Home » » Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Hasil gambar untuk kontribusi hukum islam

A.Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional 


Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yaitu harus memenuhi nilai filosofisnya yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanundangan yang berlaku. Untuk mewujudkan satu hukum
nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda,ditambah dengan keaneka ragaman hukum yang ditinggalkan oleh penjajah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara  tampa memandang agama yang dipeluknya .  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik . Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan itu maka pada umumnya kegiatan pembangunan itu haruslah terencana, terpadu dan terarah .  Menurut Ismail saleh pembangunan hukum nsional ada tiga dimensi yang pertama dimensi pemeliharaan, kedua dimensi pembaharuan, ketiga dimensi penyempurnaan . Sejalan dengan itu orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh corak dan langkah maupun upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.
            Oleh karena itu , dalam pembangunan hukum nasional dinegara yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam , unsur agama ini harus benar-benar diperhatikan .Pembangunan hukum nampaknya sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara - negara yang sedang berkembang . Hal itu disebabkan karena kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara tersebut untuk mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka , baik  dibidang politik, ekonomi maupun dibidang sosial. Proses untuk mengubah tata masyarakat mereka yang sibuk dengan pembangunan telah memaksa mereka agar segera mampu melaksanakan pembangunan dibidang hukum.
            Pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum ini meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang  berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan  perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.
            Kedudukan hukum Islam secara khusus  ada dua yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah, pengeturan hukum yang bertalian dengan didang ibadah bersifat rinci, sedang pengaturan mengenai muamalah atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat tidak bersifat rinci. Maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam kedalam hukum Nasional.

B. Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhada Hukum Nasional

a. Hukum Islam

            Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada, apapun nasionalitasnya.    
Istilah “ Hukum Islam “ merupakan istilah khas Indonesia  sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu al-Syari’ah al-Islamiy.[6] Istilah ini Dalam literatur Barat terkenal Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata Islamic Law sering ditemukan defenisi ; Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti syari’at Islam.[7] Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah al-Syari’ah  yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah Fiqhi .
            Menurut H.Ichtijanto, SA Hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulnya serta ijtihad  ulil-amri. Wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an memuat hukum Islam yang utama (Syari’ah). Syari’ah dijelaskan, diberi contoh tauladan dan ditambah lebih rinci oleh utusan Allah dengan ijtihadnya yang berwujud ‘Sunnah Rasul’ yang tertuang dalam ‘Hadist’. Fiqhi adalah proses pemahaman terhadap syari’ah yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi pemahaman (pribadi-masyarakat).
            Sesuai dengan sumber Hukum Islam yang utama, maka norma hukum Islam yang kokoh dan tidak mungkin diperselisihkan adalah kitab Allah atau al-Qur’an .Al-Qur’an memberikan ajaran dibidang Hukum Perdata , Hukum Dagang, Hukum Pidana,Hukum Pidana Hukum Tata Negara dan Hukum Acara, Hukum Perburuan, Hukum Ekonomi, dan Hukum Sosial,Hukum Internasional Hukum ketetanegaraan dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam mengatur secara rinci. Dalm hukum kewarisan ditentukan bahwa sistem kewarisan Islam adalah bilateral. Diajarkan pula bahwa manusia muslim bila manghadapai maut dan meninggalkan harta maka hendaklah berwasiat yang merupakan kebajikan dan kebenaran bagi orang yang taqwa  (Q.S.2:180). Dalam Agama Islam diyakini bahwa Allah yang Maha Esa menghendaki para Muslim melaksanakan  hukum-hukum Allah (Syari’at agama ). Menjadi keyakinan hukum orang Islam bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum agama Islam berakibat kesensaraan didunia dan akhirat.
Ajaran dan ketentuan Hukum Islam,ada yang khusus diperuntukkan untuk orang orang mukmin (orang beriman). Namun ada pula ketentuan-ketentuan dan ajaran hukum Islam yang dapat dan boleh dan dimanfaatkan oleh orang non Islam. Ajaran dan ketentuan Hukum Islam yang termuat dalam al-Qur’an tersebut dilengkapi dengan Sunnah Rasul dan dikembangkan dengan ijtihad ulama, pemerintah, hakim yang berupa peraturan perundangan - perundangan, kitab-kitab hukum Islam serta kumpulan yurisprudensi penerapan hukum Islam dalam kondisi masyarakat terentu.
            Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada, apapun Nasionalitasnya.

b . Hukum Nasional 

Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu bagi bangsa tertentu disuatu Negara nasional,atau dengan kata lain ,  Hukum Nasional adalah Hukum yang berlaku secara Nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Nasional,
       Menurut Daud Ali adalah :hukum yang berlaku disatu bangsa ,disatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka , dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warganegara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial.
Pembanguan Nasional Indonesia yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menurut GBHN l999 dijelaskan bahwa arah kebijaksanaan Hukum adalah:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum
2. Menata hukum sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan repormasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum , keadaan dan kebenaran supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia .
Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
4. Meningkatkan integritas moral dan keprofessionalan aparat penegak hukum , termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dukungan sarana dan perasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
5. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri yang bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
6. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era peredagangan bebas tampa merugikan kepentingan nasional.
7. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat mudah,murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
8. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran ,serta meningkatkan perlindungan ,penghormatan, dan penegak hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
9. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.
           Pembangunan hukum nasional akan berlansung kepada semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya , haruslah dilakukan dengan hati-hati karena agama yang dipeluk oleh warga negara RI adalah agama yang tidak dapat dicerai berikan dari hukum .
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu . Agama Islam misalnya  adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, dan karena eratnya hubungan agama dengan hukum Islam maka ada yang mengatakan bahwa Islam  adalah agama hukum oleh karena itu dalam pembangunan hukum Nasional di Negara yang mayoritas Islam maka unsur agama itu harus betul-betul diperhatikan .
Hukum Islam itu sendiri dapat berperan dalam unsur pembentukan hukum Nasional .
Prof. Daud Ali menyatakan bahwa hukum nasional itu mengarah kepada satu hukum Nasional akan tetapi hukum Nasional itu harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh Bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupannya, beliau juga menegaskan bahwa dalam merencanakan pembangunan Hukum Nasional kita wajib menggunakan wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa  dan bernegara dalam negara Republik Indonesia. 
Zarkowi Soejoeti ( mantan sekjen Departemen agama ) juga mengatakan  dalam salah satu tulisannya bahwa kalau kita mengacu kepada undang-undang no I thn 1974 maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum Nasional karena itu hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebgian besar 0leh rakyat Indonesia untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional.

C. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Secara Historis

Dalam sejarah panjang perkembangan dan keberadaan Indonesia baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat turut  mendapingi proses historis bangsa Indonesia dengan melewati berbagai proses pertumbuhan mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini , hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan dalam setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara .
Perkembangan Hukum diera reformasi ini khususnya di Indonesia , sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Sementara pengembangan secara kelembagaan dibutuhkan untuk memperkokoh kedudukan hukum itu sendiri dalam kaitannya dalam pengembangan hukum Naional .
     Berbicara menyangkut Kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional ( Tinjauan prespektif dan Prospektif ) untuk memberikan landasan yang jelas tentang pembahasan materi diatas , ada baiknya kita kembali sejenak melihat sejarah perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia.
            Sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua priode, yaitu :
1.  Periode penerimaan hukum Islam  sepenuhnya.
2.  Periode penerimaan Hukum Islam oleh Hukum adat. Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya disebut juga teori Receptio in complexu, dan periode penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat disebut teori Receptie.
            Teori Receptio in complexu adalah suatu periode dimana Hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam . Sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pemerintah kolonial memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam , Khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Waris yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan . Untuk menjamin pelaksanaan Hukum tersebut oleh Belanda di keluarkan peraturan Resolutie der Indische Regeering  tanggal 25 Mei 760 yang kemudian dikenal dengan Compendium - Freijer. Dalam Regeerings- reglement ( RR ) tahun 1885 , pasal 75 dinyatakan bahwa oleh Hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang Agama ( Godsdienstige Wetten )
            Sedangkan periode penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat  dipahami bahwa Hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima  oleh hukum Adat. Dalam Indische Starsregeling ( IS ) yang diundangkan dalam Stbl. 1929. 212 , bahwa Hukum Islam di cabut dari tata Hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat ( 2) IS tahun 1929 itu berbunyi  :
            Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila Hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi. Selanjutnya pada thn 1937, pemerintah Hindia Belanda mengemukakan gagasan bahwa wewenang pengadilan Agama yang mengadili masalah kewarisan sejak tahun 1882 dialihkan menjadi wewenang pengadilan Negri. Dengan Stbl 177 : 116  dicabutnya wewenang pengadilan Agama dengan alasan bahwa Hukum Waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat.
            Pada zaman Kemerdekaan , Hukum Islampun melewati dua periode. Periode pertama adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif  dan kedua , periode Hukum Islam sebagai sumber autoritatif. Sumber persuasif dalam konteks Hukum konstitusi ialah sumber Hukum yang baru di terima orang apabilah diyakini . Dalam konteks Hukum Islam, piagam jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasif. Sumber Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif ( sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan Hukum ) dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli yang mengakui bahwa jakarta menjiwai UUD 1945.
            Dalam pemerintahan  Orde Baru. Politik Hukum Negara RI baru-barulah diberlakukan dan dibuktikan dengan diundangkan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari pasal 2 UUtersebut ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 dinyatakan bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam Undang-Undang tersebut adalah pengadilan agama bagi mereka  yang beragama Islam. Setelah Undang-Undang No. 1974 ini kemudian diundangkan lagi undang-undang peradilan Agama No.7/1989 yang sekaligus mengokohkan kedudukan lembaga peradilan agama di Indonesia.
            Sekarang ini adalah saat yang tepat untuk mengkaji ulang masalah-masalah yang menyangkut nasib bangsa termasuk ummat Islam. Dalam hal ini menyangku masalah kontribusi hukum Islam terhadap hukum Nasional .
Terimakasih telah membca artikel berjudul Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

SL Blogger
Kumpulan Makalah Updated at: 7/14/2017

0 komentar Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Silahkan Berkomentar Dengan Bijak