KONSEP PEMIKIRAN A.M.IQBAL PAREWANGI TERKAIT PENISTAAN AGAMA

A.    Profil A M Iqbal Parewangi
Hasil gambar untuk profil iqbal parewangi
A.M. Iqbal Parewangi lahir di Wajo, tanggal 22 November 1965.  Dengan perolehan suara sebesar 233.785, M. Iqbal Parewangi terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Alumnus Fakultas Fisika UGM ini merupakan pria yang selalu mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan.

  B. Konsep Pemikiran A M Iqbal Parewangi Terkait Penistaan Agama
1.      Atmosfer Demokrasi
2.     Rasa Keagamaan
3.     Kedaulatan Bangsa
Bismillah.....

Terhadap penistaan agama yang kemudian meledakkan kontroversi nasional, dalam Sidang Paripurna DPD RI kemarin (25 Oktober 2016) saya nyatakan bahwa itu "berpotensi merusak konstruksi kebangsaan dan kebersamaan anak bangsa."
Ada tiga hal sangat serius yang sulit dilepaskan dari pernyataan terlapor penistaan agama (Ahok) itu : mencemari atmosfer demokrasi di Indonesia, melukai rasa keagamaan umat Islam yang mayoritas, dan akibatnya dapat merembes ke isue eskalatif terkait kedaulatan bangsa versus penguasaan ekonomi.
1.       Penistaan Agama tersebut mencemari atmosfer demokrasi di negeri tercinta Indonesia, termasuk Pilkada.
Tahun 2017 dan 2018 akan dihelat 272 Pilkada di seantero negeri. 24 Pilgub termasuk DKI Jakarta, 191 Pilbup, dan 57 Pilwali. Separoh lebih Indonesia akan berpilkada. Jutaan anak bangsa akan berpesta demokrasi. Dan, memang, Ahok hanyalah salah satu diantara calon 01 yang berharap dapat ikut berkontestasi di Pilkada Serentak 2017.
Tetapi, bukankah nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Jika hukum tertunda apalagi tidak ditegakkan terhadap Kepala Daerah yang terlapor menistakan agama itu, lalu karena itu penyelenggara demokrasi harus membiarkan calon petahana itu melenggang menuju Pilkada DKI 2017, maka atmosfer demokrasi Pilkada di seantero negeri berpotensi ikut tercemari oleh afirmasi negatifnya.
Seakan-akan bahwa seorang Kepala Daerah boleh koq ngomong apa saja. Boleh koq seenaknya melukai hati, pikiran, bahkan rasa keagamaan masyarakat termasuk para pemilih. Toh kebal hukum, toh kebal aturan. Buktinya, lihat Ahok. Seakan-akan bahwa menistakan agama saja tidak apa-apa, apalagi cuma menistakan nilai-nilai luhur, budaya leluhur, aturan, dan lainnya.....
Dan, naudzubillah, sungguh cemaran afirmasi negatif seperti itu sangat merusak, termasuk merusak kemolekan demokrasi!!
2.     Penistaan Agama tersebut tentu saja sangat melukai rasa keagamaan umat Islam yang notabene mayoritas di negeri ini. Mayoritas dalam kepahlawanan, mayoritas dalam kependudukan.
Indonesia merupakan kado terindah umat Islam kepada bangsa dan negaranya. Kini, 78% dari 168 Pahlawan Nasional Indonesia adalah para syuhada bersyahadatain. 87,3% dari 257 juta penduduk Indonesia muslim. Penduduk Jakarta sendiri 85,4% muslim.
Dengan menyadari fakta mayoritas tersebut, penistaan agama oleh Ahok begitu telak menohok. Dalam fatwa MUI, itu dikategorikan "menghina Al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum." Wajar saja demonstrasi meluap di seantero negeri. Pasca reformasi 1998, belum pernah ada demonstrasi seakbar kali ini.
Patut diungkap, demonstrasi akbar kali ini begitu fokus dan tajam, penuh daya dan energi, sekaligus tanpa anarki. Dalam terluka pun tetap damai. Bertaji sekaligus berhati. Bergerak bukan atas dasar kebencian, tapi untuk keadilan. Sebentuk gerakan penuh cinta anak bangsa beraqidah terhadap kado terindahnya : dighirah oleh rasa keagamaan berpondasikan "Ketuhanan Yang Maha Esa", sembari tetap istiqamah menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam bingkai "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "Persatuan Indonesia".
Apa yang dituntut pun tidak berlebihan. Tegakkan keadilan. Jangan rekayasa pengalihan isue. Jangan abaikan fatwa MUI karena itu melecehkan ulama. Jangan biarkan bangsa besar ini terbelah akibat ulah si penista agama. Pak Polri, hukum si penista agama. Pak Presiden, jangan lindungi si penista agama.
3.      Jika proses penegakan hukum terhadap terlapor penistaan agama itu tidak jelas, tidak tegas, dan tidak tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dikhawatirkan dapat merembes ke isue-isue eskalatif yang berkaitan dengan kedaulatan bangsa versus penguasaan ekonomi Indonesia.
Termasuk merembes ke isue impor yang belakangan semakin marak. Betapapun, tidak sedikit yang tahu bahwa Ahok warga negara keturunan China, dan bahwa deretan pengusaha termasuk impor di Indonesia kini didominasi warga keturunan China.
Impor gula dikuasai oleh 16 perusahan swasta besar yang dijuluki "11 naga dan 5 samurai". Impor tidak cuma gula. Cangkul pun kini diimpor dari Vietnam dan China. Garam dan kedelai juga diimpor. Hingga akhir 2016, Indonesia akan impor 80 ribu ekor sapi dari Australia.
Koq genjot-genjotan impor sih? Padahal sapi Nusa Tenggara tidak kalah dibanding sapi Australia. Padahal negeri jamrud khatulistiwa ini memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dengan produksi garam melimpah. Padahal badik, keris dan rencong berbelah nan indah pun sejak dulu ditempa oleh para pandai besi piawai negeri, apalagi cuma cangkul. Padahal nusantara ini pernah jadi pengekspor gula terbesar di dunia, pada tahun 1920-1930 sebelum merdeka, dan kini setelah merdeka malah jadi negara pengimpor gula terbesar kedua di dunia.
Terlibat intensif dalam Tim Pengkajian DPD RI, saya sempat diperangah sejumlah temuan. Salah satunya, kebijakan pergulaan nasional masih pro-impor, atau belum mengutamakan aspek kedaulatan negara dalam hal pangan.
Pasar gula sangat besar dalam pergerakan ekonomi nasional. Nilai pasar gula domestik pada tahun 2010 sebesar Rp58 triliun, 2015 naik jadi Rp62 triliun. Ironisnya, sekitar 66,25% gula itu impor.
Andai saja digunakan kalkulasi berdasar Permenkes 41/2014, yaitu 27 gram per orang per hari, konsumsi gula secara nasional dapat terpenuhi oleh produksi dalam negeri yang mencapai 2,2 - 2,5 juta ton per tahun. Tetapi dengan angka 62 gram per orang per hari yang diterapkan Rakortas 6 Menteri, kebutuhan gula nasional menggelembung menjadi 5,7 juta ton. Defisit gula 3,2 juta ton itu jadi celah impor!
Siapa yang untung? Untuk mengisi defisit 3,2 juta ton itu, pemerintah memberi izin impor gula mentah (raw sugar) kepada "11 naga dan 5 samurai" dan sekaligus memprosesnya jadi gula rafinasi.
Siapa yang buntung? Adalah produktivitas dalam negeri, termasuk 51 Pabrik Gula BUMN dan para petani tebu kita. Ketika negara mengimpor 3,2 juta ton gula, itu sama dengan menghilangkan kesempatan kerja bagi 2,3 juta tenaga kerja on-farm dan 600 - 700 ribu orang off-farm.
Dalam konteks ini, daya rembes dari penistaan agama oleh Ahok patut dicermati. Agar warga negara keturunan China lainnya tidak terimbas getah. Merembes ke isue impor gula itu saja sudah mengkhawatirkan, karena seperti membelah secara diametral : kedaulatan pangan Indonesia di satu sisi, dan penguasaan impor oleh "11 naga dan 5 samurai" di lain sisi. Apalagi jika merembes ke isue eskalatif yang lebih peka, misalnya tentang investasi China di Indonesia yang menyertakan rombongan tenaga kerja asing dan aseng.
Gahirah keagamaan sangat penting, sebaliknya penistaan agama teramat genting. Di bumi pertiwi yang dipondasi sila Ketuhanan ini, selayaknya penista agama tidak punya tempat. Merusak harmoni. Merusak toleransi. Merusak konstruksi kebangsaan dan kebersamaan anak bangsa.
Saya sudah simak fatwa dan tausyiah para ulama. Saya sudah telusuri alasan rasional dan konstitusional aksi-reaksi damai saudara seaqidah. Saya berikhtiar hadir mengisi shaf di 4 November mendatang, dan mengajak para sahabat Senator RI berperan serta.
🇮🇩Salam takzim
Oleh : A M Iqbal Parewangi (Anggota DPD RI - MPR RI)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KONSEP PEMIKIRAN A.M.IQBAL PAREWANGI TERKAIT PENISTAAN AGAMA"

Post a Comment