Home » » SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK RESMI TERBARU

SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK RESMI TERBARU

A.    Pengertian NUPTK

Hasil gambar untuk ALUR PENERBITAN NUPTK
NUPTK adalah singkatan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Terdapat 16 angka nomor NUPTK yang tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat, stastus kepegawaian, atau terjadi perubahan data lainnya.

     B.     Fungsi NUPTK dan manfaat NUPTK

             a.       Fungsi NUPTK
1.      Berpartisipasi dalam sebuah proses/mekanisme pendataan secara nasional sehingga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
2.      Mendapatkan nomor identifikasi resmi dan bersifat resmi dan bersifat nasional dalam mengikuti berbagai program/kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah. 
      Manfaat NUPTK bagi PNS :
        1.      Mengikuti Program Sertifikasi
        2.      Mendapatkan Tunjangan
3.     Mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru)
4.     Dan lainnya.
Manfaat NUPTK bagi Non PNS :
1.     Memperoleh tunjangan
2.     Syarat memperoleh Tunjangan Fungsional
3.     Mengikuti UKG
4.     Memperoleh Beasiswa Pendidikan

       C.    Syarat Pengajuan NUPTK

1.      Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB.
2.      Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus, dan UPT.
3.      Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS.
4.      Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS.
5.      S-1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK /PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006. 
6.      Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan PAUD-Dikmas dengan ketentuan; 
a.       Belum memiliki NUPTK melalui proses veval GTK oleh PDSPK 
b.      Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng- upload) dokumen persyaratan melalui aplikasiverval GTK
1.      Guru dan tenaga kependidikan PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan
2.      Guru dan tenaga kependidikan non PNS, 
3.      di sekolah negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur 
4.      di sekolah swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
7.      Guru yang aktif tidak dalam dapodik (Guru Kemenag) 
8.      Diajukkan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK 
9.      Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK 
10.  Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng- upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: 
a.       Guru PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Disdik 
b.      Guru nonPNS,
c.       di sekolah negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur 
d.      di sekolah swasta: SI< Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut) 
11.  Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada. 

   D.    Syarat Penonaktifan NUPTK

Adapun persyaratan dan ketentuan penonaktifan NUPTK adalah sebagai berikut; 
1.    Guru Kemendikbud 
a.    mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Sekolah;
b.    Operator Disdik melalui aplikasi verval GTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (meng- upload) dokumen penonaktifan dari: guru ybs, surat pengantar Kepsek, Surat Persetujuan dari Disdik 
II.  Guru Kemenag
a.    mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Madrasah dan surat persetujuan dari Kanwil Kemenag;
b.    Operator Disdik melalui aplikasi verval PTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (meng- upload) dokumen penonaktifan dari: guru ybs, surat pengantar Kepala Madrasah, Surat Persetujuan dari Kanwil Kemenag dan Surat Persetujuan dari Disdik 


Jika BERMANFAAT silahkan SHARE. Jika tidak abaikan saja. Terimakasih.. Salam sukses!!!
Terimakasih telah membca artikel berjudul SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK RESMI TERBARU

SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 11/26/2016

0 komentar SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK RESMI TERBARU

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak