Home » » Makalah - Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Makalah - Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Makalah - Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara
Diskursus tentang relasi agama dan negara memang tidak ada habisnya  diperdebatkan. Para ahli dan akademisi selalu mengangkat isu-isu tersebut sebagai wacana yang menarik, selain sebagai kajian keilmuan juga  untuk memberikan jawaban terhadap beberapa tuntutan sebagian masyarakat yang menghendaki sebuah hubungan yang ideal  antara agama dan negara.
Terlepas  apakah semua agama-agama mempunyai konsepsi atau wacana masing-masing tentang sebuah pandangan ideal terhadap relasi agama dan negara, yang pasti bahwa Islam – salah satu dari agama-agama yang dimaksud – sebagai agama suatu komunitas telah menunjukkan dan mengalami proses tersebut.[1] Meskipun  demikian, dalam Islam  sendiri sangat bervariatif pandangan mereka dalam melihat idealnya hubungan agama dan negara. Terutama sorotannya terhadap pandangan negara Islam Madinah yang telah dibentuk oleh Nabi.
Dalam catatan sejarah pemikiran politik Islam – zaman klasik, pertengahan, dan kontemporer - ditemukan beberapa tokoh Islam yang mengangkat isu-isu ini, di antara mereka yang populer terdapat Ali Abd. Al-Raziq (1888 M-1966 M).[2] dalam bukunya yang berjudul al-Islam wa Ushul al-Hukm, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. diutus hanya untuk menyampaikan agama murni tanpa maksud mendirikan negara. Nabi tidak memiliki kekuasaan duniawi, negara atau pemerintahan, tidak mendirikan suatu kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah Nabi semata seperti halnya para nabi-nabi lainnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara Islam dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi.[3]
Namun demikian, pandangan yang dikemukakan oleh Ali Abd. al-Raziq agak kontroversial dan mendapatkan tantangan dan kritikan dari beberapa tokoh-tokoh muslim lainnya, selain tidak sependapat apa yang dikemukakan Ali Abd.        Al-Raziq, juga mereka memberikan pandangan yang berbeda. Di sini  agak jelas  Ali Abd. Al-Raziq berkesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan begitu pula dengan agama, itu bukan negara.
Hal berbeda diungkapkan Ahmad Syalaby, Menurutnya risalah Ilahi yang disampaikan oleh Muhammad saw. kepada umat manusia yaitu, Islam menaruh perhatian terhadap urusan keagamaan dan urusan duniawi karena di samping sebagai kepercayaan juga sebagai peraturan. Muhammad saw. menjadi pemimpin masyarakat Islam pertama, ia memegang dua jabatan yakni jabatan religius – yang bertugas menerima wahyu dan menyampaikannya – dan jabatan administratif (keduniaan) sebagai pemegang kekuasaan (kepala negara).[4]
Kedua pandangan di atas sangat berbeda menilai fungsi kenabian Muhammad saw. dalam memimpin negara Islam Madinah. Semua dapat digambarkan sebagaimana dalam wacana relasi agama dan negara. Yang pertama berpendapat bahwa agama tidak perlu diatur oleh negara, biarkan agama itu berkembang sebagaimana ajarannya dan dijalankan oleh masing-masing penganutnya (individu). 
Senada hal tersebut di atas, menarik disimak apa yang dikemukakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) tentang negara yang berasumsi agama. Menurutnya di sini agama (Islam) hanya dilihat secara seremonial belaka dan tidak melihat agama yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari, - dengan mengambil contoh di Indonesia – karena Islam hanya berkembang secara ornamen belaka. Corak fungsional yang diperjuangkan oleh gerakan hak asasi manusia dan corak hukum yang diingini, ternyata  diperjuangkan oleh mereka yang tidak menggunakan wawasan agama. Paling tidak menurut Gusdur, formalitas hukum Islam, formalitas keadilan, dan formalitas demokrasi, yang semuanya merupakan perwujudan hak-hak asasi manusia  yang bersederajat dan berkedudukan sama. Inilah yang tidak berarti hingga saat ini, karena gerakan Islam pada umumnya baru tersentuh oleh aspek-aspek ornamental belaka dari pelaksanaan agama samawi.[5]
 Sedangkan pandangan kedua, menegaskan perpaduan antar agama dan negara. Keberadaan negara Islam Madinah menjadi contoh betapa Muhammad saw. menjalankan dwi fungsinya, satu sisi sebagai seorang Nabi yang harus menyampaikan risalah (agamanya) kepada umat manusia, dan  disisi lain sebagai kepala pemerintahan yang harus mengatur dan memperhatikan warganya. Dalam kehidupan bernegaranya tentu saja Muhammad saw. mengambil ajaran-ajaran pokok Islam yang dimanifestasikan  kedalam hukum-hukum  positif negara.
Hal yang sama dikatakan  Ibnu Khaldun, dalam pemikiran politiknya ia berpendapat bahwa peranan agama sangat besar dalam mendirikan negara yang besar. Menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang nabi (nubuwwah) atau seruan kebenaran (da’watu haqq).[6]
  Kedua pandangan di atas memang sulit dipertemukan dalam satu konsensus bersama, sebab selain masing-masing mempunyai argumentasi tersendiri terhadap relasi agama dan negara, juga visi dan misi serta orientasi  yang sangat berbeda. Mungkin saja konsep yang diperjuangkan Ibnu Khaldun mengarah kepada lahirnya sebuah negara pemerintahan Islam dengan system khilafah dengan dasar syariat Islam. Begitu pula pandangan terhadap pemisahan agama dan negara, juga mengharapkan lahirnya sebuah negara yang sekalipun tidak berbasiskan agama tetapi mempunyai ideology yang bernafaskan agama.
 Inilah yang diasumsikan perbincangan antara hubungan antara agama dan negara tidak ada habisnya dan sulit menemukan titik persamaan, sebab masing-masing menganggap konsepsi yang ditawarkan benar dan sangat tepat untuk setiap kondisi zaman. Oleh karena itu, apa yang telah diungkapkan di atas merupakan pengantar  dalam makalah ini agar nantinya dapat dilihat dan diurai pemikiran Islam terhadap hubungan agama dan negara.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik  beberapa rumusan  permasalahan, antara lain:
  1. Bagaimanakah hubungan Agama dengan Negara?
  2. Bagaimanakah pemikiran Islam tentang hubungan Agama dan Negara ?
C. Tujuan dan Kegunaan
a. Adapun tujuannya, adalah:
  1. Agar dapat diketahui dan menjelaskan konsep hubungan agama dan  negara.
  2. Di samping itu, juga diharapkan dapat menjelaskan konsep atau pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara.
b. Adapun kegunaannya, adalah:
  1. Setelah diketahui konsep atau pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara, maka pembaca  dapat membedakan hubungan agama dan negara dalam persfektif (pemikiran) lainnya.
  2. Pembaca dapat menjadikan sebuah studi baru (awal) untuk mengkaji lebih dalam lagi pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Istilah

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, penulis  akan memberikan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul makalah ini, yaitu:
    1. Pemikiran
Pemikiran berasal dari kata pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pelita hati, ahli filsafat. Kemudian   mendapat imbuhan yang berawalan “pe” dan berakhiran “an” menjadi kata “pemikiran” yang berarti cara, atau hasil berfikir.[7]
    1. Islam
Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Orang  yang memeluk agama Islam.[8]
Jadi pemikiran Islam dapat dimaknai sebagai sebuah cara atau hasil berfikir yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
    1. Agama
Dapat dijumpai berbagai kata yang menunjuk pada pengertian agama, misalnya al-Din  dalam bahasa Arab dan Religi dalam bahasa Eropa.[9] Para ahli mengemukakan berbagai teori tentang pengertian agama. Ada yang mengatakan bahwa kata agama diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu dari kata a: tidak dan gama: kacau atau kocar-kacir. Dengan demikian agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, teratur.[10] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, agama bermakna kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan Islam, Kristen, Budha, dan Hindu.[11]
    1. Negara
Negara adalah suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok  sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan  pemerintah yang efektif  mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.[12]
Jadi hubungan agama (Islam) dengan negara  saling terkait antar keduanya, sebab manusia beragama karena mereka memerlukan sesuatu dari agama itu. Manusia membutuhkan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Sedangkan dengan bernegara manusia tidak akan dapat hidup dengan teratur, tertib, dan menjamin keamanan bersama tanpa adanya negara atau adanya wilayah. Di sinilah diperlukan orang bernegara. 

B. Hubungan Agama dan Negara

Perhelatan yang tidak habis-habis dan tak kenal  ujung pangkalnya sampai sekarang, yaitu seputar perdebatan hubungan antara agama dan negara. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dimana pertautan agama dan negara dengan segala perbedaan dan perdebatannya sulit untuk dipertemukan. Karena itu, perdebatan ini setidaknya terpolarisasi dalam dua gerbong pemikiran.
Pertama, kelompok sekularisme. Kelompok ini berpandangan bahwa agama dan negara sama sekali tidak ada saling keterpautannya. Negara secara keseluruhan adalah masalah duniawi yang menjadi kewenangan manusia dengan akal budi  (hawa nafsu)-nya. Tidak boleh ada satu butir ajaran agama yang intervensi perihal bagaimana masyarakat manusia mengatur negara, karena akan kemungkinan terjadi adalah politisasi agama untuk kepentingan politik sesaat.
Kedua, kelompok teosentris (fundamentalism). Kelompok ini bersikeras bahwa tidak ada satu ruang kehidupan pun di dunia ini, termasuk negara, yang boleh lepas dari kendali agama. Di sinilah sebenarnya ruang untuk meletakkan dengan sebaik-baiknya  agar dapat diketahui dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan  negara dan agama dalam hubungan antar keduanya.
Menurut Masdar F. Masudi yang mempertanyakan, apakah yang dimaksud dengan negara adalah bangunan kelembagaannya?; atau sistem nilai yang menjadi ruh dan jiwanya, yang menjadi acuan gerak dan langkahnya?. Demikian pula, apakah yang dimaksud dengan agama di sini; apakah ajaran moral transendennya, ataukah pranata kelembagaan dan keorganisasiannya? Tanpa kejelasan hal ini, maka  jawaban yang diberikan pun bisa salah alamat.
Lebih jauh Masdar katakan jika yang dimaksud dengan negara adalah bangunan kelembagannya serta bagaimana negara diselenggarakan, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mampu dan layak untuk menjawabnya. Akan tetapi lain halnya, jika yang dimaksud dengan konsep negara adalah prinsip-prinsip etik dan moral yang menjadi acuan orientasinya (untuk apa negara didirikan dan dibela, bagi kepentingan siapa, dan dengan prinsip etika yang bagaimana). Jika hal ini yang dimaksud, Masdar meyakini bahwa agama (baca: Islam) memiliki kepentingan untuk menjawabnya.[13]
Memang sangat filosofis apa yang dikatakan oleh Masdar di atas, hal itu diungkapkan dengan mengangkat contoh kasus tentang zakat dan pajak yang dikontekstualisasikan dengan menitik beratkan pada relasi dan peranan agama dan negara. Tentu disadari bahwa tesis  tersebut merupakan satu sisi dari sekian banyak nilai dan ajaran agama yang dapat diangkat dan dikontekstualisasikan dengan menyandingkan negara  sebagai patner atau bagian yang dapat menyatu dengan agama. Namun demikian, hal itu dapat dilakukan kalau relasi agama dan negara dipahami sebagaimana  dimaksud oleh Masdar.
Jika dianalisis lebih jauh lagi Masdar meletakkan agama dan negara dalam satu kesatuan utuh, artinya keduanya (agama dan negara) sangat jelas hubungan horisontalnya dan saling membutuhkan. Meskipun Masdar dalam kasus ini  tidak menyatakan dengan jelas hubungan langsung antara agama dan negara.
Amat banyak dalam catatan sejarah tentang pergumulan antara agama dan negara yang tidak mendapatkan jalan keluar (solution) atau sulit menemukan titik persamaan. Semuanya masih dalam perdebatan – yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli -  untuk menegaskan boleh tidaknya agama dan negara dipisahkan. Namun demikian, di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat.
Menurut Hussein Muhammad, negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan  masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.[14]
Hal yang sama  juga diungkapkan oleh Kaelani, menurutnya negara merupakan  suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.[15]
Jadi kalau disadari bahwa sesungguhnya manusia itu selain sebagai warga negara juga sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Di sini sangat jelas diungkapkan bahwa manusia –sebagai makhluk sosial – mempunyai kebebasan untuk  memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya, menjalankan apa yang dianggap baik dan berguna bagi masyarakat sosialnya. Memahami nilai atau etika kemasyarakatan.
Sedangkan sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepadaNya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Menjalankan apa yang telah digariskan oleh agama lalu dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, memahami ajaran agama dengan baik dan konsekuen.
Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara. Berdasarkan  uraian tersebut segera dipahami pula bahwa sesungguhnya konsep hubungan agama dan negara sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Ajaran agama  yang diyakini manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia, khususnya dalam menggali kebijakan permanen terhadap sebuah negara.                                  

C. Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Secara umum, keterkaitan antara agama dan negara di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya khas Islam. Bahkan, menurut Azyumardi Azra perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas.[16] Membicarakan   tentang hubungan agama dan negara  dalam pemikiran Islam agaknya sulit untuk tidak dikaitkan dengan pandangan para tokoh (muslim atau non-muslim) dan  cendekiawan Islam sebagai acuan dan perbandingan. Sebab  hampir dipastikan bahwa masing-masing pandangan mereka dijadikan rujukan dalam melegalisasikan sebuah pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara, meskipun di antara mereka mempunyai pandangan yang berbeda melihat hubungan tersebut.
Pada kenyataannya, jika seseorang memandang dunia atau negara Islam sekarang ini, maka terdapat tiga arah atau model dalam hubungan antara agama dengan negara yaitu: Islam. Sekular, Muslim.[17] Dengan ketiga pandangan tersebut akan memudahkan untuk mengklasifikasi pandangan para tokoh dan cendekiawan muslim berikutnya dalam memandang hubungan agama dan negara dalam persfektif Islam.
Menurut Nurcholis Madjid, pembicaraan hubungan antara agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengensankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua,  sepanjang sejarah hubungan antara kaum muslim dan non- muslim barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan.[18]
Adapun hubungan agama dan negara dalam pemikiran Islam, dapat ditemukan dalam pandangan Munawir Sjadzali, menurutnya ada tiga aliran yang menanggapi hal tersebut. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, begitu pula sebaliknya.[19]
Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus  mengembangkan dan melaksanakan  nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.[20]
Selain itu, Hussein Muhammad juga menyebutkan bahwa dalam pemikiran Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Model pertama, ia sebut hubungan integralistik, dan kedua, ia sebut hubungan simbiosis-mutualistik.  Adapun hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik sekaligus lembaga agama.[21] Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara.
Sedangkan hubungan simbiosis-mutualistik, beliau (Hussein Muhammad) menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Agama harus dijalankan dengan baik, dan hal itu dapat terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara.[22]
Konsep yang dikemukakan oleh Hussein Muhammad sangat tegas menetapkan  korelasi langsung antara agama dan negara  yang tidak mungkin dipisahkan (integral). Sepintas kalau diperhatikan sulit membedakan antara kedua pandangannya ini, sebab keduanya (agama dan negara) saling membutuhkan dan tidak akan mungkin berjalan atau tercipta suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik tanpa keduanya menyatu dalam satu kesatuan.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Ibnu Taimiyah, menurutnya tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama  berada dalam bahaya. Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Teori seperti ini juga dikemukakan oleh pemikir politik Islam lainnya, seperti            Al-Mawardi. Dalam buku teori politiknya yang amat terkenal, beliau mengungkapkan bahwa negara dibangun untuk menggantikan tugas kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Bagi Al-Mawardi, kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara.[23]   
Sementara itu, Al-Ghazali dalam bukunya al-Iqtishad fi al-I’tiqad, mengatakan bahwa agama dan negara  adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar, dan penguasa atau kekuasaan negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Lebih lanjut Al-Ghazali menyimpulkan bahwa sultan (pemimpin negara atau kekuasaan) adalah keniscayaan dalam sistem kehidupan dunia, dan sistem kehidupan dunia adalah keniscayaan dalam sistem agama. Selanjutnya sistem agama adalah keharusan mutlak dalam mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah maksud para nabi diutus Tuhan. Maka adanya pemimpin negara merupakan keharusan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.[24]
Keragaman pandangan para tokoh dan cendikiwan inilah merupakan suatu khasanah keilmuan dalam Islam yang dapat diapresiasikan sebagai pemikiran Islam (klasik/modern) khususnya berbicara tentang hubungan agama dan negara, Apalagi keragaman itu telah dibuktikan dalam dunia Islam dan menjadi sebuah corak tersendiri dalam mengenal konsepsi Islam tentang hubungan agama dan negara.
Disadari bahwa agak sulit menemukan sebuah teori yang baku dan permanen yang bisa dianggap refresentasi pemikiran Islam dalam melihat hubungan agama dan negara. Sebab selain wacana yang dikembangkan tidak mengalami perubahan makna secara substansial, juga  apa yang telah diuraikan di atas, merupakan wacana yang diasumsikan selalu bergeliat untuk setiap zaman.
Namun demikian, polarisasi yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh dan cendikiawan di atas, khususnya pandangan mereka  terhadap hubungan agama dan negara, lalu kemudian diarahkan untuk melihat format atau contoh  yang telah dilakukan oleh nabi dengan negara Madinah. Maka nampak bahwa  hampir tidak ada yang dapat menyangsikan – terlepas pro dan kontra terhadap negara Madinah -  kalau dikatakan bahwa hubungan agama dan negara dalam pemikiran Islam dapat dijumpai dalam sejarah keteladanan Nabi Muhammad saw. sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan kata Nurcholis Madjid, dari nama yang dipilih oleh Nabi saw. bagi kota hijrahnya  itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara.[25]

III. PENUTUP
A. Kesimpulan
  1. Pada prinsipnya hubungan agama dan negara secara umum dapat dipolarisasi ke dalam dua bagian, pertama, kelompok Sekularisme, yang memisahkan hubungan agama dan negara karena keduanya tidak ada saling keterpautannya. Dan kedua, kelompok Teosentris (fundamentalisme), yang menganggap agama dan negara tidak boleh dipisahkan, bahkan tidak ada satu ruang pun di dunia ini, termasuk negara yang boleh lepas dari kendali agama. Namun demikian, dalam perkembangannya keduanya  (agama dan negara) sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Sebab keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia.
  2. Bagi penulis tidak ada pemikiran yang baku dan permanen terhadap  pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara yang sekaligus dijadikan sebagai refresentasi pemikiran Islam secara umum, sebab hampir semua tokoh dan cendikiawan – yang dijadikan rujukan -   dengan berbagai argumentasinya, tidak terlepas dari tiga model negara yang ada sekarang dalam dunia Islam, yaitu Islam, Sekular, Muslim. Meskipun ditemukan perbedaan dengan ketiganya, tapi secara substansial semuanya bermuara pada salah satu model negara tersebut. 

Daftar Pustaka

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Beirut: Dar el-Fikr, t.th.

Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Iqtishad fi al-I’tiqad, Beirut: Dar el-Fikr, t.th

Al-Raziq, Ali Abd. al-Islam wa Ushul al-Hukm, Cet. III; Mesir: Syarikah Musahamah Misriyyah, 1925.

Anshari, Endang Saefuddin. Ilmu, Filsafat, dan Agama, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

A. Ubaidillah. et al, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.

Budhy Munawar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, dalam Nurcholish Madjid, Agama Dan Negara Dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni, Cet.II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality, yang diterjemahkan oleh Alwiyah Abdurrahman dan MISSI dengan judul  “Ancaman Islam Mitos Atau Realitas, Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington”,Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.

Jamilah, Maryam. Islam and Modernism, diterjemahkan oleh A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni dengan  judul “Islam dan Modernisme”, Surabaya: usaha Nasional, 1995.

Kaelani, Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan, Cet.I; Yogyakarta: Paradigma, 1999.

Muhammad, Hussein. Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik,  dalam Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Nasution, Harun. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1979.

________.Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Sjadzali. Munawir, Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Syalaby, Ahmad. al-Mujtama’ al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Muchtar Yahya dengan judul Masyarakat Islam , Surabaya: Ahmad Nubhan, 1957.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II; Jakarta, 1989.

Wahid, Abdurrahman. Membangun Demokrasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.th.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Zainuddin, A. Rahman. Kekuasaan Dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992.




[1] Proses yang dimaksudkan di sini, ketika Nabi mendirikan dan memberlakukan sebuah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama di Madinah, sehingga oleh para pemimpin dan pakar ilmu politik Islam menamainya “Piagam Madinah”. Konstitusi inilah  yang mengiringi berdirinya sebuah komunitas umat Islam yang hidup bernegara. Di  bawah pimpinan Nabi Muhammad saw. masyarakat negara Madinah waktu itu merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Selain itu, komunitas yang bukan muslim (yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang sebelumnya tidak mau menerima Islam) juga merasakan kebebasan dan kemerdekaan tersebut  melalui piagam Madinah yang diciptakan dan diberlakukan oleh Nabi. Selengkapnya dapat dilihat Munawir Sjadzali. Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 10.
[2] Ali Abd al-Raziq lahir di Kenya-Mesir 1988 M. wafat 1966 M. beliau adalah salah satu sarjana Muslim yang pertama kali di Mesir dicatat dalam sejarah  sebagai orang yang melancarkan propaganda dengan menentang adanya system pemerintahan dalam Islam dengan system khalifah, dan menganjurkan agar umat Islam mengambil Sekularisme dan Nasionalisme. Lihat Maryam Jamilah, Islam and Modernism, diterjemahkan oleh A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni dengan  judul “Islam dan Modernisme” (Surabaya: usaha Nasional, 1995), h. 202. karena buku dan pendapatnya yang kontroversial, maka Ali Abd al-Raziq dihadapkan kepada sebuah mahkamah yang terdiri dari ulama-ulama al-Azhar. Selanjutnya karena dianggap bersalah, maka beliau dipecat dari jabatannya. Lihat Munawir Sjadzali. Op.cit, h. 139. Bahkan namanya dicoret dari daftar al-Azhar serta tidak diakuinya lagi sebagai seorang ulama. Lihat Harun Nasution,Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 85.
[3] Dalam memperkuat pendapatnya dalam masalah ini, Ali Abd. al-Raziq  mengemukakan beberapa ayat Alquran, antar lain; ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak mengurus masalah pemerintahan dan politik, yaitu QS.al-Ghasyiyah;[88]: 21 dan 22.berbunyi: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ(21)لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ(22) artinya,maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Sementara ayat yang menegaskan bahwa Muhammad tidak memilki hak terhadap umatnya kecuali hak risalah kenabian, yaitu QS. al-Hajj; [22]: 49, berbunyi: قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ(49) artinya: Katakanlah: hai manusia sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Untuk  selengkapnya lihat Ali Abd. Al-Raziq, al-Islam wa Ushul al-Hukm (Cet. III; Mesir: Syarikah Musahamah Misriyyah, 1925), h. 2 dan 11.
[4] Ahmad Syalaby, al-Mujtama’ al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Muchtar Yahya dengan judul Masyarakat Islam (Surabaya: Ahmad Nubhan, 1957), h. 100.
[5] K.H. Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.th), h. 20.
[6] A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan Dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992), h. 164-165.
[7] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet.IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 752.
[8] Ibid., h. 388.
[9] Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1979), h. 9.
[10] Endang Saefuddin Anshari, Ilmu, Filsafat, dan Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 122.
[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta, 1989), h. 691.
[12] Ibid.,h. 610.
[13] Di sini tanpak Masdar dalam sebuah bukunya yang berjudul ’’Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat” dengan tegas menjawab dan menjelaskan bagaimana hubungan atau posisi antara agama dan negara, dengan berangkat dari studi kasus zakat atau pajak.  Karena  dalam  pandangannya,  bahwa   zakat  pada  dasarnya adalah  konsep   etik   atau   moral,  sementara  wujud institusionalnya atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjaannya yang ada dalam kewenangan negara. Lihat www.brilian.blogspot.com/p3mjakarta.com  
[14] Hussein Muhammad, Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik,  dalam Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 88.
[15] Lihat Kaelani, Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan, (Cet.I; Yogyakarta: Paradigma, 1999), h. 91-93.
[16]  Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1
[17] (1). Islam, di sini dapat dilihat Saudi Arabia memproklamasikan diri sebagai negara  Islam. Monarki Istana Saud mendasarkan legitimasinya pada Islam, menyatakan diri diatur dan memerintah dengan Al-quran dan hukum Islam. Istana Saud telah membangun hubungan yang erat dengan para ulama,yang terus-menerus menikmati posisi istmewa sebagai penasihat pemerintah dan pejabat dalam sistem hukum dan pendidikan. Pemerintah Saudi menggunakan Islam untuk melegitimasi politik dalam negeri maupun luar negeri. (2) Sekuler,  dapat dilihat di Turki, satu-satunya peninggalan kerajaan Utsmania yang ada, telah memilih negara sekuler yang membatasi agama hanya untuk kehidupan pribadi. Turki, dibawah kepemimpinan Kemal Ataturk (sebagai Presiden,1923-38), melakukan proses Turkifikasi dan Westernisasi yang komprehensif, dan juga sekularisasi yang mengubah bahasa dan sejarah serta agama dan politik. Buku-buku berbahasa Inggris menggantikan yang berbahasa Arab, dan sejarah ditulis ulang, dengan menekan komponen-komponen  Arabnya dan mengagungkan (kadang-kadang mereka-reka) peninggalan Turkinya. Ataturk secara otokratis mengawasi sederetan pembaruan yang mencampakkan Sultan, menghapuskan kekhalifahan, menjatuhkan Islam, menutup pondok-pondok, melarang penggunaan jubah, dan menggantikan lembaga-lembaga nasional (hukum, pendidikan, pemerintahan) dengan yang modern, suatu pilihan yang diilhami oleh Barat. Sedangkan yang (3) Muslim, sebagian besar negara di dunia Islam mengambil posisi tengah. Mereka adalah negara-negara muslim, namun mereka mengikuti jalan pembangunan Sekuler. Sebagian besar melihat ke Barat untuk mencari basis bagi sistem pemerintahan konstitusional, hukum dan pemerintahan modern, sementara itu mereka juga memasukkan peraturan Islam ke dalam undang-undang mereka, yang menuntut agar kepala negara adalah orang yang beragama Islam dari hukum Islam harus diakui sebagai sumber hukum (walaupun hal ini tidak dijalankan sesuai kenyatannya). Pemerintahan-pemerintahan ini berusaha mengontrol agama dengan cara membangun lembaga-lembaga keagamaan dalam birokrasi mereka, dalam kementerian hukum, pendidikan, dan urursan agama. Dengn beberapa pengecualian, pada umumnya trend, harapan, dan tujuan pemerintahan kaum elite modern yang berpendidikan Barat adalah untuk menciptakan negara modern dengan paradigma Barat sebagai modelnya. Selengkapnya lihat John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality, yang diterjemahkan oleh Alwiyah Abdurrahman dan MISSI dengan judul  “Ancaman Islam Mitos Atau Realitas, Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington”,(Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 90.
[18] Hal ini dimulai  dengan ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar atas kerugian Kristen (hampir seluruh Timur Tengah adalah dahulunya kawasan Kristen, malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan Konstantinopel  (ibukota Eropa dan dunia Kristen saat itu), kemudian perang Salib yang kalah menang silih berganti namun akhirnya dimenangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis- kolonialis dengan dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara dunia Islam dan Barat yang traumatik tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi kalah, maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangannya tentang negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai musuh. Lihat Budhy Munawar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, dalam Nurcholish Madjid, Agama Dan Negara Dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni, (Cet.II; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 588.
[19] Munawir Sjadzali, Op.cit, h. 235.
[20] Ibid.,h. 236.
[21] Hussein Muhammad, Op. cit.,h. 94.
[22] Ibid.,h. 92-94.
[23] Lihat Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar el-Fikr, t.th), h.3. Sebagaimana yang dikutip dari A. Ubaidillah. et al, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 129.
[24] Abu Hamid Al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I’tiqad, (Beirut: Dar el-Fikr, t.th), h. 149. Sebagaimana yang dikutip oleh A. Ubaidillah, et al, Ibid.,
[25] Nurcholis Madjid, Op.cit, h. 589.
Terimakasih telah membca artikel berjudul Makalah - Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Ansar Zainuddin
Kumpulan Makalah Updated at: 4/18/2017

0 komentar Makalah - Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak