thumbnail

Pemikiran Tasawuf Abu Yazid Al-Bustami

Pemikiran Tasawuf Abu Yazid Al-Bustami

A. Biografi  Abu Yazid al- Bustami

Dalam sejarah tasawuf, Abu Yazid al- Bustami disebut sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan fana dan baqa. Ia di lahirkan di Bistam, Persia 804 M. Beliau berasal dari lingkungan keluarga yang terhormat dan terpelajar. Ayahnya (Isa) adalah pemuka masyarakat di Bistam, sedang ibunya dikenal sebagai penganut agama Majusi. Abu Yazid atau Bayazid atau al-Bustami adalah seorang sufi yang sangat terkenal. Beliau adalah teman Zunun al-Misri. Beliau juga termasuk orang-orang yang dikatagorikan sebagai muthawassithu al-Mutashawwifin al-Amaliyin. Dia dianggap sebagai sufi yang paling tinggi maqam-nya dan kemuliaanya, bahkan kedudukan Bayazid di antara para sufi diibaratkan seperti jibril diantara para malaikat.

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian dan Macam-macam Ideologi Politik

A. Pengertian Politik

Pengertian dan Macam-macam Ideologi Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negaraJika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Hukum dan Macam-macamnya

Pengertian Hukum dan Macam-macamnya

A. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian hukum menurut ahli yaitu:

1. Plato; Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.

2. Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Piagam Madinah Dan UUD Republik Indonesia 1945

Piagam Madinah Dan UUD Republik Indonesia 1945

A. Tentang Piagam Madinah dan UUD Ri 1945

Aktivitas penting dan tugas besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah membangun Mesjid Quba dan menata kehidupan sosial poltik di kalangan masyarakat Madinah. Dengan hijrahnya kaum Muslimin Mekah ke daerah itu, menjadikan masyarakatnya semakin bercorak heterogen. Langkah yang ditempuh Nabi Muhammad dalam penataan masyarakat tersebut adalah menerbitkan sebuah dokumen yang dikenal Piagam Madinah. Sebagaimana halnya dengan peristiwa yang terjadi di Madinah, ketika Indonesia terbebas dari cengkeraman kaum penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemikir dan politisi berusaha menyusun landasan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat, lahirlah Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tentu saja nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi agama maupun adat istiadat semua suku yang ada. Kajian makalah ini akan mengupas telaah perbandingan antara Piagam Madinah dan UUD 1945, dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara.   

B. Sejarah Lahirnya Piagam Madinah

Dalam mengatur hubungan pelbagai komunitas masyarakat Madinah, Nabi Muhammad merekamnya dalam sebuah dokumen yang dicatat dalam sumber-sumber sejarah. Tujuan dokumen tersebut adalah untuk menjelaskan komitmen masing-masing kelompok di Madinah, dengan memberikan batasan hak dan kewajiban. Dalam penelitian klasik, dokumen itu disebut dengan al-kitab (buku) atau al-shahifah (bundelan kertas). Sedangkan dalam penelitian modern, dokumen itu disebut dengan al-dustur (konstitusi) atau al-wasiqah (piagam/ dokumen).
Pada awalnya, Piagam Madinah terdiri atas dua bagian. Satu bagian berkaitan antara perjanjian damai Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, dan yang satu lagi menguraikan komitmen, hak-hak, dan kewajiban antara kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar). Namun, para ahli sejarah menggabung kedua dokumen itu menjadi satu. Dokumen pertama ditulis sebelum terjadinya Perang Badar, sedangkan dokumen kedua ditulis setelah Perang Badar.

1.       Dokumen Pertama
Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi, ditandatangani ketika Nabi Muhammad pertama kali tiba di Madinah. Dokumen ini mencatat dua kejadian penting, yaitu: (1) kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah sebelum Islam menjadi kuat dan sebelum diperintahkan memungut jizyah dari para ahl al-kitab, dan (2) Islam menjadi kuat setelah terjadinya Perang Badar. Secara umum, isi dokumen ini menetapkan bahwa Nabi Muhammad tidak akan memerangi ahl al-dzimmah yang berada di daerah komunitas Muslim.

2.       Dokumen Kedua
Dokumen perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, ditulis pada tahun kedua hijrah. Menurut al-Thabariy, pada tahun ini, Nabi Muhammad memiliki teks-teks dokumen dan dicantelkan ke pedangnya yang diberi nama zulfikar, sebuah pedang yang ia peroleh sebagai rampasan dalam Perang Badar.
Pada kesempatan itu pula, Nabi Muhammad bersabda: “Madinah adalah tempat perlindungan, mulai dari atas gunung hingga pinggiran kota. Barangsiapa yang melakukan perbuatan bid’ah, atau melakukan dosa, atau memberi perlindungan kepada pelaku kriminal, maka ia akan mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunat”. Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad berkata: “Ibrahim menyucikan Mekah dan saya menyucikan Madinah antara dua area. Tidak seorang pun boleh menanam tumbuh-tumbuhan liar atau berburu binatang-binatang liar. Tidak boleh memotong pepohonan, kecuali untuk memberi makan untanya. Demikian pula, tidak boleh membawa senjata perang ke daerah ini”.
Ucapan atau sabda Nabi Muhammad di atas memberi dukungan bahwa dokumen yang ditulis setelah terjadinya Perang Badar adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muhajirin dan Anshar untuk mempererat tali persaudaraan mereka.

3.       Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah
Jika dianalisis lebih jauh materi yang terkandung dalam Piagam Madinah, maka terdapat beberapa nilai demokrasi yang dapat dipetik di dalamnya.  J. Suyuthi Pulungan menyimpulkan enam prinsip, yaitu:
1.      Prinsip persatuan dan persaudaraan;
2.      Prinsip kebebasan beragama;
3.      Prinsip tolong-menolong dan membela teraniaya;
4.      Prinsip musyawarah, persamaan, dan keadilan;
5.      Prinsip disiplin, pertahanan, dan perdamaian;
6.      Prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok.
Sejalan dengan itu, Muhammad Jamaluddin Surur menyimpulkan delapan prinsip, yaitu:
1.      Menyatakan bahwa segenap kaum muslim adalah umat yang satu;
2.      Menegakkan masyarakat Islam yang solider dan kolektif;
3.      Mengakui hak asasi kaum Yahudi, sekaligus mengajak mereka memeluk Islam;
4.      Mengakui kebebasan beragama bagi kaum Yahudi;
5.      Menetapkan bahwa penyelesaian segala sengketa berada di tangan Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara;
6.   Memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap kaum Quraisy;
7.   Pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara;
8.   Madinah sebagai ibu kota negara harus dipertahankan dan dijunjung kehormatannya.
Jika prinsip-prinsip di atas dikaitkan dengan kondisi masa kini, maka prinsip-prinsip tersebut tetap aktual dan relevan dalam dunia modern sekarang, karena nilai-nilainya yang universal. Lagi pula, prinsip-prinsip seperti itulah yang menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia, agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Sebab, pada hakekatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkembangkan demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Piagam Madinah dalam Tinjauan Ilmu Politik

Dari segi ilmu politik, materi Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut bertujuan untuk mengatur hubungan kemanusiaan dalam masyarakat, mengontrol dan menertibkan masyarakat. Sebab, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari konflik dan persaingan. Meski dalam pengaturan hubungan-hubungan tersebut terdapat unsur pemaksaan, tetapi tujuannya adalah untuk menetapkan suasana hidup kebersamaan.
Jika dicermati secara keseluruhan, Piagam Madinah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan oleh suatu konstitusi. Bahkan, diakui bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi yang pertama dalam sejarah kemanusiaan. Ia mendahului Konstitusi Amerika yang lahir pada tahun 1887 dan Konstitusi Prancis yang lahir pada tahun 1795.
Ahmad Ibrahim Syarif menyebutkan bahwa Nabi Muhammad telah membuat suatu Undang-undang Dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat di Madinah dan meletakkan dasar-dasar hubungan antara Madinah dengan tetangganya. Undang-undang Dasar tersebut merupakan suatu kemampuan besar dari segi ilmu politik, bahkan merupakan suatu keahlian pembuatnya dalam menata keadaan dan situasi masyarakat di zaman itu. Belum pernah ditemukan sebelumnya ada negara yang memiliki konstitusi tertulis, sebagaimana halnya negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Konstitusi itu sangat penting artinya, baik untuk menetapkan bentuk negara maupun untuk perkembangan situasi selanjutnya.

Teks Piagam Madinah
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش و يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين, وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى وسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر, ولا ينصر  كافرا على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا على بينة فإنه قودا به إلا أن يرضى ولي المقتول, وأن المؤمنين عليه كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله  وإلى محمد عليه الصلاة والسلام . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ  إلا نفسه وأهل بيته وأن ليهود بني النجار ويهود بني الحارث ويهود بني ساعدة ويهود بني جشم ويهود بني الأوس ويهود بني ثعلبة ولجفنة ولبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف.
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. وأنه لا يخرج منهم أحدا إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام . وأنه لايتحجر  على ثأر جرح. وأنه من فتك, فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم. وأن الله على أبر هذا.
وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.  وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم.
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين  ماداموا محاربين. وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها, وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو إستجار يخالف فساده فإن مرده  إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فأنهم يصالحونه. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وأن البر دون الإثم, لايكسب كاسب إلا على نفسه.
وأن الله على ما أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو إثم. وأن من خرج أمن, ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وإثم. وأن الله جار لمن بر والتقى.


DAFTAR  PUSTAKA
Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Bahar, Saefroedin, et al. Risalah Sidang BPUPKI-PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992. 
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
Harjono, Anwar. Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Imam-Islam. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Surur,  Muhammad Jamaluddin. Qiyam al-Daulah al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Nahdhah, 1952.
Syarif, Ahmad Ibrahim. Daulah al-Rasul fiy Madinah. Kuwait: Dar al-Bayan, 1972.
Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Tim Redaksi Rineka Cipta. Perubahan UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan SU-MPR Tahun 1999. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
Umari, Arkam Dhiyauddin. Madinan Society at the Time of the Prophet: Its Characteristics and Organization, diterjemahkan oleh Mun’im A. Sirry dengan judul Masyarakat Madani: Tinjauan Hidtoris Kehidupan Zaman Nabi. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press,

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Hukum Islam dan Eksistensinya Dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Pengertian Hukum Islam dan Eksistensinya Dalam Sejarah Bangsa Indonesia

A.Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamiy, atau dalam konteks tertentu, al-Syari’ah al-Islamiyah.[3] 

Istilah ini, dalam literatur Barat terkenal dengan Islamic Law, yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic Law, sering ditemukan defenisi: “Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”.[4]
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Metode Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Metode Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakn  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus.[1]
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Filsafat dan Hubungannya dengan Agama

Pengertian Filsafat dan Hubungannya dengan Agama

A. Pengertian Filsafat

Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Poerwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti ”adanya” sesuatu. Jika melihat definisi yang diberikan oleh dua orang yang mula-mula mencintai kebijakan, Plato dan Aristoteles, kita dapat mulai melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu dapat dimengerti. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pemikiran Filsafat Al-Gazali

A. Biografi  Al-Ghazali Al-Gazali

Nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali ath-Thusi[4].Dia adalah seorang Persia asli Ia lahir di Thus, wilayah khurasan (sekarang Iran), pada tahun 450 H/1058 M, dan termasuk salah seorang pemikir Islam yang terbesar dengan gelar Hujjatul’ Islam (bukti kebenaran Islam) dan Zainu’d-Din (Hiasan Agama).[5]
Ayahnya seorang sufi yang sangat wara’ yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya memintal dan menjual wool. Ia meninggal sewaktu anaknya itu masih kecil. Sebelum meninggal, ia menitipkan al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad pada seorang sufi lain untuk mendapat pendidikan dan bimbingan[6].
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Reformasi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia

Pembaharuan dalam Hukum Islam

A. Pembaharuan dalam Hukum Islam

       Pembaharuan dalam Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad untuk berfikir yang rasional dan untuk merubah paham-paham atau adat istiadat yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan yang ada pada saat sekarang ini, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang Islami. Oleh sebab itu, peluang senantiasa terbuka dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum tersebut. Dalam bahasa teradisonal, dunia dibagi atas: (1) dar al-islam (tempat di mana Islam sebagai agama mayoritas mengendalikan pemerintahan), yakni hukum sakral Islam atau syariah, mengatur kehidupan manusia; (2) dar al-shulh (tempat di mana umat Islam sebagai minoritas, tetapi berada dalam kedamaian dan dapat melaksanakan agama mereka secara damai dan bebas); (3) dar al- harb (tempat di mana umat Islam bukan saja minoritas, tetapi juga mereka dalam keadaan konfrontasi yang harus berjuang menghadapi lingkungan sosial dan politik eksternal untuk dapat mengajarkan ajaran agamanya). Oleh karena itu, peluang yang harus dilakukan adalah ijtihad dari segi tinjauan pikiran, karena ini merupakan paling penting dalam pembinaan perkembangan Hukum Islam yang tidak lepas berpatokan kepada nas-nas yang ada.[4] Justru itu, peranan ulama sangat besar dalam berijtihad untuk menjawab tantangan sosial di masa yang akan datang. Dengan perinsip itu, hukum memiliki berbagai fungsi, yaitu: Pertama, fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan dan kehendak Allah dan Rasul-Nya ke dalam nilai-nilai etik dan moral, yang dijadikan rujukan prilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Kedua, mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinternalisasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal pranata sosial yang baru. Ketiga, fungsi mengikat, manakala dilakukan transaksi sosial di antara manusia, baik antara individu maupun antara individu dengan masyarakat, termasuk yang berkenaan dengan hak hak-hak kebendaan. Keempat, fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat, dalam hal penyelenggara kekuasaan yudisial dan aparatur negara dalam bentuk keputusan pengadilan.

B. Pembaharuan Pranata Sosial

            Modernisasi dan reformisme erat kaitannya dalam hal peranata sosial, khususnya dalam Hukum Islam, karena  masing-masing berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan terhadap pemahaman-pemahaman yang baru, tanpa meninggalkan nas dalam Alquran dan Hadis. Pembaharuan dalam pranata sosial adalah aliran-aliran yang mengeluarkan gagasan-gagasan untuk mengubah tradisi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat modern, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial.
            Reformasi dalam bidang ibadah harus menyangkut semua dimensi kehidupan manusia, perbuatan yang bernilai ibadah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diaktualisasikan dengan bidang muamalah. Begitu pula yang bersifat sosial kemasysrakatan, harus dilandasi dengan pesan-pesan moral yang tertuang dalam ibadah ritual, sehingga segala perbuatan adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah.
            Reformasi dalam hukum, harus disemangati untuk menegakkan kebenaran di atas segala-galanya, karena kebenaran yang berasas pada landasan moral, norma agama, dan sosial, sehingga paradigmanya merupakan kebenaran konstitusional. Dalam kehidupan ini, seringkali hukum dimarjinalkan yang mengandung unsur kebenaran.

C. Reformasi Hukum Islam di Indonesia

            Reformasi muncul sebagai akibat adanya desakan yang sangat kuat dari arus bawah yang dimotori oleh kelompok umat Islam, menuntut perlunya diadakan reformasi. Seperti halnya, kehadiran Undang-undang Peradilan Agama pada tahun 1989, tentu saja semakin meniupkan angin segar bagi kaum muslimin setelah hampir seabad yang mendambakan suatu lembaga peradilan agama yang seragam dan mandiri.
Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kedudukan dan wewenang Peradilan Agama yang diajukan ke DPR, muncul banyak tanggapan.        Tokoh sentral pembaharu Islam, Norcholish Madjid mengatakan bahwa RUUPA memang sudah menjadi tuntutan pembangunan hukum nasional, tetapi jangan ada kesan inklusif. Dengan sambutan hangat masyarakat Islam, kelompok Kristen dan nasionalis sekuler memperlihatkan rasa tidak senangnya terhadap RUUPA yang diajukan pemerintah tersebut. Sampai-sampai Persekutuan Gereja Indonesia merasa perlu mengadakan sidang majlis yang berlansung di Caringin, khusus membahas RUUPA itu. Dalam konsensusnya, mereka khawatir kalau RUU itu mengganggu konsensus nasional yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat.[5]
            Kenyataan politik yang dialami umat Islam mulai awal penjajahan sampai sekarang, permasalahan yang mesti dipecahkan kaum intelektual Islam adalah persoalan tentang umat Islam yang selalu dipojokkan sebagai anti Pancasila,  padahal sila-silanya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam? Kemudian sikap kaum muslimin terhadap arus modernisasi yang menjadi landasan kebijakan Orde Baru. Yang perlu dipikirkan adalah cara melakukan terobosan-terobosan untuk mengembangkan daya gerak  psikologis umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran baru, menurut Bachtiar Effendi, membawa tiga implikasi:
               1.  Mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teleologis politik;
               2.  Mendefinisikan ulang cita-cita politik islam;
               3.  Meninjau kembali strategi politik Islam.[6]
            Dalam kaitan ini, Nurcholish Madjid  lebih banyak melakukan elaborasi pikiran-pikiran Islam, dalam hubungannya dengan modernisasi sosial politik umat Islam Indonesia kontemporer. Rumusan pemikiran baru lebih bersifat empirik dan berusaha menghindari kesan apologetik, sehingga gagasan tentang hubungan Islam dengan modernisasi, berbeda dengan kaum reformis. Meskipun umat Islam yang mayoritas di Indonesia, namun kontribusinya terhadap Hukum Islam sangat sedikit. Menurut Nurcholish Madjid, umat Islam menghadapi dua pilihan, antara keharusan pembaharuan dan mempertahankan sikap teradisional.
             Upaya penciptaan ketentuan-ketentuan hukum baru sebagai jawaban atas tuntutan zaman, membutuhkan daya cipta dan kreativitas kemampuan memperediksi kemungkinan-kemungkinan untuk beberapa masa mendatang, sangat dibutuhkan.
            Dalam pembinaan Hukum Islam yang terambil dari syariat Islam, memiliki asas yang perlu diperhatikan. Menurut Sayuti Thalib, Hukum Islam itu terdiri atas sekurang-kurangnya tiga asas, yaitu: (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemamfaatan.[7]
            Dalam pemikiran Islam, jiwa dan inti demokrasi dilaksanakan tanpa banyak gembar gembor.[8] Apabila gagasan sebagaimana yang dikemukakan Samuel Huntington tentang benturan budaya antara Barat dan Islam, apabila benar-benar dilaksanakan oleh Barat, maka Islam akan ditindas habis-habisan. Menghadapi tantangan-tantangan baru ini, gagasan Pembaharuan Islam tumbuh seiring dengan gerakan nasionalis lokal yang mulai dirasakan.

D. Reformasi Pranata Sosial di Indonesia

            Pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: Pertama, ia merupakan aktualisasi Hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang mempola, setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Setelah itu, terjadi adaptasi dan modifikasi dengan Hukum Islam dengan kaidah lokal, yaitu proses sosialisasi dan institusionalisasi Hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah- kaidah lokal yang dianutnya. Kedua, pranata itu merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi ini mengacu kepada keyakinan tentang benar atau salah. Ia merupakan perwujudan amal saleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial.[9]
            Pranata hukum secara ideal dan materi hukum, harus mengandung kepastian hukum supaya ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Materi hukum harus dapat menumbuhkan kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara, supaya tenteram dalam masyarakat. termasuk penyelenggara negara. Materi hukum harus dapat memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
Adapun Perubahan sosial yang bisa saja terjadi dalam keluarga, yang mendasar adalah tumbuhnya kesadaran hukum individual dengan model berikut:
1.  Emansipasi memberi jaminan bagi kaum wanita pekerja ke arah yang memudahkan terjadinya perceraian;
2.  Kuatnya kesadaran akan hak individual, dapat menimbulkan marital rape dalam hubungan suami isteri;
3.  Anak sadar akan haknya antara lain to love ho me, sehingga dapat menuntut perolehannya kepada orang tua melalui pengadilan;
4.  Jika terjadi pemukulan terhadap anak sebagai wujud tanggung jawab, dipandang sebagai perbuatan pidana;
5.  Sadar akan hak individual, maka konflik rumah tangga dalam hal yang more confidential yang pantang diungkap di pengadilan, maka dapat menjadi faktor utama terjadinya perceraian.[10]
            Adapun unsur pelaksanaan hukum, turut menentukan tumbuh tidaknya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang berimbas pada terjaminnya ketertiban sosial. Dengan posisi itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menunjukkan prestasi dan kerja keras seobyektif mungkin.
            Adapun yang harus dimiliki aparat penegak hukum adalah sikap mental yang baik. Mereka seharusnya bekerja semata-mata untuk menegakkan hukum dan kebenaran, demi terwujudnya ketertiban sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak berperestasi apa-apa kecuali penegakkan yang hak dan menghilangkan kezaliman.
            Sikap mental yang baik yang dimiliki para penegak hukum, akan membuat masyarakat tunduk dan patuh pada setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
            Dalam hal pembentukan materi hukum, yang harus diperjuangkan agar materi hukum yang dibentuk, baik melalui kodifikasi maupun unifikasi, pembentukan materi senantiasa berpijak pada tatanan nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Rahman Haji. Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Ali, Mohammad Daud. Asas-asas Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
Aminuddin dan Mohtar Mas’oed. Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Bisri, Cik Hasan, dkk. Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Esposito, John L. dan John O Voll. Demokrasi di  Negara-negara Muslim. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
Esposito, John L. Identitas Islam pada Perubahan Sosio Politik, alih Bahasa  A. Rahman Zainuddin. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro. Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Surabaya: Usaha Nasonal, 1994.
Madjid, Nurcholish. Islam Kemodernan dan ke Indonesiaan. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1998.
Rahman, Mohamed Ali Abdul. Al-I’tibar: Mengembangkan Ilmu Agama Islam. Cet. II; Jakarta: CV Rajawali, 1996.
Tebba, Sudirman. Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya. Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.
Thalib, Sayuti. Asas-asas Hukum Nasional yang Sejajar dengan Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: BPHN, 1983.
Tim Penyusun. 70 Tahun  H. Munawir Sjadzali: Kontektualisasi Ajaran Islam. Cet. I; Jakarta: IPHI, 1995.


[1]Lihat Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990 ), h. 242.
[2]Lihat Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1998), h.90.
[3]Lihat Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasonal, 1994 ), h. 14.
[4]Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 164.
[5]Lihat Aminuddin dan Mohtar Mas’oed, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 143.
[6]Lihat ibid.
[7]Lihat Sayuti Thalib, Asas-asas Hukum Nasional yang Sejajar dengan Asas-asas Hukum Islam (Jakarta: BPHN, 1983), h. 86.
[8]Lihat Tim Penyusun, 70 Tahun  H. Munawir Sjadzali: Kontektualisasi Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: IPHI, 1995), h.380.
[9]Lihat Cik Hasan Bisri, dkk., Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 61.

[10]Lihat ibid., h. 62. 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib

A. Biografi Ali Bin Abi Thalib

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Sewaktu lahir beliau bernama Haydar (al-Hayadarah) oleh ibunya yang bernama Fatimah binti As’ad, namun kemudian diganti oleh ayahnya yang bernama Abu Thalib ibn Abd Muththalib dengan nama Ali. Beliau juga gelar Abu Thurab (Si Bapak debu-tanah) oleh nabi karena pernah dijumpai tidur diatas tanah.[1]

Saudara sepupu dan putra angkat nabi ini lahir di dalam Ka’bah pada 600 M., tahun 23 sebelum hijrah. Beliau tergolong generasi pertama yang memeluk islam setelah Khadijah binti Khuwailid, sesaat setelah al-Qur’an memerintahkan nabi untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya.[2] 
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Konsep Dasar Psikologi Pendidikan

Konsep Dasar Psikologi Pendidikan

A. Pengertian Psikologi Pendidikan

Psikologi Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada sub kelompok seperti berbakat anak-anak dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Perencanaan dan Tahapannya

Pengertian Perencanaan dan Tahapannya

A. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan  (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

Menurut R. Schermerhorn (1996:138), Perencanaan adalah Proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan untuk merealisasikannya. Sedangkan definisi Perencanaan (Planning) menurut Samuel Certo (1997:134) adalah Proses penentuan bagaimana sistem manajemen (organisasi) akan mencapai atau merealisasikan tujuannya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Manejemen Kelas dan Tujuannya

Pengertian Manejemen Kelas dan Tujuannya

A. Pengertian Manejemen Kelas

Pengertian manajemen kelas dari beberapa pakar antara lain, Weber .W.A. (1988), mendefenisikan manajemen kelas sebagai ompleks of teaching behavior of teacher efficient instruction” yang mengandung pengertian bahwa segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta memotivasi murid agar dapat belajar dengan baik. Eferstson dan Emmer mendeskripsikan manajemen sebagai  “those teacher behavior that  produceshigh levels of student infolfoment classroom activities and minimize student behaviors that interfiris with  dan pencapaianthe teachers or other students work and efficient use of instructional time (1998). Houston at al (1988), menegaskan bahwa “ Without effective mamanagement the learning process student for interfering with instruction“, yang mengandung pengertian bahwa tanpa manajemen yang efektif proses belajar mengajar menjadi kacau sehingga guru akan menegur murid-muridnya yang menggagu proses belajar mengajar.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Strategi Pengelolaan Kelas

Strategi Pengelolaan Kelas

A. Pengertian Strategi Pengelolaan kelas

Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai ’siasat’, ’kiat’,’trik’, atau ’cara’. Sedang secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal adalah dinamakan dengan metode. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untukmelaksanakan strategi.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

B. Hubungan Agama dan Negara

Perhelatan yang tidak habis-habis dan tak kenal  ujung pangkalnya sampai sekarang, yaitu seputar perdebatan hubungan antara agama dan negara. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dimana pertautan agama dan negara dengan segala perbedaan dan perdebatannya sulit untuk dipertemukan. Karena itu, perdebatan ini setidaknya terpolarisasi dalam dua gerbong pemikiran.

Pertama, kelompok sekularisme. Kelompok ini berpandangan bahwa agama dan negara sama sekali tidak ada saling keterpautannya. Negara secara keseluruhan adalah masalah duniawi yang menjadi kewenangan manusia dengan akal budi  (hawa nafsu)-nya. Tidak boleh ada satu butir ajaran agama yang intervensi perihal bagaimana masyarakat manusia mengatur negara, karena akan kemungkinan terjadi adalah politisasi agama untuk kepentingan politik sesaat.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Pengertian Organisasi dan Bentuknya

Pengertian Organisasi dan Bentuknya

A. Pengertian Organisasi

Organisasi (Yunani: ὄργανον, organon - alat) adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama .

James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama .
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017
thumbnail

Sejarah Nahdatul Ulama dan Latar Belakang Berdirinya

Sejarah Berdirinya Nahdatul Ulama dan Latar Belakangnya

A. Sejarah Berdirinya Nahdatul Ulama

Ada tiga orang tokoh ulama yang memainkan peran sangat penting dalam proses pendirian Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) yaitu Kiai Wahab Chasbullah (Surabaya asal Jombang), Kiai Hasyim Asy’ari (Jombang) dan Kiai Cholil (Bangkalan). Mujammil Qomar, penulis buku “NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam”, melukiskan peran ketiganya sebagai berikut Kiai Wahab sebagai pencetus ide, Kiai Hasyim sebagai pemegang kunci, dan Kiai Cholil sebagai penentu berdirinya.
Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 9/30/2017