LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM ISLAM

Hasil gambar untuk larangan perkawinan dalam islam

A. Dasar Hukum larangan perkawinan Sesusuan

Yang menjadi dasar hukum larangan perkawinan karena hubungan susuan sebagaimana ditetapkan oleh para ahli fikih adalah QS al-Nis±' (4): 23 yang berbunyi:
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
Terjemahnya:
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[3]
Selain dari ayat di atas, terdapat pula sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang menerangkan tentang keharaman menikah dengan saudara sesusuan, yaitu:
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة (رواه مسلم  وأبوداود).[4]
Artinya:
Dari ‘isyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap hubungan susuan, sebagaimana keharaman terhadap saudara seketurunan” (HR Muslim dan Ab­ D±w­d).
Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis Nabi yang disebutkan di atas, maka para ulama fikih sepakat menetapkan bahwa larangan perkawinan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, berlaku juga pada hubungan susuan.

B. Wanita-wanita Susuan yang Haram Dikawini

Kalau dirinci hubungan sesusuan yang haram dinikahi, dapat diklasifikasi sebagai berikut:
 1. Ibu Susuan
Yang dimaksud dengan ibu susuan di sini ialah ibu yang menyusui seorang anak. Jadi, seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak laki-laki, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui tersebut, dan karenanya haram bagi keduanya melangsungkan perkawinan.[5]
 2. Nenek Susuan
Yang dimaksud dengan nenek susuan ialah ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami ibu yang menyusui tersebut. Suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah dari anak susuan. Oleh karena itu, haram bagi mereka melangsungkan perkawinan.[6]
 3. Bibi Susuan
Bibi susuan yang dimaksudkan di sini ialah saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan. Saudara perempuan suami susuan dipandang sebagai bibi dari bapak oleh anak laki-laki yang disusui, dan karenanya mereka haram melangsungkan perkawinan.[7]
 4. Kemanakan Susuan
Yang dimaksud dengan kemanakan susuan adalah anak perempuan dari saudara susuan.[8] Larangan perkawinan di sini disebabkan oleh pandangan bahwa kemanakan susuan itu sama dengan kemanakan sendiri.
 5. Saudara Susuan
Saudara susuan haram dinikahi karena dipandang sama kedudukannya dengan saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu.[9]
 6. Cucu Susuan
Cucu dari ibu susuan menjadi haram dikawini, sebab statusnya sama dengan anak dari saudara perempuan atau anak dari saudara laki-laki.[10]
Pasal 39 KHI memuat aturan tentang larangan perkawinan dalam tiga hal, yaitu: (1) karena pertalian nasab, (2) karena pertalian kerabat semenda, dan (3) karena pertalian sesusuan. Dalam hal yang disebutkan terakhir, larangan perkawinan tersebut meliputi:
a.     dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
b.    dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c.     dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
d.    dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
e.     dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.[11]
Kalau diamati larangan perkawinan karena pertalian sesusuan yang termuat dalam KHI seperti yang disebutkan di atas, ternyata tidak berbeda dengan hal yang sama menurut ketentuan fikih Islam. Tentu saja hal itu disebabkan karena yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KHI berasal dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab.

C. Problem Larangan Perkawinan Sesusuan dan Solusinya 

Jika disimak lebih jauh ketentuan pasal 39 KHI di atas, di dalamnya hanya memuat ketentuan larangan perkawinan karena pertalian sesusuan, namun tidak merinci lebih jauh mengenai frekuensi atau jumlah susuan, sifat susuan, dan umur anak yang disusui yang mengakibatkan haramnya perkawinan. Problema-problema inilah yang perlu diperjelas dan diberikan jalan keluar.
1.      Frekuensi dan Kadar Susuan yang Mengharamkan Perkawinan
Mengenai berapa kali jumlah susuan yang mengharamkan perkawinan, apakah hanya satu kali dan menyedot sebentar air susu ataukah susuan itu harus berlangsung beberapa kali dengan kadar sedotan yang lama? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama:
Pertama, menurut pendapat ‘Aliy bin Abiy °±lib, Ibn ‘Abb±s, Sa’³d ibn Musayyab, al-Zuhriy, Qat±dah, dan ¦amm±d, jumlah bilangan susuan tidak menjadi pokok, tetapi yang pokok adalah menyusui. Jadi, menyusui satu kali, baik dengan kadar yang sedikit atau banyak, hal itu sudah mengakibatkan haramnya perkawinan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Ab­ ¦an³fah, M±lik, al-Auza’iy, dan al-¤auriy.[12]
Kedua, menurut pendapat ‘Abdull±h ibn Zubair, ‘A¯±’, dan °±wus, jumlah bilangan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah lima kali susuan dengan kadar yang mengenyangkan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh imam al-Sy±fi’iy dan A¥mad ibn ¦anbal menurut salah satu riwayat.[13]
Ketiga, menurut pendapat Ab­ ‘Ubaid dan Ibn al-Mun©ir, susuan yang mengaharmkan perkawinan adalah tiga kali susuan ke atas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Ab­ ¤aur, Ab­ D±w­d al-¨±hiriy, dan A¥mad ibn ¦anbal menurut salah satu riwayat.[14]
Dari tiga pendapat yang disebutkan di atas, yang paling toleran dan dapat diterima logika adalah pendapat kedua. Menurut pendapat tersebut, jika susuan yang mengenyangkan tidak mencapai jumlah lima kali, atau jumlah susuan cukup lima kali tetapi tidak sampai mengenyangkan anak yang menyusui tersebut, maka hubungan antara anak dengan wanita yang menyusuinya belum dikatagorikan sebagai ibu susu. Pendapat ini dinilai kuat, sebab yang dimaksud susuan yang sesungguhnya adalah susuan yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menyedot air tetek dan anak tersebut tidak berhenti menyusu kecuali atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan.
Dengan demikian, jika anak itu hanya menyusu di bawah lima kali susuan, maka hal itu tidak mengakibatkan berlakunya larangan perkawinan, sebab susuan yang dilakukan anak tersebut belum disebut sebagai susuan yang sempurna dan memuaskan.

2.     Sifat Susuan yang Mengharamkan Perkawinan

Selain dari jumlah dan kadar susuan, sifat susuan yang mengharamkan perkawinan juga harus jelas. Semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ibu susu ialah semua perempuan yang bisa mengeluarkan air susu dari teteknya, baik ia sudah bersuami atau belum, masih sementara haid atau sudah menopause, sedang hamil atau tidak hamil.[15]
Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadinya percampuran air tetek dengan benda cair lainnya, seperti air susu kaleng atau air minum biasa. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat ulama:
Pertama, Imam al-Sy±fi’iy, Ibn ¦ubaib, dan Ibn al-Majisn berpendapat bahwa yang menjadi patokan di sini ialah adanya zat air tetek. Tidak dibedakan, apakah air tetek itu murni atau telah bercampur dengan benda cair lainnya. Begitu pula tidak dibedakan, apakah dalam percampuran itu air tetek lebih banyak kadarnya atau lebih sedikit kadarnya daripada benda cair lainnya. Kesemuanya itu tetap mengharamkan perkawinan.[16]
Kedua, Ab­ ¦an³fah, Ab­ ¤aur, dan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa jika dalam percampuran itu, air tetek lebih banyak kadarnya daripada benda cair lainnya, maka yang demikian itu mengakibatkan haramnya perkawinan. Adapun jika dalam percampuran itu, air tetek lebih sedikit kadarnya daripada benda cair lainnya, maka hal itu tidak mengharamkan perkawinan.[17]
Dari dua pendapat yang disebutkan di atas, penulis berasumsi bahwa pendapat yang disebutkan terakhir merupakan pendapat yang bisa diterima, sebab dengan kadar air tetek yang sedikit tidak membuat anak itu menjadi kenyang. Dengan kata lain, tambahan benda cair yang lebih banyak itulah yang membuat anak itu menjadi kenyang.
3.     Umur Anak yang Disusui
Jumhur ulama sepakat bahwa umur anak yang menyusui sebagai akibat haramnya perkawinan adalah di bawah umur dua tahun.[18] Pendapat ini cukup beralasan, baik dilihat dari segi dalil naqliy maupun dalil ‘aqliy.
Terdapat sebuah ayat Alquran yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung pendapat ini, yaitu QS al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ...
Terjemahnya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan…[19]
Ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa waktu penyusuan bagi seorang anak, paling lama dua tahun. Jika penyusuan melebihi dari waktu tersebut, maka segala konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh penyusuan tidak berlaku lagi.[20]
Bayi yang umurnya di bawah dua tahun, makanan yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhannya itu hanyalah air susu ibu. Air susu ibu merupakan makanan pokok yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Karenanya, meski bayi pada usia itu tidak diberi makanan tambahan, maka air susu ibunya akan mampu membentuk perkembangan tubuhnya. Sebaliknya, meski bayi pada usia itu diberi makanan tambahan, maka yang lebih dominan dalam pertumbuhan bayi itu adalah air susu ibunya.
Berbeda dengan pendapat Jumhur di atas, sebagian dari ulama Salaf berpendapat bahwa tidak berbeda, apakah susuan itu terjadi pada masa kecil ataukah terjadi sesudah dewasa, maka susuan itu tetap mengakibatkan haramnya perkawinan, sebab susuan orang dewasa sama halnya dengan susuan anak yang masih bayi.[21]
Pendapat ulama Salaf ini berdasar pada studi kasus yang terjadi pada diri Ummi Kal£­m. Suatu ketika, ‘²isyah pernah menyuruh Ummi Kal£­m agar ia menyusui laki-laki lain yang ingin bebas keluar masuk rumahnya. Kasus yang serupa juga terjadi pada isteri Ab­ Hu©aifah. Suatu ketika, isteri Ab­ Hu©aifah datang menghadap kepada Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, S±lim (mantan budak Ab­ Hu©aifah) sering masuk ke rumahku padahal ia sudah dewasa, sementara itu Ab­ Hu©aifah terkadang cemburu kepadanya”. Mendengar kasus tersebut, Rasulullah menjawab: “Susuilah dia agar dia halal bertemu dengan kamu”.[22]
Menanggapi pendapat ulama Salaf di atas, Ibn al-Qayyim berkata bahwa kasus-kasus yang dijadikan argumentasi oleh ulama Salaf merupakan ketentuan yang bersifat khusus, tidak berlaku secara umum bagi setiap orang. Kasus itu merupakan suatu izin khusus karena adanya keperluan yang sangat penting antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan ma¥ram-nya.[23] Pendapat Ibn al-Qayyim ini cukup beralasan, sebab akan terjadi kesulitan berkomunikasi di antara mereka jika wanita ma¥ram itu harus memakai hijab. Dengan demikian, susuan orang dewasa yang mengakibatkan haramnya perkawinan adalah susuan yang terjadi bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita yang di antaranya selalu terjaling komunikasi dengan berbagai kepentingan. Adapun susuan orang dewasa yang tidak ada kepentingannya, tidak mengakibatkan haramnya perkawinan.
DAFTAR PUSTAKA
CD-Room al-Bay±n. Program hadis yang memuat al-kutub al-tis'ah (¢a¥³h al-Bukh±riy, ¢a¥³¥ Muslim, Sunan Abiy D±w­d, Sunan al-Turmu©iy, Sunan al-Nas±'iy, Sunan Ibn M±jah, Sunan al-D±rimiy, Musnad A¥mad ibn ¦anbal, dan al-Muwa¯¯a' M±lik). 
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983/1984.
--------. Ilmu Fiqh. Jilid II. Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985.
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 1996.
Rasdiyanah, Andi. Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syariah IAIN Alauddin Makassar, tanggal 1-2 Maret 1996.
Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie. Komentar atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; Bandung: Nusantara Press, 1991.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah. Jilid VI. Cet. IX; Bandung: PT Alma'arif, 1994.



[1]Andi Rasdiyanah, Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Setelah Lima Puluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syariah IAIN Alauddin Makassar, tanggal 1-2 Maret 1996, h. 9.
[2]Lihat Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 34.
[3]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983/1984), h. 120.
[4]Hadis di atas dikutip dari CD-Room al-Bay±n, sebuah program hadis yang memuat al-kutub al-tis'ah (¢a¥³h al-Bukh±riy, ¢a¥³¥ Muslim, Sunan Abiy D±w­d, Sunan al-Turmu©iy, Sunan al-Nas±'iy, Sunan Ibn M±jah, Sunan al-D±rimiy, Musnad A¥mad ibn ¦anbal, dan al-Muwa¯¯a' M±lik). 
[5]Lihat Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985), h. 86. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 106.
[6]Lihat Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, loc. cit. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, loc. cit.
[7]Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 86-87. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, loc. cit.
[8]Lihat Departemen Agama RI, op. cit., h. 87. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, op. cit., h. 107.
[9]Lihat Departemen Agama RI, loc. cit. Lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, loc. cit.
[10]Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul Fikih Sunnah, Jilid VI (Cet. IX; Bandung: PT Alma'arif, 1994), h. 100.
[11]Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, Komentar atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Nusantara Press, 1991), h. 250-251.
[12]Lihat Sayyid Sabiq, op. cit., h. 101.
[13]Lihat Departemen Agama, Ilmu Fiqh, op. cit., h. 87. 
[14]Lihat Sayyid Sabiq, op. cit., h. 102. 
[15]Lihat ibid., h. 103.
[16]Lihat ibid., h. 102-103.
[17]Lihat ibid., h. 103.
[18]Dalam kaitan di atas, Imam M±lik berpendapat bahwa susuan anak yang lewat dari umur dua tahun tidak mengharamkan perkawinan, baik susuan itu sedikit maupun banyak. Lebih lanjut ia mengatakan, jika seorang bayi dihentikan susuannya sebelum berumur dua tahun, kemudian setelah itu disusui lagi, susuannya tidak mengharamkan perkawinan. Menurut Ab­ ¦an³fah dan al-Sy±fi’iy, jika seorang bayi dihentikan susuannya sebelum berumur dua tahun, kemudian karena masih membutuhkan susuan, bayi itu disusui lagi oleh perempuan lain, maka susuan seperti itu mengharamkan perkawinan. Lihat ibid., h. 104-105. 
[19]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op. cit., h. 57.
[20]Konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh susuan bayi pada usia dua tahun ke bawah adalah: (1) menjadi kewajiban ibunya menyusui, (2) jika sesuatu dan lain hal ibunya tidak mampu menyusui, maka ia harus mencari wanita lain untuk menyusui anaknya, (3) ayah harus bertanggung jawab memberi upah penyusuan kepada wanita yang menyusui anaknya, baik yang menyusui itu isterinya atau wanita lain, (4) susuan dapat menjadi penghalang terjadinya perkawinan antara anak dengan ibu susunya. 
[21]Lihat Sayyid Sabiq, op. cit., h. 105.
[22]Lihat ibid., h. 106-107.
[23]Lihat ibid., h. 108. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM ISLAM"

Post a Comment

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak