Home » » Makalah Riba dalam Pandangan Islam

Makalah Riba dalam Pandangan Islam

A. Pendahuluan Tentang Riba

Makalah Riba dalam Pandangan Islam
Alquran adalah kalam Allah diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Demikian Sunnah Nabi berfungsi  menjelaskan isi kandungan Alquran, sehingga dapat dipahami dan diterapkan kepada berbagai aspek kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
      Alquran dan Sunnah Nabi banyak terdapat ayat-ayat atau hadis-hadis yang menganjurkan manusia untuk kerja keras -- kegiatan ekonomi, dan mencela orang-orang yang malas. Akan tetapi, tidaklah semua kegiatan ekonomi (kegiatan pencapaian harta) dapat diterima oleh Islam, banyak di antaranya yang dicela (haram) karena dianggap merugikan diri sendiri, dan atau orang lain. Seperti peraktek kolusi, korupsi, monopoli barang, riba yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, dan perjudian yang kemungkinannya merugikan oleh semua pihak.

            Riba sebagai praktek ekonomi dipandang sebagai suatu praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Paling tidak, dampak negatif yang ditimbulkannya, yakni dapat menjauhkan sifat solidaritas sesama muslim yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, demikian bagi pelakunya dapat menimbulkan sifat kemalasan dan kerakusan.
              Terlihat dampak tersebut, maka dalam pembahasan makalah ini akan dikemukakan bentuk kegiatan ekonomi yang termasuk kategori riba berdasarkan pandangan Alquran.

B. Pengertian Riba

              Istilah riba sebenarnya muncul jauh sebelum datangnya Islam,[1] yang  dipandang sebagai perbuatan haram.  Kata “riba” berasal dari kata ,رَباَ، يَرْبُو، رِبًا yang berkar pada huruf الراء والباء dan huruf illat.[2] Menurut bahasa berarti ziyھdah (tambah) dan namھ (tumbuh).  Penambahan itu mungkin disebabkan oleh faktor interen atau faktor eksteren,[3] sebagaimana terlihat dalam firman Allah:
- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ...
Artinya: ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...’
              Pengertian riba dari segi bahasa dapat berkonotasi positif dan negatif (tambahan atau kelebihan atas sesuatu). Sedangkan riba yang terkandung dalam ayat tersebut berupa pemberian hadiah kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan yang lebih banyak.[4] Maka dari itu, al-Qurthubج[5] dan Ibn  ‘Arabج menamakannya riba mubah.[6] Mereka mengacu kepada riwayat sahabat, khususnya Ibn Abbھs dan para tabi’جn yang memahami riba adalah hadiah  atau imbalan yang diharapkan.
              Di sisi lain, al-Zarkasy dalam kitabnya ‘al-Burhھn’ melihatnya dari segi tulisan dalam mushaf. Lafal riba yang terdapat pada surat al-Rum ditulis tanpa huruf waw  (رب) sementara dalam surah-surah lainnya menggunakannya (ربو). Dari lafal inilah Rasyid Ridha menjadikan dasar uraiaannya tentang riba yang menunjuk sebagai suatu perbuatan yang diharamkan Alquran.[7] 
              Sedangkan pengertian riba menurut istilah yang dimaksudkan adalah riba haram[8] yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini,  Abu Ishak berkata: “Riba adalah meliputi semua pinjaman yang dikembalikan lebih dari yang dipinjam”.[9] ‘Abd  al-Rahman al-Jaziri mengatakan: para ulama sependapat bahwa tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu adalah riba.[10]  Sebagai contoh, seseorang yang meminjamkan berasnya 10 liter di musim hujan kemudian harus dikembalikan 15 liter di musim kemarau, maka lima liter beras tanpa ikatan imbalan kecuali tenggang waktu termasuk riba. 

C.  Pandangan Islam tentang Riba

              Kata riba dalam Alquran dikemukakan sebanyak delapan kali pada empat surah, yakni surah al-Baqarah, Ali Imrھn, al-Nisھ, dan al-Rٌm. Surah pertama tersebut tergolong surah Madaniyyah, turun setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah, sedang surah lainnya adalah Makkiyah (turun sebelum Nabi hijrah). Adapun ayat-ayat yang dimaksudkan sebagai berikut:
1. QS. al-Baqarah (2: 275) 3 frekuensi:
- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
2. QS. al-Baqarah (2: 276) 1 frekuensi:
- يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
3. QS. al-Baqarah (2: 278) 1 frekuensi:
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
4. QS. Ali Imran (3: 130) 1 frekuensi:
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
5. QS. al-Nisھ (4: 161) 1 frekuensi:
- وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
6. QS. al-Rٌm (30: 39) 1 frekuensi:
- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ.
              Keenam ayat di atas, pada dasarnya bermaknakan “lebih atau tambahan” yang berorientasi pada makna negatif, tambahan yang dilarang, yakni semua  tindakan-tindakan perekonomian yang menarik manfaat dari peminjaman.
              Menurut Ibn ‘Arabi, riba yang terlarang ketika Alquran diturunkan telah dipraktekkan oleh banyak orang,[11] bahkan sebahagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, antara lain, Ibn ‘Abbھs, ‘Abd al-Muththalib, Khalid bin Walid hingga turun ayat yang melarangnya. Oleh karena itu, yang perlu ditegaskan dalam makalah ini adalah praktek-praktek ekonomi yang mana saja  termasuk kategori riba, apakah setiap adanya tambahan atas pinjaman atau tambahan yang mencapai tingkat-tingkat tertentu.
              Untuk menjawab masalah di atas, ada baiknya jika kita mengacu kepada kata-kata kunci yang terdapat dalam  QS. Ali Imran :130 dan al-    Baqarah: 278-279, berikut ini:
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَـــرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُـــولِهِ وَإِنْ تُبــْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْــوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.
              Pada ayat-ayat di atas, ada empat kata kunci yang hendak dikembangkan, yaitu: (1) أضعافا مضاعفة (berlipat ganda) ; (2) ما بقي من الرّبا  (sisa riba yang belum dipungut); (3) فلكم رؤوس أموالكم  (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan); dan (4) لا تظلمون و لا تظلمون.
a. أضعافا مضاعفة (berlipat ganda).
              Ditinjau dari segi bahasa, lafal أضعافا itu adalah bentuk jamak (plural) dari kata dha’if  yang artinya ‘sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)’.[12] Jadi, pelipatgandaan (أضعافا مضاعفة) terjadi berulangkali, tidak hanya sekali atau dua kali saja, tetapi mungkin lebih dari itu. Untuk memahami maksud  dua kata tersebut lebih dahulu dikemukakan riwayat -riwayat berikut ini.
              Kitab al-Dur al-Mantsur  mengemukakan riwayat dari Ibn Abd Hatim dari Sa’ad bahwa seseorang yang hendak meminjam, lebih awal mengadakan transaksi antara orang yang meminjamkan (kreditor) dan yang akan meminjam (debitor). Peminjam harus menyatakan kesediaannya mengembalikan pinjaman pada waktu yang disepakati, dan jika tidak, ia dikenakan sejumlah tambahan di atas pinjaman pokok tadi.[13] Demikian pula al-Thabarج mengemukakan riwayat dari Ibn Zaid bahwa riba pada masa Jahiliyah tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa hewan.  Misalnya, jika seorang debitor tidak sanggup membayar utangnya, maka ia ditemui oleh kreditor dan berkata kepadanya “bayarlah atau kamu tambahkan untukku”. Apabila debitor tidak memiliki sesuatu, maka utangnya seekor hewan dijadikan lebih tua dari hewan yang pernah dipinjam, dan seterusnya bertambah manakala debitor tak sanggup membayarnya.[14]  
              Berdasarkan dua riwayat di atas dikemukakan adanya indikasi pelipatgandaan atas pinjaman pada masa Jahiliyah yang tidak terbatas,  tidak hanya dua atau tiga kali lipat, bahkan kepada kelipatan yang kesekian kalinya.  Kelipatan itu tergantung cepat atau lambatnya debitor mengembalikan pinjaman. Praktek riba seperti ini, oleh mufassir menyebutnya riba Jahiliyah,[15] dan tak ada salahnya jika disebut pula riba fahisy karena adanya keuntungan yang berlipat ganda pada kreditor,[16] sementara debitor justru tercekik dan semakin jauh dari harapan bebas dari utang.  Demikian riba ini  dinamai riba nasiah[17] karena dalam kondisi terpaksa debitor harus menunda pembayarannya, atas penundaan tersebut kreditor leluasa memaksa pelipatgandaan imbalan kerena penundaan waktu pembayaran.
              Atas dasar riwayat di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama: pada saat transaksi debitor dan kreditor sepakat mengikat  janji atas tambahan pengembalian pinjaman; Kedua; saat pengembalian jatuh tempo sedang debitor tak sanggup mengembalikannya, maka dikenakan tambahan secara tidak tertulis; dan Ketiga; Tambahan diperhitungkan lama dan pendeknya rentang waktu yang digunakan. Dari fariabel pertama dimungkinkan adanya tambahan dari pinjaman, akan tetapi, tidak sampai berlipatganda. Kelipatan itu terjadi setelah pinjaman menghabiskan waktu sebagaimana dinyatakan dalam transaksi. Kalau demikian, apakah bentuk penambahan pertama (yang tidak berlipat) juga masuk kategori riba yang diharamkan atau riba yang dimaafkan, dalam arti terkhusus pada penambahan yang berlipatganda.
              Jika dicermati bentuk penambahan itu, kemungkinannya melahirkan dua persepsi, yaitu  pertama; didasarkan kepada teks adh’ھfan mudhھ’afah (lipatganda) sebagai satu syarat dinamainya riba. Keberadaan lafal itu merupakan garis pemisah antara yang haram dan yang boleh. Dengan demikian, tambahan yang sifatnya tidak berlipatganda bukanlah riba, melainkan tambahan yang mubah. Kedua, ayat itu dipandang sebagai ungkapan yang menggambarkan sikap perilaku murbin kala itu, dipahami riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh mufassir ada dua bentuknya, ada yang berlipatganda dan ada pula yang tidak, dan dua-duanya dipandang haram. Karena itu, ungkapan أضعافا مضاعفة (lipatganda) bukanlah syarat, melainkan   sekedar gambaran prilaku murbin saja. Dinyatakan pula Alquran Departemen Agama bahwa riba nasi’ah diharamkan oleh semua ulama, walaupun tidak berlipat ganda. Jadi segala bentuk pinjaman yang sifatnya menarik tambahan (sedikit atau banyak) dari jumlah kredit akibat penundaan waktu pembayaran masuk kategori  riba.
b. وذروا ما بقى من الربا (apa yang tersisa dari riba yang anda tinggalkan)
              Seperti digambarkan di atas, ada dua persepsi tentang ayat أضعافا مضاعفة (berlipatganda), yakni menjadikan syarat atas keribaan sesuatu; dan seba-  hagiannya menganggap ungkapan situasi Jahiliyah saja.  Kedua persepsi tersebut, ada baiknya jika diteliti ayat وذروا ما بقى من الربا .  Tampaknya, ayat ini dipertentangkan oleh ulama, di satu sisi mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat أضعافا مضاعفة  dan di sisi lain menganggapnya tidak terkait.
              Seperti ulama lain, Rasyid Ridha menyatakan bahwa riba Jahiliyah identik dengan penyiksaan, terutama masyarakat miskin. Di dalamnya terkandung kezaliman, yakni sifat berlipat ganda. Karena itu, lipatganda yang disebut dalam Ali Imran:130 merupakan hakikat riba Jahiliyah. [18]
               Rasyid Ridha dalam pengamatannya mengatakan bahwa struktur kalimat larangan dalam surat tersebut (Ali Imran: 130) terkait dengan surah al-  Baqarah: 287  dengan beberapa alasan:
1.  Kata yang disebutkan itu berulang dengan bentuk isim ma’rifah. Kaidah bahasa menyebutkan, kosa kata seperti itu bila disebutkan berulang, maka keduanya mempunyai pengertian yang sama.[19] Dengan demikian, kata al-  ribھ pada surah Ali Imrھn:130 mempunyai pengertian “lipatganda”, maka surah al-Baqarah pun demikian adanya.
2.  Jika ada dua kata, yang satu muthlaq dan yang lain muqayyad, maka yang dijadikan pedoman adalah yang muqayyad.  Al-Ribھ dalam surah al-Baqarah: 278 adalah muthlaq, sedang yang terdapat dalam Ali Imran: 130 muqayyad, maka yang digunakan adalah surah Ali Imran, adh’ھf mudھ’fah (lipat ganda).
3.  Baik dalam surah Ali Imrھn maupun surah al-Baqarah, riba dihadapkan dengan sedekah.
4.  Dalam surah al-Baqarah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan riba tidak berbuat zalim dan tidak menjadi obyeknya.[20]
              Ulama lain tampaknya menolak pendapat tersebut karena:
1.  Kaidah kebahasaan pada kedua surah tersebut tidak dapat diterapkan karena terjadi pada tempat yang berjauhan (surah Ali Imran dan surah al-Baqarah), kecuali jika pengulangan itu terjadi pada satu rangkaian atau satu redaksi. 
2.  ‘Abd al-Rahman bin Nashir mengatakan bahwa taqyid yang terdapat dalam Alquran tidak selamanya menjadi dasar untuk menetapkan hukum.[21]  Dengan dasar itu, qayyid  adh’ھf mudhھ’afah atas al-ribھ yang terdapat dalam surah Ali Imran tidak dapat men-taqyid surah al-Baqarah.
3.  Riba Jahiliyah adalah kegiatan ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan karena terdapat unsur lipat ganda di dalamnya. Nampaknya unsur tersebut, susuatu yang melekat pada sifat kezaliman, dan tak terelakkan pada diri debitor. Dikemukakan Syekh Muhammad Abduh betapa sulitnya pihak peminjam menanggung kewajiban pengembaliannya, yang pokok saja sudah sangat sulit, apatah lagi dengan adanya tambahan.[22] Jadi, pada prinsipnya, pinjaman yang intinya bertujuan untuk menarik keuntungan semata-mata adalah bahagian dari kezaliman.  Itulah sebabnya beliau kurang tertarik dengan istilah perbankkan (bunga uang).[23]
              Dengan demikian, adh’ھf mudhھ’fah yang terdapat dalam surah Ali Imran:130 tidak bisa dijadikan syarat untuk menetapkan haramnya suatu riba sebagaimana dikemukakan Rasyid Ridha. Pendapat tersebut diperjelas sebab nuzul ayat surah al-Baqarah, yang disimpulkan:
a.  Al-’Abbھs (paman Nabi) dan seorang keluarga Bani al-Mughجrah be-  kerjasama untuk memberikan utang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqجf. Namun setelah Islam datang beliau diharamkan untuk kembali mengambilnya dari tangan debitor, maka turunlah ayat al-Baqarah:287 itu.
b.  Ayat tersebut turun menyangkut kabilah Bani Tsaqجf yang melakukan praktek riba, ketika mereka memeluk Islam bersepakat untuk me-  ninggalkannya (riba).  Pada saat pembukaan Kota Makkah, tampaknya mereka masih ingin untuk kembali memungutnya, maka turunlah ayat riba ini.[24]
              Dengan dasar itu disimpulkan bahwa ayat yang terakhir turun tidak tepat jika melebihi pengertian riba dalam ayat Ali Imran:130 (أضعافا مضاعفة). Lafal itu mencerminkan teknis  riba yang dipraktekkan kaum Jahiliyah yang disebut riba nasi’ah yang cenderung melipatgandakan pinjaman kepada debitornya. Dengan demikian, adh’ھf mudhھ’fah tidak bisa dijadikan indikator untuk menyebut sesuatu perbuatan riba atau bukan.
              Timbul suatu masalah, bagaimana dengan kegiatan ekonomi yang tidak melahirkan lipat ganda, apakah dibolehkan atau tidak?
              Untuk menganalisis persoalan tersebut, perlu kita melihat kata kunci selanjutnya, yakni فلكم رئوس أموالكم  (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam artian, bahwa Allah swt. hanya memperkenankan mengambil modal-modal yang telah dipinjamkan, dan selainnya (selebihnya) yang berupa tam-  bahan tidak diizinkan. Dari kata kunci tersebut dipahami bahwa sekali-kali Tuhan tidak membolehkan mengambil kelebihan dari pinjaman, baik yang berlipat ganda maupun tidak.  Dengan demikian, kata-kata أضعافا مضاعفة (lipat ganda) itu bukanlah merupakan syarat, tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang dipraktekkan kala itu.
              Uraian di atas disimpulkan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya menarik keuntungan dari debitor, apakah berlipat ganda atau tidak masuk kategori riba.  Namun perlu diketahui bahwa riba yang dimaksud mempunyai kesamaan kondisi dan situasi masa Jahiliyah, si-kaya memandang si-miskin sebagai lahan empuk untuk mengembangkan modal, karena itu, dalam ayat lain Allah swt. menghadapkan riba dengan jual beli. Sementara pelaku riba beranggapan antara keduanya (riba dan jual beli) adalah sama sebagai kegiatan perekonomian. Sebagai kreditor, ia meminjamkan uang atau barang kepada si-miskin semata-mata untuk menarik  manfaat (keuntungan) yang lebih banyak, bukan unsur tolong-menolong yang diutamakan.
              Demikian riba diperhadapkan dengan masalah sedekah, yang miskin harus disantuni oleh si-kaya. Tindakan tersebut mengantar terjalinnya hubung-  an baik antar si-miskin dan si-kaya. Sedang yang terjadi pada masa itu, si- kaya semakin kaya akibat memperoleh keuntungan dari penundaan pembayaraan, riba nasi’ah. Sementara si-miskin yang seharusnya memperoleh bantuan karena kehidupannya yang melarat, justru semakin miskin karena terjepit oleh lilitan utang yang kian bertambah, sehingga ia tak mampu lagi  mengembangkan perekonomiannya. Praktek tersebut, tentunya mendatangkan kezaliman, mafsadat, dan menghilangkan fungsi-fungsi  sosial harta yang menggiring terjadinya kesenjangan sosial.
d. لا تظلمون ولا تظلمون
               Bagaimana jika tindakan perekonomian itu tidak mendatangkan kezaliman, tetapi ada unsur tamabahan (ziyھdah) di dalamnya, misalnya seorang debitor mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha, dan bukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apakah masuk kategori riba atas tambahan itu atau tidak, sebutlah contoh bunga bank.
              Jika  ditelusuri riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut, pinjam-meminjam itu terjadi antara si-kaya dan si-miskin. Si-kaya bertindak selaku kreditor dan si-miskin selaku debitor, dan tujuan pinjaman tersebut tidaklah lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk mengembangkan usaha, atau menambah modal. Praktek riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman”, pada zaman Jahiliyah itu jelas mendatangkan kesengsaraan (dhulm). Akan tetapi, sekiranya penambahan itu tidak mendatangkan kesengsaraan, malah keuntungan, maka diperlukan kajian lebih lanjut sebab esensi riba yang hendak dihapuskan tidak terlepas dari kezaliman.
              Jika kita membandingkan sistem perbankkan dengan praktek riba nasi’ah, tampak sekali perbedaannya. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara, antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal. Modal disepakati bukan untuk keperluan konsumsi, tetapi diarahkan kepada pengembangan usaha. Jika ada yang benar-benar membutuhkannya untuk keperluan konsumtif, maka diharuskan melampirkan jaminan tanda mampu mengembalikan utang.[25] Karena itu, sasaran perbankkan jelas bukan kepada orang-orang miskin, melainkan orang-orang yang membutuhkan modal untuk buka atau mengembangkan usaha.
              Sebagai generasi lama, Syekh Muhammad Abduh memandang fungsi utama bank adalah lembaga penyimpanan uang orang-orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang.[26]  Pandangan tersebut tidaklah salah sebagaimana yang terjadi pada masa itu, akan tetapi, untuk sekarang ini, barangkali kurang tepat karena uang yang dibankkan merupakan modal yang akan dikembangkan  oleh pihak  lain yang tidak memiliki. Dengan demikian, penyimpang uang di bank justru pemutarannya lebih efektif dan produktif
              Atas pandangan itu, Abduh tampaknya kurang tertarik dalam kegiatan perbankkan, meskipun tidak disebutkannya secara jelas bunga bank itu riba, tetapi ketidaksimpatisannya terbaca tidak menghalalkan bunga bank.  Akan tetapi, ketika diperhadapkan kepada bunga Pos, ia cenderung menghalal-  kannya.[27] Meskipun Pos dan Bank sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan uang, namun yang dihalalkan adalah bunga tabungan Pos.  Persepsi itu lahir karena yang menyimpang uang adalah orang miskin, bukan orang kaya sebagaimana di bank.
              Lebih lanjut Abduh mengemukakan bahwa menyerahkan modal kepada pihak lain untuk kepentingan usaha kemudian ditentukan keuntungan masing-masing tidak termasuk riba, meskipun bertentangan kaidah fuqaha.  Muamalah seperti itu dipandang mendatangkan maslahah pada umat, sedang yang dilarang adalah semacam riba (tambahan) yang mendatangkan mafsadah, dan keuntungan sepihak  (kreditor) saja.[28]
              Di samping itu, Dawan Raharjo melihat adanya unsur kehalalan bunga uang karena tiga faktor pada penabung, yaitu: (1) Kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya, baik untuk usaha maupun untuk keperluan konsumsi; (2) Nilai uangnya semakin menurun, apalagi inflasi dan nilai tukar uang kini sudah bisa diperhitungkan, walaupun tidak persis sama; dan (3) Pemilik uang juga menanggung resiko untuk tidak kembali, maka dari itu bank perlu memperhitungkannya demi keamanaan pemilik modal, agar bisa dipercaya oleh masyrakat.[29]
              Dalam pandangan Bentham, bank sebenarnya juga merupakan tijھrah atau bay, setidak-tidaknya sebagai perantara dalam perdagangan, sehingga penabung berhak mendapat komisi sesuai banyaknya uang yang ditabung.  Di samping itu, bank selaku sentral ekonomi didirikan atas undang-undang, yang ditetapkan bahwa: Pertama, unsur kesukarelaan antara mereka yang terlibat dalam transaksi finansial; Kedua, perlindungan terhadap pihak-pihak yang rawan dalam menghadapi kemungkinan kerugian dan pemasaran; dan ketiga, pengaturan tentang tingkat keuntungan dari berbagai pihak.[30]
              Berbagai pandangan di atas, maka proses pinjam-meminjam di bank dan seperti praktek riba jelas sangat berbeda.  Sebagai perbandingan:
Riba; (1) Proses pinjam-meminjam terjadi pada orang yang membutuhkan bantuan konsumsi untuk menutupi kehidupan sehari-hari; (2)Transaksi antara kreditor dan debitor tidak jelas berapa bunga yang harus ditambahkan (tidak punya undang-undang dan acuan tambahan), sehingga peluang terjadinya adh’ھf mudhھ’fah; dan (3) Keuntungan hanya dinikmati oleh sepihak (kreditor), sedangkan debitor justru tercekik dan semakin sulit untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.
              Sedangkan pinjam-meminjam yang terjadi pada Bank adalah:
1. Untuk pengembangan usaha bagi peminjam atau tambahan modal;
2.  Bunga uang merupakan keuntungan dari predaran uang penabung (tijھrah) di bank, serta menyesuaikan karena semakin merosotnya nilai uang;
3.  Bunga uang yang harus dikembalikan merupakan hasil yang kemungkinan-  nya dapat diperoleh menurut pihak bank; dan
4.  Uang yang ditabung/dipinjam diberi bunga berdasarkan kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang dapat diperolehnya (tabungan/pinjaman).
5. Bank didirikan berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan atas dasar sukarela, bukan keterpaksaan.
              Dengan demikian, antara riba dan sistem perbankkan terdapat perbedaan, debitor (peminjam) tidak menikmati uang atau barang yang dipinjam, melainkan justru menambah kesulitan baginya.  Sedangkan pada bank, justru pinjaman itu merupakan alat bantu untuk mengembangkan usaha, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih banyak.  Riba, cenderung menguntungkan sepihak (kreditor) saja, dan merugikan pihak lain (debitor), tetapi bank justru meningkatkan kesejahteraan bersama. Riba kemungkinannya mendatangkan kezaliman karena tidak mempunyai aturan atau perundang-undangan, sedang pada bank diatur oleh undang-undang sesuai perkembangan ekonomi, berapa yang harus dikembalikan oleh debitor atas jumlah pinjaman tertentu, tidak semau pihak bank menetapkan jumlah uang yang harus dibayarkan, sehingga terhindar dari sifat kecurangan yang cenderung menzalimi orang lain.

D. Penutup

              Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud riba nasi’ah adalah peminjaman sesuatu kepada seseorang dengan mengambil manfaat karena tenggang waktu yang ada di dalamnya.  Riba ini disepakati ulama keharamannya. Karena adanya unsur kezaliman di dalamnya.  Sedangkan tambahan pada suatu pinjaman yang tidak mendatangkan kezaliman diperselisihkan oleh ulama, ada yang mengaharamkan dan ada pula yang membolehkakannya.
              Pada intinya agama Islam melarang riba, yang bertujuan untuk membebaskan umat dari perbuatan kezaliman, serta menumbuhsuburkan sikap saling bantu membatu dalam berbagai kekurangan kebutuhan ekonomi. Karena itu, sikap menzalimi sesama umat termasuk perbuatan tercela, sedangkan sifat membantu adalah sifat terpuji yang harus dikembangkan dalam hidup ini.


 DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. Tafsجr al-Qur’ھn al-Karجm (al-Manھr) (Cet. II; Bairut: Dھr al-Ma’rifah)
Ibn ‘Arabج, Abٌ Bakr Muhammad bin ‘Abdillah.  Ahkھm al-Qur’ھn, tahqجq Muhammad Ali al-Bajawج, juz III (t.t.: ‘Isھ al-Halabج, 1957
Ibn Mandhٌr, Jamھl al-Dجn bin Mukarram al-Afrجqج al-Mishrج, Lisھn al-’Arab., juz XIV (Bairut: Dھr al-Shھdir, t.th.
Al-Jazirج, Abd al-Rahmھn. Kitھb al-Fiqh ‘alھ Mazھhib al-’Arba’ah (Bairut: Dھr al-Turھs al-’Arabج, t.th..
Khan, Mushthafھ Sa’جd. Atsar al-Ikhtilھf fج al-Qawھ’id al-Ushٌliyyah fج Ikhtilھf al-Fuqahھ’ (Cet. I; Bairut: Mu’assasah al-Risھlah, 1981), h. 246-247.
Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)  (Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 41.
Al-Nawawج.Shahجh Muslim bi al-Syarh al-Nawawج, juz XI (Kairo: al-Mishriyyah, 1924.
Al-Qaththھn,  Manna’. Mabھhits fج ‘Ulٌm al-Qur’ھn (Riyaھdh: Mansyurah al-’Asr al-Hadجts, 1394 H/1973 M), h. 201.
Al-Qurthubج, Muhammad bin Ahmad al-Ansharج. al-Jھmi’ li Ahkھm al-Qur’ھn, juz XIV (Kairo: Dھr al-Kitab, 1967.
Raharjo, Dawan. Ensiklopedi Al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1996.
Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsجr al-Manھr,  jilid III (Mesir: Dھr al-Manar, 1376 H
Al-Sa’adi, Abd al-Rahmھn bin Nashir. al-Qawھ’id al-Hisan li Tafsجr al-Qur’ھn (Riyھdh: al-Ma’ھrif, 1980.
Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992.
Al-Suyuthج, al-Dur al-Mantsur fج Tafsجr al-Ma’tsٌr (Bairut: Dھr al-Fikr, 1983.
Al-Thabarج, Muhammad bin Jarجr. Jھmi’ al-Bayھn fج Tafsجr al-Qur’ھn,  juz IV (Mesir: Isھ al-Halabج, 1954.
Al-Zuhaylج, Wahbah. al-Fiqh al-Islھmج wa Adillatuh (Bairut: Dھr al-Fikr, 1985), h. 671-674.





[1] Seolah-olah ada kesan bahwa riba adalah doktrin Islam, padahal selama satu melenium istilah ini telah populer sebagai tindakan larangan dalam pandangan teolog, cendikiawan maupun menurut undang-undang Kristen.  Akan tetapi, karena sulitnya diberantas kaum penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu. Lihat Cyril Glasse dalam Dawan Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1996), h.594.
[2] Huruf illat yang terdapat pada lafal riba ada yang menulisnya huruf waw,  ada huruf ya, dan ada pula huruf alif. Orang Bashrah cenderung menggunakan huruf ya’. Sedang yang menggunakannya (ya) adalah Hamzah al-Kisa’i, dan untuk jelasnya lihat al-Nawawج dalam Shahجh Muslim bi al-Syarh al-Nawawج, juz XI (Kairo: al-Mishriyyah, 1924), h. 8.
[3] Lihat Jamھl al-Dجn bin Mukarram Ibn Mandhٌr al-Afrجqج al-Mishrج, Lisھn al-’Arab., juz XIV (Bairut: Dھr al-Shھdir, t.th.),  h. 304.
[4]Abٌ Bakr Muhammad bin ‘Abdillah (Ibn ‘Arabج), Ahkھm al-Qur’ھn, tahqجq Muhammad Ali al-Bajawج, juz III (t.t.: ‘Isھ al-Halabج, 1957), h. 1479
[5] Muhammad bin Ahmad al-Ansharج al-Qurthubج, al-Jھmi’ li Ahkھm al-Qur’ھn, juz XIV (Kairo: Dھr al-Kitab, 1967), h. 36.
[6] Ibn ‘Arabج, loc. cit.
[7] Muhammad Rasyid Ridha, Tafsجr al-Manھr,  jilid III (Mesir: Dھr al-Manar, 1376 H), h. 113; M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 261.
[8] Dalam kitab fiqh Islam dikenal dua macam riba, yakni: riba fadhl dan riba nasi’ah. Lihat uraian Wahbah al-Zuhaylج, al-Fiqh al-Islھmج wa Adillatuh (Bairut: Dھr al-Fikr, 1985), h. 671-674.
[9] Ibid.
[10] ‘Abd al-Rahmھn al-Jazirج, Kitھb al-Fiqh ‘alھ Mazھhib al-’Arba’ah (Bairut: Dھr al-Turھs al-’Arabج, t.th.), h. 245.
[11] Ibn ‘Arabج, op. cit.  Jilid I, h. 241.
[12] M. Quraish Shihab, op. cit., h. 261.
[13] Lihat kutipan al-Suyuthج, riwayat dari Ibn Abج Hھtim dalam al-Dur al-Mantsur fج Tafsجr al-Ma’tsٌr (Bairut: Dھr al-Fikr, 1983), h. 314.
[14] Lihat Muhammad bin Jarجr al-Thabarج, Jھmi’ al-Bayھn fج Tafsجr al-Qur’ھn,  juz IV (Mesir: Isھ al-Halabج, 1954), h. 90.
[15]Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)  (Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 41.
[16] M. Quraish Shihab, op. cit., h. 263.
[17] Ahmad Mushthafa al-Marھghج, op. cit., juz IV, h. 65
[18] Rasyid Ridha,  op. cit., h. 108.
[19] Lihat Manna’ al-Qaththھn,  Mabھhits fج ‘Ulٌm al-Qur’ھn (Riyaھdh: Mansyurah al-’Asr al-Hadجts, 1394 H/1973 M), h. 201.
[20] Mushthafھ Sa’جd al-Khan, Atsar al-Ikhtilھf fج al-Qawھ’id al-Ushٌliyyah fج Ikhtilھf al-Fuqahھ’ (Cet. I; Bairut: Mu’assasah al-Risھlah, 1981), h. 246-247.
[21] ‘Abd al-Rahmھn bin Nashir al-Sa’adi, al-Qawھ’id al-Hisan li Tafsجr al-Qur’ھn (Riyھdh: al-Ma’ھrif, 1980), h. 92.
[22] Lihat Muhammad Abduh, Tafsجr al-Qur’ھn al-Karجm (al-Manھr) (Cet. II; Bairut: Dھr al-Ma’rifah), h. 93-94.
[23] Ibid.
[24] Al-Thabarج, op. cit.  Jilid III, h. 106-107.
[25] Dawan Raharjo, op. cit.,  h. 611.
[26] Sykh Muhammad Abduh, op. cit. Juz III, h. 102.
[27] Ibid. , h. 116.
[28] Ibid.
[29] Dawan Raharjo, op. cit., h. 612.
[30] Ibid.
Terimakasih telah membaca artikel berjudul Makalah Riba dalam Pandangan Islam

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 4/17/2017

0 komentar Makalah Riba dalam Pandangan Islam

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak