Skip to main content

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila Sebagai Dasar Negara

A. Memahami Istilah Pancasila

Istilah "Pancasila" pertama kali dikenal di Ir. Soekarno sebagai anggota Doktrin zu Tyunbi Tjosakai dari Badan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni di Jakarta, badan ini kemudian setelah mengalami penambahan anggota ke Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dari uraian yang dinyatakan: Panca adalah Lima, Sila adalah Prinsip atau Dasar. Untuk bagian yang lebih jelas dikutip dari pidatonya: "... nama itu bukan lima Dharma, tetapi nama ini dengan instruksi seorang teman kita adalah ahli bahasa Pantja Sila, Sila berarti prinsip atau dasar, dan di atas lima yayasan mendirikan Negara Indonesia, abadi dan abadi.

B. Formulasi Pancasila

Perumusan Pancasila menurut beberapa dokumen sejarah sama sekali tidak mengalami perubahan dalam urutan dan kata-katanya. Berturut-turut dapat dilihat di:
1. Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945
2. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945
3. Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945 (berita Republik Indonesia II-7)
4. Pembukaan konstitusi R. I. S. 31 Januari 1950 (Kepres R. I. S. 1950 No. 48 L. N. 50-3)
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU 15 Agustus 1950 No. 7 L. N. 50-56)
6. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 "kembali ke UUD 1945"
Yang dalam paragraf kelima menganggap bahwa:
"Bahwa kami percaya bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai konstitusi 1945, dan merupakan serangkaian persatuan dengan konstitusi".

C. Kelahiran Pancasila

Istilah Pancasila Adalah penamaan pidato Ir. Soekarno sebagai anggota "Dokuritsu Zunbi Tyoosakai" atau Badan Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia, yang berbicara pada sesi pertamanya 28 hingga 1 Juni 1945 di Jakarta. Sesi ini diketuai oleh ketuanya Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat yang atas permintaannya agensi merumuskan landasan filosofis dan tujuan negara untuk mandiri.
Di bagian pidato dinyatakan:
"Brother dan sister, apa prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip;
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, atau keadilan-kemanusiaan.
3. Konsensus, atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
Prinsip kelima harus: menyusun Indonesia yang merdeka dengan berbakti kepada Allah SWT.

D. Pemahaman Dasar Negara

Sesuai dengan pemahaman pemahaman organisme tentang negara, yaitu negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan bisa mati atau menghilang, maka pengertian dasar negara mencakup makna sebagai berikut:
Sebuah. Basis atau dasar negara
b. Tujuan yang menentukan arah Negara
c. Pedoman yang menentukan cara negara menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan itu.
Istilah presiden Soekarno adalah "basis statis" dan "Leitsatar dinamis" yang dikutip sebagai berikut:
"... bahwa untuk Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa statis dan yang bisa dinamis Leitstar. Leitstar, pemimpin bintang"
E. Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia, sebagaimana ditekankan oleh "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
"... lalu dalam mengatur kemerdekaan nasional Indonesia dalam konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kedaulatan rakyat berdasarkan (garis dari penulis): Ketuhanan Yang Mahakuasa ... ... dll"
Presiden Soekarno dalam deskripsinya "Pancasila sebagai Yayasan Negara" mendefinisikan dasar Negara sebagai Weltanshauung, katanya:
"Anda mengerti dan tahu, bahwa Pancasila adalah yang saya anggap sebagai dasar Republik Indonesia, atau dalam bahasa Jerman: a Weltanscahauung tempat kami meletakkan Republik Indonesia"
Weltanschauung sebuah abstraksi, konsepsi atau pengaturan gagasan yang menggambarkan asal kekuasaan negara, tujuan Negara dan cara kekuasaan negara dikelola, di samping itu Weltanschauung berarti pandangan hidup (filsafat) dari suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Pancasila dalam posisi ini sering disebut sebagai Filosofi Dasar atau Filosofi Dasar Negara (Philosofische Gronslag) dari negara, ideologi negara atau (staatsidee).
Sebagai dasar negara, Pancasila adalah prinsip kerokhanian yang mencakup suasana mistisisme atau cita-cita hukum. Sehingga merupakan sumber nilai, norma dan aturan, baik hukum moral maupun hukum negara, dan penguasaan hukum dasar baik tertulis maupun Dasar atau tidak tertulis atau konvensi. Dalam posisinya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum Indonesia yang tertib, Pancasila terdaftar dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian diwujudkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin pemikiran utama. Yang termasuk suasana mistisisme dari UUD 1945, yang akhirnya dikritik dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Posisi Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: 
1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari semua sumber hukum (sumber hukum tertib) Indonesia. Dengan demikian Pancasila adalah prinsip kerukunan yang tertib dalam hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya ditransformasikan menjadi empat poin.
2. Termasuk suasana mistisisme (Geistlichenhintergrund) UUD 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum untuk hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Berisi norma-norma yang mengharuskan Konstitusi mengandung konten yang mewajibkan pemerintah dan administrator negara lainnya (termasuk pengurus partai dan kelompok fungsional untuk menjunjung tinggi cita-cita moral bangsawan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pemikiran dasar tempat yang berbunyi sebagai berikut: "... Negara ini didasarkan pada Ketuhanan Tuhan, sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab."
4. Merupakan sumber antusiasme terhadap UUD 1945, untuk penyelenggara negara, pelaksana pemerintah (juga pengurus partai dan kelompok fungsional). Ini dapat dipahami karena antusiasme penting untuk implementasi dan administrasi negara, karena rakyat dan negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dasar formal dari posisi Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia disimpulkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat IV yang berbunyi sebagai berikut:
"... kemudian kemerdekaan nasional Indonesia disusun dalam Konstitusi negara Indonesia, yang dibentuk dalam pengaturan Republik Indonesia, yang dibentuk dalam pengaturan kedaulatan Republik Indonesia atas rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam konsultasi / representasi, dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Definisi kata "... Berdasarkan ..." Ini memiliki arti hukum sebagai dasar bagi negara. Meskipun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak mengandung kata 'Pancasila' secara eksplisit, itu adalah klausa "... berdasarkan ..." Ini memiliki arti dasar dari negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan pada interpretasi historis yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut Pancasila.
Dalam proses reformasi saat ini, MPR, melalui Sesi Khusus pada tahun 1998, memulihkan Pancasila sebagai dasar untuk Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam keran. No. XVIII / MPR / 1998. Karena itu, semua agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA
Syahar, H.Syaidus, 1975, Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan Dan Kenegaraan Indonesia, Alumni, Bandung.
Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar