Skip to main content

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara mengandung arti bahwa segala bentuk tindakan bernegara harus berlandaskan pancasila. Pancasila merupakan dasar pengambilan keputusan dalam bernegara sehingga segala bentuk perilaku masyarakat tidak boleh bertentangan dengan pancasila.

Memahami Istilah Pancasila

Istilah Pancasila pertama kali dikenal di Ir. Soekarno sebagai anggota Doktrin zu Tyunbi Tjosakai dari Badan Penelitian Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni di Jakarta, badan ini kemudian setelah mengalami anggota tambahan untuk Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dari uraian yang dinyatakan: Lima adalah Lima, Sila adalah Prinsip atau Dasar. Untuk perikop yang lebih jelas dikutip dari pidatonya: "... nama itu bukan lima Dharma, tetapi nama ini dengan instruksi seorang teman kita adalah ahli bahasa Pantja Sila, Sila berarti prinsip atau dasar, dan di atas lima yayasan mendirikan Negara Indonesia, abadi dan abadi.

Formulasi Pancasila

Perumusan Pancasila menurut beberapa dokumen sejarah tidak berubah sama sekali dalam urutan dan kata-kata. Berturut-turut dapat dilihat di:
  1. Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945
  2. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945
  3. Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945 
  4. Membuka konstitusi R. I. S. 31 Januari 1950 (Kepres R. I. S. 1950 No. 48 L. N. 50-3)
  5. Pembukaan Konstitusi Sementara Republik Indonesia (UU 15 Agustus 1950 No. 7 L. N. 50-56)
  6. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 "kembali ke UUD 1945",Yang dalam paragraf kelima menganggap bahwa: "Bahwa kami percaya bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai konstitusi 1945, dan merupakan serangkaian penyatuan dengan konstitusi".

Kelahiran Pancasila

Istilah Pancasila Adalah penamaan pidato Ir. Sukarno sebagai anggota "Dokuritsu Zunbi Tyoosakai" atau Badan Investigasi Kemerdekaan Indonesia, yang berbicara pada sesi pertamanya dari 28 hingga 1 Juni 1945 di Jakarta. Sesi ini diketuai oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat yang atas permintaannya agensi merumuskan landasan filosofis dan tujuan negara untuk menjadi mandiri.
Di bagian pidato itu menyatakan 4 prinsip:
  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme, atau keadilan-kemanusiaan.
  3. Konsensus, atau Demokrasi.
  4. Kesejahteraan sosial.
Baca Juga : Pengertian dan Sejarah Lahirnya Pancasila
Prinsip kelima harus menyusun Indonesia yang merdeka dengan melayani Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman Dasar Negara

Sesuai dengan pemahaman pemahaman organisme tentang negara, yaitu negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan bisa mati atau menghilang, maka pengertian dasar negara mencakup makna sebagai berikut:
  1. Dasar atau dasar negara
  2. Tujuan yang menentukan arah Negara
  3. Pedoman yang menentukan bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan itu.
Istilah Presiden Sukarno adalah "basis statis" dan "Leitsatar dinamis" yang dikutip sebagai berikut:
"... bahwa untuk Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa statis dan yang bisa dinamis Leitstar. Leitstar, pemimpin bintang-bintang"

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditekankan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
"... lalu dalam mengatur kemerdekaan nasional Indonesia dalam konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kedaulatan rakyat berdasarkan (garis dari penulis): Tuhan Yang Mahakuasa ... ... dll"
Presiden Soekarno dalam deskripsinya "Pancasila sebagai Lembaga Negara" mendefinisikan dasar Negara sebagai Weltanshauung, katanya:
"Anda mengerti dan tahu, bahwa Pancasila adalah apa yang saya anggap sebagai dasar Republik Indonesia, atau dalam bahasa Jerman: a Weltanscahauung di mana kami menempatkan Republik Indonesia"
Sebagai dasar negara, Pancasila adalah prinsip kerokhanian yang mencakup suasana mistisisme atau cita-cita hukum. Jadi itu adalah sumber nilai, norma dan aturan, baik hukum moral dan hukum negara, dan penguasaan hukum dasar baik tertulis maupun dasar atau tidak tertulis atau konvensi. Dalam posisinya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum Indonesia yang tertib, Pancasila terdaftar dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian diwujudkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin pemikiran utama. Itu termasuk suasana mistisisme UUD 1945, yang akhirnya dikritik dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.
Posisi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditentukan sebagai berikut:
  1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari semua sumber hukum Indonesia (tertib hukum). Dengan demikian Pancasila adalah prinsip kerukunan yang tertib dalam hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian diubah menjadi empat poin.
  2. Termasuk suasana mistisisme UUD 1945.
  3. Mewujudkan cita-cita hukum untuk hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Berisi norma-norma yang mengharuskan Konstitusi mengandung konten yang mewajibkan pemerintah dan administrator negara lainnya (termasuk pejabat partai dan kelompok fungsional untuk menegakkan cita-cita moral yang mulia. Ini sebagaimana dinyatakan dalam pemikiran dasar tempat yang berbunyi sebagai berikut: "... Negara itu didasarkan pada Ketuhanan Allah, sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. "
  4. Merupakan sumber antusiasme terhadap UUD 1945, bagi penyelenggara negara, pelaksana pemerintah. Ini dapat dipahami karena antusiasme penting untuk implementasi dan administrasi negara, karena orang-orang dan negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dasar formal dari posisi Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia disimpulkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat IV yang berbunyi sebagai berikut:
"... maka kemerdekaan nasional Indonesia diatur dalam Konstitusi negara Indonesia, yang dibentuk dalam peraturan Republik Indonesia, yang dibentuk dalam peraturan kedaulatan Republik Indonesia atas orang-orang yang didasarkan pada Yang Maha Kuasa Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, orang-orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam konsultasi dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang Indonesia.
Definisi kata "... Berdasarkan ..." Ini memiliki arti hukum sebagai dasar bagi negara. Meskipun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak mengandung kata 'Pancasila' secara eksplisit, itu adalah klausa "... berdasarkan ..." Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Ini didasarkan pada interpretasi historis yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut Pancasila.
Dalam proses reformasi saat ini, MPR, melalui Sesi Khususnya pada tahun 1998, memulihkan Pancasila sebagai dasar untuk Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam keran. No. XVIII / MPR / 1998.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar