat hukum menjadi seefektif mungkin untuk mencapai tujuan sebenarnya dari hukum yang dimaksudkan. 

C. Konsep Hukum Terkait Kekayaan dan Kekuasaan 

Munurut Perundang-Undangan Indonesia Membicarakan tentang bagai mana konsep hukum dan kekuasaan menurut perundang-undangan di Indonesia dapat kita lihat dalam statemen bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechts staat) dan bukan berdasar atas kekuasaan (machts staat). Jelas sekali lagi akan dijelaskan. Setiap negara di dunia dapat berbeda dan bebas untuk menentukan sistem apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Begitu juga Indonesia, adalah sebuah negara berdasarkan hukum (rechts staat), tidak berdasarkan kekuatan Hal ini dinyatakan dalam penjelasan resmi UUD 1945. Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia juga mengakui pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, namun, bagian yang dipertanyakan tidak berarti pemisahan mutlak. -Kebijakan pemerintah didasarkan pada dan berdasarkan hukum, oleh karena itu tindakan tidak adil yang tidak dapat diterima dan bahkan bertentangan dengan hukum atau hukum dan peraturan yang berlaku. 

Di bawah yurisdiksi Indoinesia, ada dua teori berdaulat yang perlu dipertahankan: 

a. Teori Kedaulatan 
Berpendapat bahwa kedaulatan negara didasarkan pada hukum. Hukum adalah sumber segalanya dan harus diserahkan atau diberlakukan oleh setiap warga negara kecuali. Hukum dalam pengertian ini apakah secara tertulis atau tertulis adalah kebiasaan yang dipesan oleh komunitas. Hukum dalam hal ini adalah semangat rakyat, jadi warga negara mematuhi hukum. Bentuk aturan hukum yang dianut diindonesia tergambar dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "

b. Teori kedaulatan Rakyat 
Teori ini berpandangan bahwa kedaulatan itu bersumber pada rakyat, kekuasaan negara harus berdasarkan atas kehendak rakyat, rakyatlah yang menentukan dan berdaulat. Anggota dari wakil rakyat adalah kuat dalam kepentingan negara, karena tangan adalah kekuatan tertinggi. Kedaulatan rakyat sering disebut kedaulatan parlemen dan negara berdasarkan kedaulatan berdaulat yang disebut demokratis. 

Bentuk kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia, jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa: "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan Rakyat." Dengan teori kedaulatan rakyat, maka Peresiden selaku pemegang ke otoritas eksekutif tidak bisa sewenang-wenang, posisinya tidak lebih dari mandat dan wakil rakyat yang akan melakukan bimbingan negara sesuai dengan Dewan Musyawarah Rakyat.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 7/07/2018

0 komentar Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak