Home » » Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia

A. Definisi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pilar Islam sebagai kekuatan peradilan asas tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan kasus perdata tertentu untuk prinsip kera besar Islam sebagai asas yang dirumuskan dalam pasal dua Undang-undang. Tujuh tahun 1989 tentang orang tua laki-laki. Pengadilan agama adalah pilar Islam sebagai eksekutif peradilan yudisial bagi pencari keadilan asas Islam mengenai kasus perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama ini didedikasikan untuk warga negara Indonesia atas asas Islam.

B. Unsur Keadilan Keagamaan


Dalam literatur Fiqih Islam untuk proses peradilan yang tepat dan khas, dibutuhkan enam elemen:

1. Hakim atau Qadhi, Itulah prinsip kera besar yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan tuntutan hukum, karena pihak berwenang sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilannya.

2. Hukum, Itulah keputusan hakim asas yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebuah kasus.

3. Mahkum Bihi, Dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq prinsip yang dipersyaratkan oleh qadhi terdakwa harus memenuhinya. Dan di qadha tarki menolak tuntutan hukum tersebut.
4. Mahkum Alaih (tahanan), Itulah prinsip kera besar yang dikenakan denda atasnya. Mahkum alaih dalam hak syara 'adalah asas yang diminta untuk memenuhi tuntutan prinsip yang diharapkannya. Apakah terdakwa atau tidak, seseorang atau banyak.

5. Mahkum Loloish, Itu adalah prinsip kera besar yang menuntut hak. Apakah hak adalah prinsip semata-mata untuk dia atau ada dua hak tapi haknya lebih kuat.

6. Kata atau akta asas mengacu pada hukum (keputusan), bahasa Iran dari pernyataan tersebut adalah fakta bahwa memutuskan kasus hanya dalam sebuah peristiwa asas tersebut diungkapkan oleh seseorang terhadap lawannya dengan alasan klaim utama dapat diterima. . Karena itu, sesuatu prinsip bukanlah sebuah peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak termasuk dalam bidang keadilan.

C. Pengadilan Agama


Peradilan Agama telah menjadi adenosine deaminase sejak Islam masuk ke Indonesia, kemudian diakui dan didirikan di Jawa dan Madura pada tahun 1882, di Kalimantan Selatan pada tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang merupakan sebuah pengadilan agamid . Penyatuan nama tersebut dilakukan dengan keputusan Menteri Agama. Setengah lusin pada tahun 1980 (saat Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Negara Bagian Amerika dalam mengelola peradilan dan pembinaannya.

Awalnya adenosine deaminase beberapa isu asas yang melekat pada peradilan agamasehingga tidak mampu menjalankan tugasnya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen sebagai asas yang dikehendaki oleh UU NO. Empat belas pada tahun 1970 ketika asasnya menjadi orang tuanya (sekarang sudah tidak berlaku lagi), tapi sekarang dengan terbitnya UU No. Tujuh tahun 1989 tentang keadilan agama berarti bahwa masalah komposisi, masalah kekuasaan dan masalah proses peradilan agamaprinciple telah dianggap menjadi masalah. Pada saat itu, ketika UU peradilan lainnya terbentuk saat UU Peradilan Agama tidak berlaku, maka untuk melaksanakan UU No. Empat belas tahun 1970 tentang ketentuan dasar otoritas kehakiman (sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintah harus menyerahkan draf rancangan undang-undang tentang persetujuan yudisial ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan.

Peradilan Pengadilan Bahasa Iran berisi tujuh pasal yang terdiri dari 108 pasal yang meliputi: Bab I berisi ketentuan umum mengenai pengertian, kedudukan, tempat perkantoran dan pengembangan pengadilan di pengadilan agamid, Bab II mengatur komposisi pengadilan agama dan Pengadilan agamid yang lebih tinggi, Bab III mengatur kekuatan pengadilan di dalam yurisdiksi agamid, Bab IV mengacu pada masalah asas pokok yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung atas dasar keputusan yang sederhana, cepat, Dan prinsip peradilan murah. Bab V memanggil ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas hakim, panitera dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Bab VI tentang ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutupan. Ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Peradilan Jawa dan Madura, di beberapa (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain negara Amerika dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari uraian artikel ini, dapat disimpulkan bahwa sejak Islam masuk ke Indonesia, pengadilan datang. Tahun 1882 adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah melawan agamid peradilan. Dengan terbitnya UU No. Tujuh tahun 1989 tentang peradilan agamid, artinya pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya sudah mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Peradilan Agama di Indonesia

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 5/21/2017

0 komentar Peradilan Agama di Indonesia

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak