Home » » Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Nilai Tukar Rupiah

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Nilai Tukar Rupiah

A. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuasi dalam setahun terakhir. Pada tanggal 13 maret 2016 nilai tukar rupiah mencapai Rp. 13,065.00. pelemahan nilai tukar rupiah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pelemahan yang terus-menerus akan mempersulit perencanaan bisnis, akibatnya perhitungan biaya produksi menjadi kacau. Hal ini membuat perhitungan harga jual produk yang masih menggunakan bahan baku impor menjadi serba sulit dan tidak pasti. Sebagai contoh, bisnis industri pengolahan. Menurut suryamin, kepala Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan masih dibayang-bayangi perlambatan ekonomi global maupun permintaan domestik dan nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi dengan kecenderungan melemah.

            Pelemahan rupiah tidak lepas dari tingginya permintaan atau kebutuhan akan dolar AS didalam negeri. Di sisi lain, kebutuhan dolar AS belum cukup diimbangi dengan pasokan atau persediaan dolar AS di negeri ini.  Oleh karena itu, upaya menekan akan kebutuhan akan dolar AS di dalam negeri perlu dilakukan. Di sisi lain, upaya mendorong kegiatan ekonomi yang bisa menambah pasokan dolar AS pun juga diperlukan. Sebab dampak dari melemahnya rupiah tersebut sangat dirasakan terutama kenaikan harga kebutuhan pokok. Khusunya barang-barang yang berbasis impor dan tak ketinggalan kebutuhan pokok sehari-hari. Sebut saja beras sebagai makanan pokok melonjak hingga 30%, kedelai, gula dan komoditas lainya.

            Cadangan devisa indonesia sekarang ini sekitar US$ 104,5 Miliar yang digunakan untuk kebutuhan membiayai impor dan membayar utang pemerintah. Dalam kondisi pasar uang sekarang ini, kebijakan intervensi ke pasar untuk memborong rupiah akan sia-sia. Pasokan dolar AS berbentuk cadanga devisa sangat disayangkan jika dipakai untuk intervensi di pasar uang.

Desi Puspa Purbasari, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, menuturkan, Bank Indonesia (BI) mengetahui apakah pelemahan nilai tukar rupiah ini berdasarkan kondisi fundamental ekonomi atau spekulasi. BI mengetahui seberapa besar permintaan valuta asing dan dari mana saja permintaan tersebut. Purbasari juga menegaskan bahwa pemerintah juga diharapkan mengambil langkah tepat dalam memenangkan pasar keuangan. Sering sekali investor melihat pola komunikasi dan pejabat pemerintah menyampaikan pernyataan yang tidak sinkron pada publik soal perkembangan perekonomian.

            Agus DW Martowardojo, Gubernur BI, memperjelas nilai tukar rupiah melemah karena penguatan dolar AS yang terus berlanjut. Namun demikian, rupiah tidak melemah sendirian dan pelemahanya tidak lebih dalam dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain. Depresiasi rupiah sejak awal tahun hingga juli 2015 sebesar 8,5 persen, sedangkan brasil, turki dan beberapa negara lain, ada yang melampaui 10 atau 15 persen.

            Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel asset Management, menilai pelemahan nilai tukar yang berujung pada penambahan biaya produksi bisa saja dibebankan pada masyarakat lewat kenaikan harga produk. Namun demikian, saat daya beli masyarakat tergerus, langkah tersebut beresiko tidak terjualnya produk. Atas situasi tersebut, Lana menyampaikan pentingnya kebutuhan integrasi kebijakan fiskal dan moneter yang cukup kuat untuk menggodok kebijakan yang mampu menstimulus daya beli masyarakat dan menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dalam waktu dekat.

B. Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

            Secara alami, nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh kondisi penawaran-permintaan (Supply-Demand) pada mata uang tersebut. Jika permintaan meningkat, sementara penawaranya tetap atau menurun maka nilai tukar mata uang tersebut akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika penawaran pada mata uang meningkat, sementara permintaanya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan melemah.

            Faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, kebijakan transaksi berjalan ( total barang ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa )

yang mengalami defisit sejak 2012. Defisit berjalan ini di khawatirkan membuat pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi tidak berkesinambungan. Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan tersebut, tampaknya otoritas memilih langkah memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membiarkan rupiah cenderung melemah.

            Kedua, keluarnya sebagian besar investasi portofolio asing dari indonesia yang menurunkan nilai tukar rupiah karena dalam proses ini investor asing menukar rupiah dengan mata uang utama dunia, seperti dolar AS untuk diputar dan di investasikan di negara lain. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan penawaran atas mata uang rupiah. Peristiwa tersebut akan simetris dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan cenderung menurun sejalan dengan kecenderungan penurunan nilai rupiah.

            Ketiga, politik anggaran negara terkait utang. Melemahnya rupiah tidak hanya berdampak pada kenaikan harga komoditas impor saja, namun juga dari utang luar negeri, karena utang luar negeri ditetapkan dengan mata uang asing dan masih ada yang di asuransikan (lindung nilai). Akibatnya karena utang harus dibatar dengan nilai mata uang AS, sedangkan nilai tukar rupiah dipastikan melemah, maka besaran utang otomatis meningkat.

            Faktor eksternal lebih disebabkan menguatnya ekonomi Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi AS yang kuat menimbulkan spekulasi Bank Sentral AS (The Fed) akan segera menaikkan suku bunga (Fed Rate). Sementara di Eropa, Jepang, dan Tiongkok justru sedang membutuhkan dukungan kebijakan moneter untuk mencegah perekonomianya jatuh ke masa resesi. Dengan kata lain, suku bunga di AS cenderung mengalami kenaikan, sedangkan suku bunga di negara lain cenderung tetap atau bahkan menurun. Suku bunga yang tinggi di AS telah memicu aliran dana ke aset-aset dalam dolar AS (selain saham dan obligasi).

            Selain itu kekhawatiran ekonomi global akan terus melambat membuat investor dunia mencari tempat yang aman untuk investasi mereka. Turunya harga minyak dunia yang terjadi akhir-akhir ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap negara-negara seperti rusia sehingga memperburuk kondisi perekonomian global. Dalam keadaan seperti ini, bentuk yang dianggap paling aman untuk berinvestasi adalah aset dalam bentuk dolar AS.

Ariston Tjendra, Kepala Riset PT Monex Investindo Futures, menilai kenaikan Fad Rade akan dilakukan secara bertahap, yaitu dibulan september dan tahun depan. Selain itu, The Fed  melalui Dennis Lockhart, Presiden The Fed  wilayah Atalanta menyatakan tidak ada masalah dalam perekonomian AS yang membuat pihaknya harus menahan kenaikan Fed Rate.

C. Dampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Masyarakat

      Pada tanggal 9 September 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 1. Sebagai sosiolog, amat berharap kebijakan tersebut bisa meredam terus melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Akan tetapi, penguatan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih terus terjadi. Hari ini (13/03/2016) mata uang Paman Sam bergerak masih di kisaran Rp.13,065.00. artinya pelemahan mata uang rupiah masih terus terjadi. Terus melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menimbulkan dampak sepiral ke berbagai sektor terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas.

Dampak negatif yang dialami masyarakat, dengan terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika :
  •   Pertumbuhan ekonomi melambat, Pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal II-2015 mengalami perlambatan, dengan tumbuh sebesar 4,6 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 sebesar 4,7 persen.
  •   Pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, PHK terjadi pada industri yang selama ini menggantungkan bahan baku pada impor. Buruh yang di PHK terus meningkat jumlahnya, seiring dengan terus melemahnya mata uamg rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
  • Penganguran meningkat, Jumlah pencari kerja setiap tahun sekitar 2,5 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebelumnya, maka banyak pencari kerja yang masih menganggur, sekarang ditambah lagi dengan buruh yang di PHK.
  •  Inflasi bahan pangan meningkat, Meningkatnya inflasi dibidang sembako, sangat erat dengan kebijakan masa lalu yang import minded. Dalam lima tahun terakhir, inflasi sembako setiap tahun mencapai 60 persen.
  •  Kemiskinan meningkat, Kalau barang-barang terutama sembako meningkat harganya, penghasilan tidak meningkat bahkan tidak mempunyai penghasilan karena di PHK dan menganggur, maka otomatis kemiskinan meningkat.
  • Daya beli menurun, Konsekuensi logis meningkatnya harga-harga barang terutama sembako dan penghasilan tidak meningkat, bahkan penghasilan hilang karena di PHK dan menganggur, maka otomatis daya beli masyarakat menurun.
  •  Kesejahteraan masyarakat menurun, Dampak spiral selanjutnya ialah menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat (kesmas).
  •  Gizi masyarakat menurun, Dampak turunya dari 7 faktor diatas, maka otomatis gizi masyarakat memburuk. Melalui paket kebijakan ekonomi tingkat 1, pemerintah berusaha keras mencegahnya semakin menurunya gizi masyarakat.
  • Angka putus sekolah meningkat terutama mereka yang mereka sekolah di swasta dan sedang kuliah di perguruan tinggi.
  •   Depresi meningkat, menurut Kartono (2002) depresi adalah kemuraman hati (kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan) yang patologis sifatnya. Biasanya timbul oleh ; rasa inferior, sakit hati yang dalam, penyalahan diri sendiri dan trauma psikis. Jika depresi itu psikotis sifatnya, maka ia disebut melankholi.

D. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Nilai Tukar Rupiah

            Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan rupiah kian melemah. Dari sisi eksternal karena ekonomi AS sedang membaik sehingga mata uangnya semakin kuat. Sedangkan dari sisi internal kebutuhan dolar hingga saat ini terus meningkat. Ada kewajiban korporasi membayar utang diawal tahun sampai pertengahan tahun. Juga ekspor kita belum mampu digenjot lebih besar, sebaliknya impor masih begitu besar sehingga terjadi defisit transaksi  berjalan maupun transaksi perdagangan.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan baru, untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Paket baru ini akan fokus kepada tiga pilar kebijakan. Tiga pilar kebijakan tersebut adalah pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah. Ketiga, memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (Valas). Paket kebijakan baru ini merupakan lanjutan paket kebijakan yang sudah dirilis bank sentral pada 9 September 2015. Paket ini menjadi bagian dari paket kebijakan September II yang kemaren dirilis pemerintah. “Diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk sektor keuangan, sehingga semakin berdaya tahan,” kata Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI, Andiwiana, dalam siaran pers, Rabu (30/9/2015).

Berikut Rincian dari kebijakan baru tersebut:

1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

Kehadiran BI di pasar valas domestik dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah diperkuat dengan intervensi di pasar forward. Disamping melakukan intervensi di pasar spot, BI juga akan melakukan intervensi di pasar forward guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar forward. Upaya menjaga keseimbangan pasar forward semakin penting dalam mengurangi tekanan di pasar spot.

2. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah

Pengendalian likuiditas rupiah diperkuat dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu. Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang. Pergeseran likuiditas  ke tenor yang lebih panjang diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan pada kegiatan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

3. Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas)

Pengelolaan penawaran dan permintaan terhadap valas diperkuat dengan berbagai kebijakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas. Pertama, penguatan kebijakan untuk mengelola supply dan demand valas di pasar forward. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi forward jual valas/rupiah dan memperjelas underlying forward beli valas/rupiah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan threshold forward jual yang wajib  menggunakan underlying dari semula US$ 1 juta menjadi US$ 5 juta per transaksi per nasabah dan memperluas cakupan underlying khusus untuk forward jual, termasuk deposito valas didalam negeri dan luar negeri. Kedua, penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas. Penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar valas. Ketiga, penurunan holding

periode SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing. Keempat, pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan indonesia atau mengkonversinya ke dalam rupiah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong DHE untuk menetap lebih lama di dalam negeri. Kelima, mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD). Dalam hal ini, pelaku LLD wajib melaporkan penggunaan devisanya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana BI berwenang meminta keterangan dan data terkait lalu lintas devisa kepada penduduk.

Sedangkan, 6 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Joko Widodo :

1. Tax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil deviden. Perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu pemerintah juga berlakukan insentif PPn untuk industri galangan kapal.

2. Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

3. Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintan putuskan bebaskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah perpres berjalan yang diperkirakan bulan april, berarti akan ada turis dari 45 negara tanpa visa ke indonesia.

4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 persen  dengan tujuan mengurangi impor solar yang cukup besar.

5. Penerapan letter of credit (L/C) untuk produk sumber daya alam, seperti produk tambang, batubara, migas dan CPO. Pemerintah ingin tidak ada distorsi dalam hal ini.

6. Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai perkenalan dengan reasuransi BUMN. Jadi, dari 2 perusahaan, akan menjadi satu perusahaan nasional.

Hendri Saparini, pengamat ekonomi, menyebutkan pemerintah sudah seharusnya bertindak cepat untuk mengatasi pelemahan rupiah, melalui implementasi berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan devisa ekspor, yang pada akhirnya berdampak meningkatan pendapatan devisa dalam negeri. Sayangnya, apabila kita cermati pasokan dolar dari AS dari ekspor saat ini tidak bisa diharapkan, karena sedang lesunya pasar modal. Disatu sisi menekan impor juga akan menghemat dolar AS. Namun demikian, langkah ini juga sekaligus bisa membuat aktifitas industri berbasis bahan baku impor melesu, sehingga dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Selain itu, sangat sulit untuk menekan atau menghentikan aktifitas impor di era perdagangan bebas seperti sekarang.

            Hal menarik dari uraian Hendri Saparini adalah aturan Bank Indonesia (BI) tentang devisa hasil ekspor (DHE) saat ini belum menunjukkan DHE rill dari eksportir indonesia. Sebaliknya ia hanya sekedar untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan administratif ke BI. BI seharusnya mewajibkan eksportir untuk mendapatkan (hold) DHE didalam negeri minimal 3-6 bulan. Banyak DHE milik eksportir indonesia yang masih terparkir di luar negeri (singapura), yang seharusnya segera kembali masuk kedalam negeri. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat portofolio devisa negara. Hal nyata yang perlu dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pelemahan rupiah, menurutnya adalah menegakkan UU no 70 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU tersebut dengan tegas menetapkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan mata uang rupiah, dan sujumlah negara tetangga telah menerapkan kebijakan menggunakan mata uang mereka untuk menjaga nilai kredibilitas mata uangnya. Bila berhasil dilaksanakan sepenuhnya, tentu rupiah akan terjaga dari tekanan fluktuasi.

            Didiek J. Rachbini, Ketua LP3E Kadin menyebutkan[9], perlu perbaikan neraca transaksi berjalan untuk meredam gejolak rupiah. Bahkan, pelemahan ini merupakan pertama kalinya setelah sekian lama neraca perdagangan mengalami defisit. Defisit neraca perdagangan terjadi karena indonesia masih melakukan ekspor barang mentah. Hanya sayangnya, menurut didiek, saat ini pemerintah seperti lepas tangan dan tidak cukup solutif mengatasi pelemahan rupiah dengan mencari-cari alasan untuk menenangkan masyarakat. Ego sektoral antar lembaga pemerintah juga masih sangat tinggi berebut kewenangan. Hal ini yang harus segera dicarikan solusi mengatasi pelemahan rupiah secara signifikan, terpadu dan cepat.

Selain itu, A. Prasetyantoko, ekonom, mengatakan untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah itu tidak bisa dilakukan dari kebijakan moneter yang berlebihan, atau dengan menaikan BI Rate secara terus-menerus. Pemerintah bersama kemetrian terkait seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan di sektor rill. Sejauh ini “obat” mengatasi pelemahan rupiah hanya satu arah, yaitu berasal dari BI Rate yang terjadi secara terus menerus akan berdampak struktural. Menekan kebutuhan dolar AS didalam negeri juga bisa dengan menekan keperluan dolar AS untuk wisata keluar negeri. Devisa yang dipasok dari wisatawan asing ke indonesia mencapai sekitar 10 milliar dolar AS. Sebaliknya, kebutuhan dolar AS untuk berbagai perjalanan ke luar negeri  juga mencapai angka milliaran dolar AS. Dengan begitu, pasokan dolar AS dari wisatawan asing kembali kesedot keluar. Dalam konteks ini, himbauan agar masyarakat sedapat mungkin mengurangi berwisata ke luar negeri perlu digalakkan. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan termasuk upaya mendorong pasokan dolar AS dari tenaga kerja indonesia.

E. Analisis Kbijakan Pemerintah

Struktur pertumbuhan ekonomi indonesia ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor produk manufaktur yang di dominasi komoditas setengah jadi seperti minyak sawit merah (CPO), holtikultura, agribisnis, dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Banyak perusahaan – perusahaan multinasional memperoleh dana dari valuta asing, karena dianggap dapat memberikan dana yang besar. perusahaan – perusahaan tersebut berlomba-lomba menanamkan investasinya pada pasar valuta asing, agar mendapat keuntungan yang maksimal. Pasar valuta asing ini menjangkau seluruh bagian dunia, dimana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat. Harga dari satu mata uang dalam mata uang lain merupakan hasil kekuatan dari penawaran dan permintaan. Peranan dolar AS (US$) di dalam pasar valuta asing memiliki kedudukan yang khusus sebagai mata uang internasional atau mata uang penggerak dan mendominasi transaksi-transaksi internasional.

Pasar valuta asing hanya dipengaruhi oleh tingkat pembelian dan penjualan untuk mendukung perdagangan yang sebenarnya dalam barang dan jasa, akan mudah untuk memperkirakan kurs mata uang asing. Sayang, ada banyak kekuatan dan motif lain yang mempengaruhi pembelian dan penjualan mata uang. Arus modal jangka pendek dan jangka panjang serta pembelian dan penjualan spekulasi merupakan sumber daya yang besar dari penawaran dan permintaan akan mata uang asing. Nilai sebuah mata uang, yakni nilai tukarnya terhadap mata uang lain, tergantung pada daya tarik mata uang tersebut di pasar. Jika permintaan akan sebuah mata uang tinggi, maka harganya akan relatif terhadap mata uang lainya. Akan tetapi, perubahan dalam kondisi politik suatu negara atau menurunya perekonomian akibat laju inflasi yang tinggi dan defisit perdagangan, dapat juga mengakibatkan nilai sebuah mata uang yang stabil jatuh, karena para investor lebih memilih menukarkan uangnya ke mata uang lain yang dianggap lebih stabil. Hal inilah yang mungkin sedang dialami oleh indonesia.

Adapun penyebab pelemahan nilai tukar rupiah seperti pada pasar valuta asing yang bekerja dengan prinsip penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak pelaku pasar yang menjual rupiah dan membeli dolar dari sebaliknya, nilai tukar rupiah akan menurun. Secara internal, indonesia ada dua penyebab utama. Pertama, defisit neraca berjalan. Meningkatnya defisit neraca berjalan berarti penduduk dan perusahaan di indonesia lebih banyak membeli dari luar negeri dibandingkan menjual.Sebagian besar transaksi ekspor dan impor menggunakan dolar, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat untuk membiayai impor tersebut. Penyebab internal kedua,  adalah tingkat inflasi indonesia. Apabila nilai riil dari rupiah menurun karena inflasi maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing otomatis juga akan mengalami depresiasi.

Tingginya inflasi disebabkan kenaikan harga BBM yang memiliki dampak multiplier ke komoditi lainya, khususnya yang memiliki komponen energi dan transportasi yang signifikan. Menurut ekonom Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, pemerintah memang menutupi permasalahan ekonomi indonesia sebenarnya. Tidak benar jika dikatakan krisis yang terjadi akibat faktor eksternal. Volatilitas tinggi global mudah berubah-ubah. Kalau fundamental kita sehat, tidak mungkin akan terguncang.[10]

Masalah utamanya, pemerintah tidak serius meningkatkan daya saing produknya untuk pasar internasional sehingga semak in memperburuk kinerja ekspor. Padahal pada 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, neraca perdagangan indonesia mengalami surplus Rp 2 miliar. Masalah lainya, yaitu karena struktur cadangan devisa didukung oleh dana jangka pendek dan utang. Selama ini pemerintah pun mengandalkan hot money yang masuk, dan mengangga tidak ada masalah ekonomi. Menurut Hendri Saparini, krisis rupiah sebagian besar disebabkan dari struktur ekonomi domestik, bukan internasional. Jika perbaikan pada struktur domestik tidak dilakukan maka tidak akan dapat meningkatkan nilai rupiah. Salah satu faktor fundamental yang perlu diperbaiki adalah sektor pertanian. Alasanya, berbagai komoditas

pertanian punya pengaruh besar terhadap inflasi. Dia mengaku telah melakukan analisis tentang 50 penyebab inflasi terbesar. Hasilnya, komoditas pangan mendominasi list penyebab inflasi utama di indonesia. Beras adalah penyebab inflasi nomor wahid. Untuk mengatasinya adalah dengan mendorong sektor pertanian yang menjadi mata pencarian dominan masyarakat indonesia.

Menurut teori ekonomi, penurunan nilai rupiah seharusnya diikuti meningkatnya ekspor dan menurunya impor, namun kini yang terjadi sebaliknya. Dari gambaran itu, tampak jelas penurunan secara konsisten dalam rentang waktu panjang jelas bukan disebabkan faktor psikologis, walau dampak lanjutanya mempengaruhi psikologi pasar. Selain itu, faktor fundamental lain yang menjadi pemicu pelemahan rupiah adalah inflasi domestik yang sangat tinggi. Sehingga semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta tingginya inflasi yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi impornya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara nilai ekspor dengan impor.

Indikasi kerapuhan ekonomi sudah terbaca ketika pemerintah bersikukuh menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bsubsidi. Faktor eksternal dituding sebagai penyebab melemahnya rupiah, namun bila diperhatikan seksama faktor internal juga memberi peran penting dalam menurunya nilai rupiah. Dan penyebab besar ambruknya kurs rupiah terhadap dolar AS adalah rapuhnya struktur ekonomi domestik. Sehingga perlu perbaikan dalam struktur ekonomi dalam negeri. 


REFERENSI

Informasi Kurs Dollar dan Beberapa Mata Uang Asing Terhadap Rupiah, diakses pada 13 Maret 2016, http://www.Seputarforex.com.


Cadangan Devisa Indonesia, diakses pada 13 Maret 2016, http://www.Liputan6.com.


Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah, diakses pada 13 Maret 2016, http://www.Berkas.Dpr.go.id.


Penyebab Menurunya Nilai Tukar Mata Uang Rupiah, diakses pada 13 Maret 2016, http://www.Fundbisnis.com.


Dampak Negatif Pada Masyarakat Melemahnya Nilai Tukar Rupiah, diakses pada 13 Maret 2016, http://www.m.Kompasiana.com.


Paket Kebijakan Ekonomi Joko Widodo, diakses pada 14 Maret 2016, http://www.dpr.go.id.


Solusi Rupiah Harus Cepat : Trio Defisit Jadi Ancaman Serius Pemerintah, diakses pada 14 Maret 2016, http://www.Neraca.co.id.


Kebijakan Bank Indonesia Perkuat Rupiah, diakses pada 18 Maret 2016, http://www.m.detik.com.


Fundamental Ekonomi Dipertanyakan, diakses 17 Maret 2016, http://www.Neraca.co.id.


Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Kurs Pasar Valuta Asing Indonesia Selama Periode Agustus 1997 Sampai September 2002, diakses pada 17 Maret 2016, http://www.digilib.itb.ac.id.







Terimakasih telah membca artikel berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Nilai Tukar Rupiah

SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 1/02/2017

0 komentar Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Nilai Tukar Rupiah

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak